Lubang bekas galian pipa PDAM Tirta Lematang

Abaikan Lubang Bekas Galian, PDAM Tirta Lematang Bisa Dituntut Pidana

LAHAT, beritakite.com – Proses pengerjaan proyek galian jalan yang dilakukan PDAM Tirta Lematang untuk penanaman pipa air bersih sejak beberapa bulan lalu di sejumlah ruas jalan di Kota Lahat hingga saat masih memunculkan keresahan. Masyarakat dan pengguna jalan yang merasakan dampaknya secara langsung semakin merasa dirugikan karena bekas galian ditelantarkan dalam keadaan rusak.

Kondisi tersebut tentunya membuat masyarakat yang tinggal disekitar lokasi pengerjaan proyek seperti di Jalan Beringin Block C, dan beberapa ruas jalan lain yang terkena proyek galian merasa geram dengan kondisi ruas jalan yang rusak karena kerap menghasilkan debu di saat cuaca panas dan lumpur ketika hujan turun.

Kepada awak media, salah seorang warga yang tinggal di sekitar Jalan Beringin, yang tidak ingin namanya ditulis menyebutkan bahwa dirinya merasa dirugikan dengan kondisi kerusakan jalan karena mengalami proyek penggalian. Kondisi tersebut membuat dirinya bersama warga lain semakin frustrasi karena mengaku tak tau harus mengadukan persoalan tersebut kepada pihak mana agar dikembalikan seperti sediakala.

“Tengoklah kalau kayak gini, udah lah kita ngisap debunya kalau panas, kena beceknya kalau hujan, malah jalannya jadi rusak karena proyek itu. Kita semakin stres karena nggak tau mau ngadu kemana, semua dibiarkan gini aja, yang tadinya bagus jadi rusak nggak dibetulin,” keluhnya.

Tak jauh berbeda seperti dirasakan sejumlah pengendara di lokasi bekas galian jalan karena mengaku kesulitan saat melintas. Kemacetan arus lalulintas diakibatkan pengerjaan proyek di simpang tiga juga menambah kesemrawutan yang akhirnya membuat para pengendara harus ekstra hati-hati saat berada di atas kendaraannya.

“Makmane kita nggak stres, kita jalan jadi payah. Belum lagi macetnya pas di pertigaan karena ada proyek galian, tapi itu lah, kita nggak tau ini jadi tanggung jawab siapa karena nggak ada yang mau menyelesaikan masalah ini entah sampai kapan, papan proyek tidak ada” ujar merian pengendara yang melintas di sekitar pertigaan block C.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lahat Raya, Sanderson Syafe’i, ST. SH, menyampaikan kepada awak media bahwa proyek penggalian jalan yang semula bertujuan untuk meningkatkan fasilitas kehidupan warga ternyata justru menimbulkan dampak yang kurang baik karena proses pelaksanaannya kurang diawasi hingga akhirnya mengganggu aktivitas masyarakat.

“Memang pada perencanaannya proyek-proyek galian jalan yang memiliki tujuan beragam mulai dari drainase dan lain sebagainya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun yang terjadi sekarang ini, dalam pelaksanaannya kurang diawasi secara terstruktur sehingga pada akhirnya malah menimbulkan dampak yang kurang baik bagi masyarakat. Bahkan ikut mengganggu aktivitas pengguna jalan karena pengerjaan proyek tidak memikirkan keselamatan dan kepentingan umum yang juga memiliki haknya,” jelas Sanderson.

Sanderson juga menjelaskan, meskipun kondisi jalan rusak akibat adanya proyek penggalian, nyatanya tak banyak perubahan yang lebih baik dalam prasarana di kota Lahat hingga saat ini. Bekas penggalian pipa di badan jalan pada beberapa ruas jalan di Kota Lahat masih dibiarkan rusak tanpa adanya itikat baik pihak pemborong dan instansi berwenang untuk melakukan perbaikan bekas galian sebagaimana mestinya.

“Cukup mengherankan juga memang mengapa proyek untuk umum itu sama sekali tidak ada pertanggungjawabannya kepada pemakai jalan. Kondisi itu sangat mengganggu dan meresahkan, yang membuat kita semakin heran kondisi Kota Lahat tidak banyak berubah meskipun kita merasakan dampak proyek-proyek yang katanya untuk masyarakat itu,” ujarnya.

Kondisi itu menurutnya sudah cukup meresahkan masyarakat. Sisa material proyek yang kadangkala hanya dibiarkan berserakan di pinggir jalan dapat membahayakan pengguna jalan, khususnya pengendara motor, sepeda dan pejalan kaki atau mobil yang terperosok ke dalam lubang bekas galian.

“Pengembalian kondisi jalan setelah diselesaikan proyek malah belum disentuh. Jalan menjadi cepat amblas dan becek di mana-mana khususnya pada musim hujan seperti sekarang. Jika panas, abu menyeruak. Hal ini pasti akan mengganggu perjalanan dari para pengguna jalan,” ketusnya.

Lebih lanjut Sanderson menambahkan bahwa para kontraktor terkesan seenaknya memotong ruas jalan yang ada dengan cara melakukan pengalian dan pemasangan pipa di beberapa lokasi milik ruas jalan meskipun hal tersebut merupakan salah satu pelanggaran hukum.

“Secara normatif, badan atau seseorang melakukan pemotongan ruas jalan aspal, otomatis melanggar UU Nomor 38 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan. Pengguna jalan bisa menuntut para penyelenggara jalan jika terjadi kecelakaan akibat kerusakan jalan dalam hal ini kepada pemborong (swasta/BUMD) dan pemerintah Kabupaten Lahat,” tegasnya.

Ketentuan itu dituangkan dalam Pasal 24 ayat 1 UU No. 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

“Selanjutnya apabila penyelenggara jalan tidak memasang tanda pada jalan rusak, maka ketentuan pidana atas pelanggaran Pasal 24 ayat (2) diatur dalam Pasal 273 ayat (4), sehingga penyelenggara jalan terancam pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp1,5 juta. Jika penyelenggara jalan tidak segera memperbaiki kerusakan dan mengakibatkan munculnya korban, maka ada ancaman sanksi pidana,” jelasnya.

Jika korban mengalami luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan ancaman hukumannya adalah paling lama 6 bulan penjara atau denda paling banyak Rp12 juta.

Lalu, jika korban mengalami luka berat, maka penyelenggara jalan bisa terancam pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp24 juta. “Selanjutnya, jika korban sampai meninggal dunia, maka penyelenggara terancam penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp120 juta (vide Pasal 273),” tandasnya. (SR)

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

14 − 3 =

Berita Populer

Terbaru