CDCS : C Plus Untuk Kinerja 100 Hari Pertama HD-MY

 

Palembang, beritakite.com – Memperingati 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru – Mawardi Yahya (HD-MY) Lembaga Kajian Strategis Center for Democracy and Civilization Studies (CDCS) menggelar kajian dengan temaMenagih Janji 100 Hari Pertama Kinerja HD-MY” pada Ahad (20/01/2019).

Kegiatan yang dilaksanakan di Jl. Joko, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang menghadirkan beberapa pakar yang concern di dalam bidang pengambilan kebijakan publik, seperti Ir. H. Eddy Santana Putra, MT (Walikota Palembang periode 2003-2013), kemudian Dr. Erizal Sodikin (Dekan Fak. Pertanian UNSRI 2013-2017; Atase Pertanian KBRI Roma 2006-2010), dan Muhammad Hidayat, SE., M.Si (Ketua Fraksi DPRD Kota Palembang). Ketiga narasumber tersebut, dipandu langsung oleh Direktur Eksekutif CDCS, Alip D. Pratama, SH., MH.

Selain dihadiri ketiga narasumber tersebut, diskusi yang merupakan kajian dua pekanan CDCS tersebut dihadiri audiens yang berasal dari berbagai macam latar kelompok dan organisasi.

Kajian yang dimulai pukul 16.30 Wib dengan diawali oleh paparan Direktur Eksekutif CDCS Alip D. Pratama mengenai 9 program prioritas Gubernur Sumsel, Mempercepat pembenahan infrastruktur, perbaiki jalan rusak, bangun akses jalan antar wilayah; Membenahi program sekolah gratis; Membenahi program berobat gratis; Membina kehidupan relijius, membangun rumah tahfidz, memperhatikan insentif guru ngaji; Program desa Luhur Mandiri: Penempatan 10.000 sarjana pendamping desa untuk membangkitkan bidang perekonomian dan keagamaan; Membenahi pasar hilirisasi produk perkebunan dan pertanian; Pengentasan kemiskinan: bantuan sosial, bantuan modal, dan bedah rumah; Buka wawasan rakyat: banguan taman bacaan dan internet; dan Benahi transportasi publik, pindahi angkutan batubara khusus.

Direktur Eksekutif CDCS, Alip D. Pratama, MH. menilai kinerja 100 hari HDMY ini bisa dibagi dua poin, yakni program yang belum terlaksana dan program yang telah terlaksana, Jejak digital janji dan pernyataan Gubernur terkait dengan 9 program prioritas HDMY selama 100 hari pertama, tidaklah sulit untuk ditelusuri oleh rakyat, yang notabenenya melek internet dan berasal dari generasi millenial.

“Jangan sampai karena Gubernur tidak begitu menaruh perhatiannya terhadap 100 hari kinerja beliau, pada akhirnya itu malah berdampak buruk bagi elektabilitas beliau, sehingga sentiment publik juga negatif terhadap Gubernur Sumsel yang baru terpilih ini” ujar Alip

CDCS menilai ada beberapa hal yang perlu dimaksimalkan dan penanganan yang sigap, seperti belumnya sesuai standar dari amanat konstitusi berkenaan dengan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan, yang masing-masing menghendaki tiap tahunnya sejumlah 20% dan 10%, senyatanya, anggaran untuk pendidikan dan kesehatan sejauh ini masih di bawahnya. Atau mengenai pengelolaan dampak dari dicabutnya Pergub mengenai truk batubara, sebab setelahnya, ada begitu banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya.

“Kami juga mencatat bahwa beberapa program dilaksanakan, namun hanya sekedar launching kegiatan, atau launching program saja. Setelah itu, program dan kegiatan tersebut mandeg”. Sambung Alip.

“Secara keseluruhan, CDCS menilai bahwa performa HDMY dalam menakhodai Provinsi Sumsel cukup memuaskan. Dengan berbagai indikator yang digunakan, CDCS memberikan nilai rapor kepada HDMY berupa 2,89 atau C⁺ (C Plus)”. Pungkas Alip.

Dr. Erizal Sodikin menyampaikan ada perbedaan yang signifikan antara sistem politik di Indonesia dan di luar (Inggris), dan ini berdampak juga pada cara pandang pejabat kita di dalam mendudukkan status ‘100 hari pertama’ kinerja mereka.

