Kasi Intel Kejari OKU, Abu Nawas, SH saat menyampaikan materi dalam pelatih advokasi hukum se Kecamatan Sinar Peninjauan

Abu Nawas, SH : Kepala Desa, BPD Dan Perangkat Desa Harus Kompak Bersama-sama Masyarakat Membangun Desa

OKU, beritakite.com – Kepala Desa, Badan Permusyawarahan Desa (BPD) dan perangkat desa diminta untuk kompak bersama-sama masyarakat membangun desanya. Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu (OKU) Bayu Paramesti, SH., melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari OKU Abu Nawas, SH saat menyampaikan materi dalam Pelatihan Advokasi Hukum di Kecamatan Sinar Peninjauan, Kamis (5/11/2019).

Penegasan tersebut disampaikan oleh Abu Nawas karena melihat selama ini sering terjadi ketidak cocokan antara Kepala Desa dengan BPD, maupun antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa.

“Kalau terjadi ketidak cocokan antar sesama aparatur pemerintah desa, maka yang dirugikan dan menjadi korban adalah rakyat/masyarakat, karena ketidak cocokan itu pasti membawa dampak negatif bagi pelayanan terhadap masyarakat dan juga pembangunan di desa,” kata Abu Nawas.

Menurut Abu Nawas masing-masing aparatur desa baik Kepala Desa, BPD maupun perangkat desa harus paham tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Terlebih dalam pengelolaan Dana Desa karena dana desa adalah dana pemerintah yang mesti dipertanggungjawabkan penggunaannya.

“Setiap keluar uang yang bersumber dari dana desa atau alokasi dana desa harus ada pertanggungjawabannya, setiap kegiatan harus ada dokumentasi agar kepala desa atau perangkat desa tidak terjerat hukum,” tegas Abu Nawas.

Menurut Kasi Intel Kejari OKU yang merupakan Putra Asli Lingga itu selama ini pihaknya menemui banyak permasalahan terkait dana desa terjadi salah satunya akibat pertanggungjawaban penggunaan dana tidak sesuai dengan apa yang direncanakan.

“Perencanaan lain, pelaksanaan lain ini yang sering jadi masalah, dan tolong pelaporan penggunaan dana desa disertai bukti-bukti yang sesuai dengan hukum yang sah,” ujarnya.

Peserta pelatihan advokasi hukum se Kecamatan Sinar Peninjauan

Permasalahan terkait penggunaan dana desa menurut Kasi Intel secara umum terjadi akibat penyusun APBDes tidak berpedoman pada satuan harga, APBDes tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan masyarakat, tidak ada transparansi dalam rencana penggunaan dan pertanggungjawaban, LPJ yang dibuat ada indikasi fiktif /manipulatif atau belum memenuhi standar baku dan Tenaga pendamping berpotensi melakukan tindak pidana korupsi.

Kasi Intel juga menyampaikan modus operandi korupsi dalam penggunaan dana desa diantaranya : Mark-up dalam penyusunan rencana anggaran untuk pembiayaan kegiatan tertentu, Pengurangan kualitas dari fisik bangunan yang dibiayai dengan dana desa, Penggunaan dana desa secara fiktif, Suap, melalui pemberian uang suap kepada pihak tertentu untuk memuluskan pencairan atau memuluskan pelaksanaan pekerjaan.

Dalam kegiatan pelatihan advokasi hukum yang diikuti oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan perangkat desa dari 6 desa se Kecamatan Sinar Peninjauan itu, Kasi Intel Kejari OKU menyampaikan tentang tugas Kejaksaan sesuai amanat UU Nomor 16 tahun 2004 juga mengingatkan seluruh Kepala desa dan perangkatnya terkait pengurusan prona agar tidak melebihi ketentuan biaya yang ditetapkan pemerintah.

Selain itu Kasi Intel juga mengingatkan tentang UU Perkawinan dimana dalam peraturan yang baru usia minimal calon pengantin adalah 19 tahin, selanjutnya tentang jual beli lahan harus memperhatikan batas-batasnya agar tak timbul masalah dikemudian hari.

Kasi Intel juga menyinggung dan mengingatkan semua yang hadir agar tidak melaporkan kepada pihak berwajib apabila ada guru yang menghukum muridnya yang melakukan pelanggaran dalam proses belajar mengajar.

Tentang kepemilikan senjata api Kasi Intel menyampaikan pesan agar masyarakat yang memiliki senpi segera menyerahkan senjata api tersebut ke pihak kepolisian agar tidak jadi masalah hukum.

Selain Kasi Intel Kejari OKU, hadir sebagai pembicara dalam Kegiatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Drs. Ahmad Firdaus, M.Si., dengan materi Pokok-pokok Kebijakan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 menjelaskan bahwa dana desa diprioritaskan penggunaannya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, yang ditetapkan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

Kadin PMD OKU Ahmad Firdaus, M.Si., saat menyampaikan materi

“Peraturan dana desa setiap tahun kita buat, tolong dibaca, dipahami dan dilaksanakan,” kata Firdaus.

Firdaus menjelaskan bahwa dana desa tahap 1 disalurkan sebesar 20%, tahap 2 sebesar 40% dan tahap 3 sebesar 40% dari total dana desa.

Menurut Kepala Dinas PMD prioritas penggunaan dana desa wajib dipublikasi oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa diruang publik yang dapat diakses masyarakat desa

“Karena masyarakat juga berhak menjalankan fungsi pengawasan penggunaan dana desa,” kata Firdaus

Menurut Ahmad Firdaus, tujuan penetapan prioritas penggunaan dana desa adalah sebagai pedoman pemkab dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Mewujudkan tertib Administrasi pengelolaan ADD dan DD yang transparan, akuntabel partisipatif, efisien, disiplin dan tepat waktu.

“Dalam pengelolaan dana desa, PMD memiliki tugas dalam pembinaan dan pengawasan serta membuat peraturan terkait pengelolaan dana desa itu. Peraturan telah dibuat, tolong dipahami peraturan yang ada itu, jangan sampai menyimpang dari peraturan yang ada, agar tidak terjerat maslaah hukum,” tegas Firdaus.

Camat Sinar Peninjauan Ahmad Hidayat (tengah, baju biru) saat menyampaikan sambutan

Sementara itu Camat Sinar Peninjauan Ahmad Hidayat, S.STP., M. Si., dalam sambutanya saat membuka kegiatan penyuluhan hukum itu menyampaikan bahwa pihaknya mengharapkan dengan adanya kegiatan pelatihan itu dapat membawa manfaat bagi peserta yang hadir dan juga bagi masyarakat desa.

“Semoga kegiatan ini akan membawa manfaat dan menambah pengetahuan kita dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Mari sama-sama kita ikuti, kita simak dan dapat kita laksanakan khususnya dalam pengelolaan dana desa,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Ahmad Hidayat juga meminta kepada pemerintah desa yang akan melakukan kegiatan titik nol untuk menyertakan Pihak Kecamatan, Bhabinkamtibmas, dan Ketua/Anggota BPD

“Ini merupakan kesempatan bagi kami untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa,” kata Ahmad Hidayat.

Kegiatan penyuluhan advokasi hukum Kecamatan Sinar Peninjauan yang digelar di Aula Gedung Serbaguna Kecamatan Sinar Peninjauan itu diikuti oleh sekitar 100 peserta yang terdiri dari Kepala Desa, Ketua BPD, Perangkat Desa, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dari 6 Desa di Kecamatan Sinar Peninjauan. (bw)

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

five + fourteen =