Andrie Zuliansyah (kemeja biru) /dok pribadi

75 Tahun Kemerdekaan, Milenial dan Tantangan Menuju Bonus Demografi

Oleh : Andrie Zuliansyah
Ketua Pemuda Milenial Enos-Yudha

beritakite.com – Indonesia, negara kita tercinta dengan jumlah penduduk sekitar 260-an juta bukanlah negara kecil. Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah secara aktual dan potensial. Dengan semua hal tersebut, sudah selayaknya Indonesia menjadi negara dan bangsa yang mampu menjadi tuan di negeri sendiri. Bahkan, tidak mustahil mampu bersaing menjadi kekuatan internasional yang diperhitungkan negara-negara lainnya.

Hal di atas bukan isapan jempol belaka atau utopia yang hanya dalam khayal kita. Data base dari World Bank (2018) mengungkapkan bahwa Indonesia pada 2030 nanti akan menjadi negara terbesar kelima dunia berdasarkan PDB (Pendapatan Domestik Bruto) dan naik satu peringkat menjadi posisi empat pada tahun 2050 di atas Rusia dan Brazil.

Prediksi World Bank mengenai potensi Indonesia mampu menjadi kekuatan kelima dunia dalam kancah internasional selaras dengan prediksi bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi. Menurut para pengamat hal tersebut hanya akan terjadi satu kali dalam sejarah sebuah bangsa. Bonus demografi telah menjadikan negara seperti Jepang, China, dan Korsel muncul menjadi negara teratas dalam dunia Internasional.

Bonus demografi yang akan dimiliki Indonesia dikomandoi oleh Cohort Y atau Milenial yang memiliki proporsi terbanyak sekitar 33% dari keseluruhan penduduk Indonesia. Sedangkan generasi X dan Z di bawah Milenial dengan 25% dan 28%. Mempersiapkan Milenial sejak saat ini menjadi penentu semua prediksi tertulis para ahli dari potensial menjadi aktual. Setidaknya ada beberapa tantangan yang harus ditaklukan milenial menyongsong bonus demografi.

Aspek Pendidikan dan Keilmuan, adalah kunci motor penggerak untuk menentukan Indonesia mampu memanfaatkan bonus demografi atau tidak. Milenial rata-rata lama bersekolah selama 10 tahun atau sampai kelas 1 SMA. Ini cukup baik jika dibandingkan dengan generasi X yang sebelumnya rata-rata lama bersekolah hanya 8 tahun atau kelas 2 SMP. Rata-rata lama bersekolah yang mengalami peningkatan harus ditunjang dengan pengayaan keilmuan diluar pendidikan formal.

Literasi menjadi salah satu cara sarana untuk melakukan pengayaan keilmuan di luar pendidikan formal. Namun, tingkat literasi Indonesia menurut UNESCO pada 2016 menduduki peringkat 60 dari 61 negara. Ini bukanlah kabar yang membahagiakan. Dengan tingkat pendidikan formal yang rata-rata sebatas kelas 1 SMA dan literasi yang buruk masih jauh dari sumber daya manusia yang mumpuni untuk bersaing dikancah global.

Peningkatan pendidikan dan keilmuan adalah harga mati untuk mempersiapkan SDM dalam menyongsong bonus demografi. Tanpa itu semua bonus demografi alih-alih menjadi berkah justru menjadi musibah.
Aspek Ekonomi, merupakan aspek yang penting dalam era globalisasi. Peperangan dewasa ini bukanlah peperangan dalam arti fisik tapi lebih kepada peperangan ekonomi. Contohnya, perang dagang antara China dan Amerika Serikat. Indonesia yang akan digadang sebagai salah satu lima besar kekuatan ekonomi dunia 10-20 tahun mendatang, harus mempersiapkan kekuatan ekonominya.

Di tengah pandemi COVID-19 ekonomi negara kita diuji dengan ancaman resesi ekonomi. Ratusan triliun rupiah dana yang digelontorkan pemerintah untuk memulihkan ekonomi Indonesia. Milenial harus mengambil peran lebih untuk menjadi secercah cahaya pada masa pandemi ini. Untuk menjaga Indonesia tetap on the track menjadi kekuatan kelima ekonomi dunia. Digitalisasi bisnis dan ekonomi menjadi trend di tengah pandemi COVID-19 dan ke depannya. Lihat saja bisnis yang berbasiskan internet dan aplikasi online, seperti Gojek, Ruang Guru, dan aplikasi lainnya mampu bertahan di tengah hantaman pandemi COVID-19. Milenial harus melihat peluang ekonomi digital sebagai masa depan dunia.

Aspek Politik, bagian yang tidak bisa kita lepaskan dari seluruh aspek kehidupan kita. Seluruh kebijakan negara ini diputuskan lewat politik. Sayangnya, politik di mata milenial adalah sesuatu yang menjijikan dan kejam. Banyak milenial yang alergi jika membahas persoalan politik, apalagi untuk terjun sebagai aktor politik baik di level lokal dan nasional. Alasannya bermacam-macam dari politik itu membuat orang baik menjadi jahat dan kotor sampai politik tidak asyik karena tidak bisa santuy.

Pandangan sempit seperti itu harus mulai digerus dari pemikiran milenial. Sebab politik tidak selamanya negatif, banyak sisi positif dari politik yang belum milenial rasakan. Dengan persentase mayoritas milenial (33%) dari penduduk Indonesia sudah selayaknya milenial menjadi penguasa politik yang mampu menentukan nasibnya sendiri. Terlebih dalam menyongsong bonus demografi ke depan, milenial harus menjadi kapten kapal bukan penumpang yang bersantai ria. Jika tidak, milenial layaknya buih di lautan yang terombang-ambing dan buyar diterpa ombak.

Setidaknya ketiga aspek di atas adalah titik tekan yang harus milenial perhatikan untuk mempersiapkan bonus demografi yang kemungkinan hanya terjadi sekali dalam kilasan sejarah suatu bangsa. Gagal mempersiapkannya akan menimbulkan malapeteka. Milenial jangan nyaman dengan semua ke-santuy-an yang menjadi trademark milenial.

Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun di tengah pandemi ini harus menjadi perenungan terdalam milenial. Bonus demografi yang akan kita rasakan 10-20 tahun yang akan datang tidak datang simsalabim. Dengan mantera semua menjadi kenyataan. Ia perlu peran milenial sebagai kapten kapal, yang memberi arah dan mengarungi ombak agar mampu berlabuh ke pulau impian. Jika tidak maka kapal besar ini akan karam diterjang hantaman ombak dan benturan batu karang. Merdeka itu sekali dan buat berarti.

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

10 + eleven =

Berita Populer