“Dalam sistem politik kita, setiap pejabat eksekutif itu dipilih langsung oleh rakyat. jadi mandatnya itu jelas, dari rakyat. mekanisme pemilihan dan berakhirnya juga definitif, melalui pemilu. Maka akibatnya, inisiasi dari kekuatan sipil dalam menagih janji 100 hari itu tidak akan berdampak apapun bagi kursi kekuasaan Gubernur kalaupun Gubernurnya tidak menepati janji pada beberapa program yang dia janjikan. Dia akan aman.” Ujar Mantan Dekan Fakultas Pertanian Unsri itu.

Namun menurut Erizal sebagai sebuah gerakann intelektual, apa yang telah dilakukan CDCS hari ini sangat besar manfaatnya. Dan ini sangat bagus bagi pendewasaan demokrasi.

“Peran Lembaga CDCS ini menjadi krusial dalam menjaga suhu check and balances antara Pemerintah dan Kekuatan sipil”. Tambah Erizal.

“Catatan saya yang paling penting mengenai program HDMY ini, pertama, Gubernur harus berimbang di dalam menyusun program kerja, di samping menggunakan metode kualitatif, penting juga Gubernur dan timnya untuk menggunakan metode kuantitatif. Sehingga setiap program tersebut memiliki indikator keberhasilannya yang terukur. Kedua mengenai sector pendidikan dan kesehatan, jika memang tagline-nya itu sekolah dan berobat gratis, maka substansi program dan realisasinya juga harus benar-benar gratis total. Gratis yang benar-benar gratis, jangan lagi ada tambahan-tambahan lainnya”. Pungkas Erizal.

Sementara itu Eddy Santana Putra berani menggaransi bahwa komitmen HD-MY dalam memajukan Sumsel ini benar-benar besar.

“Deru itu, kalau kita kupas isi kepalanya, maka akan ketahuan kalau semuanya itu tentang bagaimana memakmurkan desa. Sudah cukup kita selama ini berorientasi di kota. Dengan politik mercusuar ini.” ujar Eddy.

Menurut Eddy Santana, memang benar masih ada kekurangan di sana – sini berkaitan dengan kinerja HD-MY. Untuk itu, dirinya menghimbau agar ada peran serta masyarakat untuk menjadi bagian dari solusi, dan turut mendukung serta menyukseskan program-program HD-MY.

“Perbedaan antara Deru dan pemimpin sebelum-sebelumnya, Gubernur kita ini sangat berkomitmen membangun desa. Kembali ke sawah. Kembali ke produk-produk pertanian yang memang selama ini kita unggul di bidang tersebut” Lanjut Eddy Santana.

Muhammad Hidayat, yang notabenenya adalah anggota legislatif Kota Palembang, juga menyoroti secara tajam kinerja HDMY selama 100 hari pertama ini. Baginya, Palembang secara khusus, ataupun Sumsel, harus lebih baik lagi dari sebelumnya. Apa yang selama ini telah kita capai, mesti dipertahankan, bila perlu ditingkatkan.

“Sebagai sarana di dalam mengawal kinerja Pemerintah, maka Lembaga CDCS ini mesti kita dukung untuk terus-menerus menggelar kajian yang seperti ini. Bagaimana Pemerintah nanti bisa berorientasi kepada performa maksimal, jika tidak ada partisipasi dari lembaga-lembaga yang sifatnya diinisiasi oleh publik dan masyarakat sipil.” Ujar Hidayat.

“Sepanjang keterlibatan dan pengalaman saya di Parlemen, DPRD adalah lembaga yang dimandatkan oleh UUD 1945 untuk menampung aspirasi rakyat. jadi sampaikan saja kepada kami jika ada hal-hal yang tidak bersesuaian dengan apa yang telah dijanjikan oleh Pemerintah, insya Allah akan kami sampaikan, lebih jauh tentu akan kami perjuangkan” Pungkas legislator asal Golkar ini.

Dalam proses diskusi, ada beberapa peserta kajian yang kemudian turut berpartisipasi bertanya dan menanggapi paparan dari para narasumber, diantaranya ada Juwita, yang seorang guru sekolah alam di kota Palembang, menanggapi program sekolah gratis ini dengan penuh optimisme, di samping juga Juwita menambahkan perlunya perbaikan di beberapa aspek agar program ini semakin lebih sempurna lagi.

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

19 − eight =

Berita Populer

Terbaru