Penyuluhan dan Penerangan Hukum Oleh Kasi Intel Kejari OKU

Beri Penyuluhan Hukum, Kasi Intel Kejari OKU : Apabila Ada Kegiatan Fiktif Dalam Pengelolaan Dana Desa Pasti Akan Kami Tindak

OKU, beritakite.com – Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu (Kejari OKU) bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dan pihak-pihak terkait terus perupaya melakukan pencegahan penyimpangan pengelolaan dana desa di Kabupaten yang dipimpin oleh Drs. H. Kuryan Azis tersebut.

Salah satu upaya pencegahan penyimpangan penggunaan dana desa yang dilakukan Kejari OKU bersama Pemkab OKU dan pihak-pihak terkait adalah dengan cara memberi penyuluhan dan penerangan hukum bagi aparat desa dalam pengelolaan dana desa yang dilaksanakan pada kamis (08/08/2019) di aula gedung serbaguna Kantor Camat Sosoh Buay Rayap Kabupaten OKU.

Nampak hadir dalam kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum yang diikuti oleh 11 Kepala Desa. Perangkat Desa, Anggota BPD dan Pendamping Desa  Se Kecamatan Sosoh Buay Rayap itu Kejari OKU yang diwakili Kasi Intelijen (Kasi Intel) Kejari OKU Abu Nawas, SH., Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten OKU Drs. Ahmad Firdaus, M. Si. Kapolsek Sosoh Buay Rayap IPTU Masdar Azum dan Sertu Idiel. F yang mewakili Danramil Kota Baturaja dan Camat Sosoh Buay Rayap M. Amin Baladi,  S. STP., M. Si.

Camat Sosoh Buay Rayap M. Amin Baladi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyuluhan dan penerangan hukum ini sangat penting, karena akan diberikan arahan tentang penggunaan dana desa yang baik dan benar kepada seluruh perangkat desa yang hadir.

“Saya berharap seluruh perangkat desa dapat manfaatkan waktu pelatihan ini dengan sebaik-baiknya, dan juga semoga di Kecamatan Sosoh Buay Rayap ini tidak ada perangkat desa yang terjerat permasalahan hukum terkait penggunaan dana desa,” Kata Camat Sosoh Buay Rayap.

Selain itu M. Amin Baladi juga berharap pasca pelatihan pihaknya terus berharap adanya pembinaan dari Kejaksaan Negeri OKU kepada segenap perangkat desa se Kecamatan Sosoh Buay Rayap.

Kepala Dinas PMD kabupaten OKU saat menyampaikan materi dalam penyuluhan dan penerangan hukum bagi perangkat desa se Kecamatan Sosoh Buay Rayap

Kepala Dinas PMD OKU Ahmad Firdaus dalam penyampaian materinya menyampaikan bahwa dana desa itu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

“Tahap 1 disalurkan sebesar  20%, tahap 2 sebesar 40% dan tahap 3 sebesar 40% dari total dana desa,” ujar Firdaus.

Menurut Kepala Dinas PMD prioritas penggunaan dana desa wajib dipublikasi oleh pemerintah  desa kepada masyarakat desa diruang publik yang dapat diakses masyarakat desa

“Karena masyarakat juga berhak menjalankan fungsi pengawasan penggunaan dana desa,” kata Firdaus

Menurut Ahmad Firdaus, tujuan penetapan prioritas penggunaan dana desa adalah sebagai pedoman pemkab dalam melaksanakan  pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Mewujudkan tertib Administrasi pengelolaan  ADD dan DD yang transparan, akuntabel partisipatif, efisien, disiplin dan tepat waktu.

“Saya berharap tidak ada kepala desa yang terjerat hukum karena menyalahgunakan dana desa,” harap Firdaus.

Peserta penyuluhan dan penerangan hukum bagi perangkat desa se Kecamatan Sosoh Buay Rayap

Sementara itu Kasi Intel Kejari OKU Abu Nawas, SH, dalam materi yang disampaikannya dengan tema Anti Pungli dan Anti KKN menyatakan bahwa penyuluhan dan penerangan hukum ini bertujuan agar kepala desa dan perangkatnya dapat memahami tentang aturan-aturan hukum dalam mengelola dana desa.

“Apabila ada kegiatan fiktif yang saudara-saudara lakukan dalam mengelola dana desa, pasti akan kami tindak,” tegas Kasi Intel.

Abu Nawas menjelaskan bahwa dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa diprioritaskan penggunaannya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, yang ditetapkan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal  dan transmigrasi

“Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan dana desa, untuk itu harus hati-hati  dalam pengelollan dana desa,” sambungnya.

Kasi Intel Kejari OKU juga menyinggung Permasalahan yang sering timbul terkait  penggunaan dana desa

“Penyusunan APBDes tidak berpedoman pada satuan harga, APBDes  tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan masyarakat desa, Tidak ada transparansi dalam rencana pembangunan dan pertanggungjawaban, ajak BPD rapat, saat rapat buat absen, dan dokumentasi, LPJ yang dibuat ada indikasi fiktif /manipulatif atau belum memenuhi standar baku, dan tenaga pendamping berpotensi melakukan tindak pidana korupsi,” terang Abu Nawas

Abu Nawas juga menyampaikan modus operandi korupsi dalam penggunaan dana desa yang umum terjadi diantaranya ; markup dalam penyusun  rencana anggaran untuk pembiayaan  kegiatan tertentu; pengurangan  kualitas dari fisik  bangunan yang dibiayai dengan dana desa; penggunaan dana desa secara fiktif dan duap, melalui pemberian uang suap kepada pihak tertentu untuk memuluskan pencairan atau memuluskan pelaksanaan pekerja.

Selain menyampaikan materi tentang pencegahan penyimpangan pengelolaaan dana desa, Kasi Intel kejari OKU dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan materi tentang Pungutan Liar (Pungli) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden  Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan juga materi tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Terpisah Kapolsek Sosoh Buay Rayap IPTU Masdar Azum menyampaikan  bahwa pihaknya menyambut baik kegiatan yang dilakukan Kejaksaan Negeri OKU ini.

“Agar Kepala Desa taat dengan peraturan yang ada, dan tidak ada yang tersangkut masalah hukum terkait pengelolaan dana desa,” ujar IPTU Masdar Azum singkat. (bw)

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

19 − seven =