Penyuluhan hukum dan penerangan hukum bagi kepala desa se Kecamatan Baturaja Barat

Cegah Korupsi Dana Desa, Kejari OKU Beri Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Bagi Kepala Desa Se Kecamatan Baturaja Barat

OKU – Upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi terus dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Komering Ulu, kali ini Kajari OKU Asnath Anytha Idatua Hutagalung, SH.MH., melalui Seksi Intelijen yang dipimpin oleh Kasi Intel Variska Ardina Kodriansyah, SH., MH., melakukan penyuluhan hukum dan penerangan hukum bagi kepala desa se Kecamatan Baturaja Barat, Senin (22/11/21).

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Desa Sukamaju Kecamatan Baturaja Barat itu dihadiri oleh Kasi Intel Kejari OKU Variska Ardina Kodriansyah, SH., MH., bersama staf seksi intelijen, Camat Baturaja Barat Heryamin, S.Ag., Kepala Desa dari 7 desa di Kecamatan Baturaja Barat dan Pendamping Desa.

Kasubsi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis Kejari OKU Hendri Dunan, SH., yang menjadi pembicara pertama dalam kegiiatan tersebut  menyampaikan bahwa kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum Kejari OKU tersebut merupakan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa.

“Kegiatan ini adalah uapaya pencegahan, agar bapak-bapak dapat mengenali hukum, supaya tidak melanggar hukum,” ucap Hendri Duna.

Menurut Hendri Dunan, tugas dan fungsi aparatur Kejaksaan sebagaimana diatur dalam UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI tertuang dalam pasal 30 meliputi kewenangan Di bidang pidana yang terdiri dari melakukan penuntutan; melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Sedang di bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dan dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; pengamanan kebijakan.

“Terkait acuan penanganan tindak pidana korupsi penangannya mengacu pada UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto UU 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Biasanya yang banyak menjerat aparatur pemerintah ini pasal 2 dan pasal 3,” ungkap Hendri.

Dijelaskan Hendri bahwa kecenderungan penyimpangan pengelolaan dana desa biasanya terjadi karena tidak murni kesalahan kepala desa, dan ada juga disebabkan kelemahan administrasi keuangan desa. Sedangkan modus operandi korupsi dalam penggunaan dana desa yang umum terjadi diantaranya ; markup dalam penyusun rencana anggaran untuk pembiayaan kegiatan tertentu; pengurangan kualitas dari fisik bangunan yang dibiayai dengan dana desa; penggunaan dana desa secara fiktif dan suap, melalui pemberian uang suap kepada pihak tertentu untuk memuluskan pencairan atau memuluskan pelaksanaan kerja.

“Dana desa ini dikucurkan pemerintah pusat bertujuan untuk pemerataan pembangunan, dalam pelaksanaanya jangan melanggar aturan yang telah ditetapkan pemerintah, laksanakan sesuai aturan, jika ada hal-hal yang perlu di konsultasikan ke Kejari konsultasikan, ada Bidang Perdata dan Tata Usha Negara (Datun) yang akan mendampingi bapak-bapak,” tandas Hendri.

Sementara itu Kasi Intel Kejari OKU Variska Ardina Kodriansyah, SH., MH., dalam materinya menyampaikan tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 mengacu pada program Sustainable Development Goals (SDGs) Kementerian Desa yang berisi 18 poin yang telah disepakati dalam Sidang Umum PBB.

Adapun 18 poin dari SDGs desa yakni; desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa,  desa layak air bersih dan sanitasi , desa berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa merata, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan,  desa tanpa kesenjangan , kawasan pemukiman desa aman dan nyaman, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, desa tangkap perubahan iklim, desa peduli lingkungan laut, desa peduli lingkungan darat, desa damai berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa, dan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaftif.

“Salah satu program prioritas Kejaksaan Agung adalah pendampingan dan pengamanan pemulihan ekonomi nasional, oleh karena itu, Kejari OKU melalui seksi  Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) siap memberikan pendampingan secara formil mulai dari  nol,” ucap Variska

Menurut Variska selamai ini pihaknya banyak menemui kesalahan dalam pengelolaan dana desa banyak terjadi  dalam tatanan administrasi, oleh karena itu dirinya menekankan pentingnya koordinasi dengan pihak terkait guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.

“Koordinasikan dengan kami (Kejari OKU), jika dulu di Kejaksaan ada TP4D, sekarang kewenangan (pendampingan kegiatan pemerintah) itu ada di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), jika ada kegiatan desa yang memerlukan pendampingan datang ke Kejaksaan, menghadap Kasi Datun, nanti bapak/ibu akan diminta memaparkan program pembangunan apa yang akan dilakukan, akan dibantu memenuhi syarat-syarat formil yang perlu disiapkan dalam program tersebut, dan semuanya gratis, tidak dipungut biaya, karena kejaksaan telah ada MoU dengan Pemkab OKU,” beber Variska.

Pendampingan Kejaksaan melalui Seksi Datun ini menurut Variska sampai pada tahap pra pelaksanaan kegiatan, namun pada saat pelaksanaan (pembangunan) Kejaksaan tidak lagi terlibat.

“Jika pra kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik dan benar, tentu pelaksanaan akan benar, namun jika dalam pelaksanaan terjadi penyimpangan, itu berarti memang ada unsur dengan sengaja untuk melakukan tindak pidana,” tegasnya.

Selain itu Variska juga menyampaikan tentang tugas Kejaksaan dalam Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016.

“Kejaksaan merupakan salah satu anggota Satgas Saberpungli bersama instansi lain, seperti kepolisian dan inspektorat,” ungkap Variska.

Menurutnya di desa pungli banyak terjadi di sektor pelayanan umum diantaranya dalam pemembuatan KK/KTP, pendaftaran warga baru, dan yang sedang tren saat ini membuat surat tanah.

Dijelaskan oleh pria yang akrab disapa Yayan ini, bahwa saat ini pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional tengah menggalakkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai pengganti program Prona, dalam program PTSL inilah besar peluang terjadinya pungli oleh aparat pemerintah.

“Pemerintah telah menetapkan biaya PTSL untuk Sumsel sebesar 250 ribu, jangan ada pungutan (uang) melebihi yang telah ditetapkan tersebut, karena jika ada pungutan diluar yang telah ditetapkan tersebut, maka itu terkategori pungli, dan dapat di proses ke ranah hukum,” tegasnya.

Oleh karena itu, Variska menekankan kepada kepala desa dan perangkat desa agar tidak memungut biaya diluar ketentuan yang ada, dan dirinya menyarankan jika ada kekurangan biaya dalam pelaksanaan program tersebut, agar petugas (aparatur desa yang bertugas dalam pelaksanaan program PTSL) meminta bantuan pemilik tanah sesuai dengan kekurangan yang ada.

“Jika misalnya ada kekurangan patok untuk batas tanah, minta bantuan pemilik tanah untuk menyiapkan patok, jangan meminta uang tambahan, karena anggaran PTSL ini sudah masuk (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pertaahan Nasional, nanti petugas yang terlibat akan mendapatkan honor dari BPN, jad jangan ada lagi pungutan biaya tambahan, karena itu dikategorikan pungli,” tandasnya.

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

eighteen + eighteen =