Sanderson Syafe'i Ketua Plantari

BUPATI LAHAT DI SOMASI TERKAIT PELANTIKAN ASN

LAHAT, beritakite.com – PLANTARI melayangkan surat peringatan atau somasi kepada Bupati Lahat, Cik Ujang, SH terkait pelantikan ASN beberapa waktu lalu. Somasi tersebut menyusul adanya temuan salinan Berita Acara (BA) Baperjakat No. 821.2/05/BA/BKPSDM/2019 dan No. 821.2/08/BA/BKPSDM/2019 ditandatangani 5 orang anggota Tim Baperjakat hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 atau sehari pasca  Pelantikan Januarsyah, SH, MM sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat, dan Senin 22 Juli 2019, selain itu terkait banyaknya demosi atau penurunan jabatan dan eselon yang dilakukan oleh Cik Ujang terhadap ASN di Lingkungan Pemkab Lahat.

Menurut Sanderson Syafe’i, ST. SH, Ketua PLANTARI, somasi dilayangkan pada Kamis (17/10/2019). Kami mempertanyakan keabsahan Surat Keputusan (SK) Bupati tertanggal 27 Juni 2019 No. 821.2/62/KEP/BKPSDM/2019 dan No. 821.2/074/KEP/BKPSDM/2019  dan Surat Keputusan (SK) Bupati tertanggal 26 Juli 2019 No. 821.2/63/KEP/BKPSDM/2019 dan No. 821.2/075/KEP/BKPSDM/2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat.

“Kami mempertanyakan legalitas Tim Baperjakat yang mengeluarkan Berita Acara menjadi dasar pertimbangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Bupati Lahat, diduga belum memiliki SK Pengangkatan sebagai Pengurus Tim Baperjakat yang mengacu pada PP No. 100/2000, namun telah berani menertibkan Berita Acara Hasil Rapat mengatasnamakan Tim Baperjakat. Selain itu banyak ditemukan ASN Non Job pada pelantikan yang dilakukan oleh Bupati Lahat karena tanpa alasan yang jelas serta prosedur yang tepat jabatan struktural mereka tiba-tiba diturunkan,” kata Sanderson, di Kantornya kepada awak media sembari menunjukkan nama-nama ASN nya.

Sanderson menjelaskan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2010 tentang peraturan PNS, demosi dilakukan apabila PNS melakukan pelanggaran berat. Sementara itu, para PNS itu merasa tidak pernah melakukan pelanggaran berat maupun pelanggaran disiplin PNS lainnya.

Berdasarkan PP itu pula, lanjut Sanderson, untuk memberikan sanksi atas pelanggaran berat PNS tersebut, Cik Ujang dinilai seharusnya terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh atasannya dan dituangkan dalam berita acara serta ditandangani oleh kedua belah pihak.

“Tetapi prosedur tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan. Oleh karena itu kami ingin meminta penjelasan langsung dari Bupati Lahat. Apabila tidak diindahkan bukan tidak mungkin kami akan membawa perkara ini dugaan pemalsuan Administrasi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” tegas Sanderson.

Sanderson menambahkan, “Tuntuntan kami, Bupati Lahat membatalkan semua SK Pelantikan ASN yang telah diterbitkan tersebut karena batal demi hukum agar tidak meresahkan/gaduh dikalangan ASN dan harus memberdayakan organisasi Baperjakat untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian ASN berdasarkan peraturan kedepannya,” tegas Sanderson.(SR)

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

20 + 13 =