Dianggap OKK BPP HIPMI Terlalu Ikut Campur Tangan, Mayoritas BPC HIPMI se Sumsel Akan Boikot MUSDA

Palembang, Beritakite.com – Tak kurang dari 9 BPC HIPMI se Sumatera Selatan menyatakan protes dan akan melakukan boikot pada pelaksanaan Musda XIV BPD HIPMI Sumsel.

Hal tersebut lantaran adanya intervensi yang terlalu dalam oleh OKK BPP HIPMI yang disinyalir mendukung salah satu kandidat balontum BPD HIPMI Sumsel selanjutnya.

Sebagaimana diketahui bahwa OKK BPP HIPMI sebelumnya telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 340/A/1-Sek/BPP/VII/2020, tentang pergantian SC baru dan meminta SC mengeluarkan keputusan untuk meloloskan Calon Ketua Umum BPD HIPMI Sumsel atas nama Kgs Hermansyah.

Menanggapi adanya kisruh yang diterjadi karena keberpihakan OKK BPP HIPMI kepada salah satu kandidat balontum, Mayoritas BPC menyatakan kekecewaannya kepada OKK BPP HIPMI yang seharusnya menjadi pengayom bagi pengurus di daerah.

“Kami mempertanyakan mengapa tahapan Musda XIV Sumsel diobok-obok oleh OKK BPP HIPMI sehingga kisruh tidak kunjung ada kejelasan. Kami BPC HIPMI meminta kepada ketua OKK BPP selaku panutan kami tetap menjunjung tinggi AD/ART HIPMI. Sebagai wasit penengah saya minta tidak terlalu memasuki tahapan Musda. Belum ada di AD/ART mengatur bahasan pembentukan SC dan OC melalui Voting dari BPC-BPC yang notabene baru ketum terpilih. Yang secara yuridis belum mempunyai hak untuk memasuki ranah pengurus lengkap BPD HIPMI Sumsel” ujar Ibrahim Ketua BPC HIPMI Kab. Muba.

Hingga saat ini produk Muscab yang sudah dilaksanakan hanya memilih Ketua Umum BPC. Sementara penyusuan struktur kepengurusan, pembuatan KTA pengurus, SK dan agenda pelantikan BPC semua belum melaksanakan kecuali BPC Palembang.

“Jadi jangan dulu terlalu egois OKK BPP HIPMI terang-terangan mendukung kandidat. Nanti dulu, ini kami BPC ikut terombang-ambing belum disahkan hingga sekarang. Bagaimana mau disahkan, sementara belum te belum proses ini lah dicampuri sama pusat.” tambahnya.

Terkait adanya manuver dari beberapa BPC yang tidak mengikuti aturan organisasi termasuk salah satunya menolak hasil RBPL HIPMI Sumsel dan melangkahi BPD Sumsel untuk langsung bermanuver ke BPP, Ibrahim juga keheranan dengan sikap yang diambil rekan-rekannya tersebut.

“Kami semua juga heran dengan kawan-kawan BPC yang sudah melakukan manuver-manuver ke BPP dengan mengatasnamakan BPC kab/kota yang bersangkutan padahal kita semua belum ada yang dilantik/disahkan bahkan saking mengutamakan persaudaraan dan persahabatan banyak Ketua Umum BPC terpilih bukan kader HIPMI bahkan tidak mempunyai KTA sebelum pencalonan pun diloloskan, tetapi namanya manusia banyak yang lupa. Saya 4 periode di HIPMI dan yang membedakan HIPMI dengan organisasi lainnya adalah rasa kekeluargaan karena kita kumpulan pengusaha untuk memperbanyak relasi dan rekan bisnis. Mantum-mantum pun selalu jadi panutan. Disini saya mengajak semua ketum BPC, mari kita bermusyawarah dengan kepala dingin dengan tetap mengedepankan kode etik dan aturan organisasi” tegas Ibrahim.

“Kembali mengenai tahapan Musda XIV, kami segenap BPC berharap kepada OKK BPP HIPMI untuk dapat memberikan ruang seluas-luasnya kepada BPD HIPMI Sumsel menyelesaikan tugas paripurna mereka di akhir masa kepengurusan untuk meregenerasi tongkat estafet kepemimpinan ini dengan elegan, karena memang sesuai peraturan organisasi bahwa BPD yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Musda ini, jadilah BPP sebagai pengayom, pengarah dan wasit yang baik, tidak perlu terlalu dalam mencampuri subtansi materi tahapan, tunjukkan cara-cara berorganisasi yang baik dan santun sehingga peraturan dan hierarki organisasi berjalan dengan baik” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua BPC HIPMI Kab. Banyuasin, Periadi, SE. Dirinya menyampaikan apabila OKK BPP HIPMI tetap mengintervensi tahapan Musda XIV HIPMI Sumsel maka jangan salahkan apabila mayoritas BPC memboikot pelaksanaan Musda tersebut.

“Ya bila perlu, kami laporkan ketua OKK BPP HIPMI ke Dewan Etik karena sudah mengintervensi terlalu dalam pada tahapan Musda HIPMI Sumsel. Kami BPC akan strike bila berkaitan dengan aturan organisasi. Kita ini punya sistem, sistem berada diatas individu, bukan sebaliknya. Kami juga mendesak BPD HIPMI Sumsel segera melaksanakan tahapan Musda sesuai AD/ART serta Peraturan Organisasi” terang Periadi.

Begitupun dengan Ketua Umum BPC Mura, Febriansyah yang sangat menyayangkan sikap OKK BPP HIPMI ini.

“Apabila tahapan Musda XIV HIPMI Sumsel ini terus direcoki oleh OKK BPP HIPMI kami meminta agara Ketua Umum Maming untuk mengganti Boy Sangaji sebagai Ketua OKK BPP HIPMI” tegasnya.

Ditambahkan pula oleh Ketua Umum BPC Lubuk Linggau, Deby Sumadi yang menginginkan aturan organisasi dikedepankan dan bagi yang coba-coba melanggar lebih naik di bawa ke ranah hukum.

“HIPMI ini representasi masyarakat, tidak ada privilage bagi setiap orang, semuanya sama di mata hukum. Kalau perlu bawa saja ke ranah hukum karena sudah sangat membuat resah BPD Se Nusantara wabil khusus BPD HIPMI Sumsel, hal ini merupakan preseden sangat buruk sepanjang sejarah HIPMI” ungkap Deby.

Ketua SC yang baru, Haris Jumadi membenarkan adanya gejolak diinternal BPC se Sumsel karena intervensi yang dilakukan oleh OKK BPP HIPMI terlalu berlebihan.

“Ya begitulah, para ketua BPC yang berjuang mati-matian membesarkan HIPMI sampai kepelosok-pelosok bersuara atas kondisi HIPMI saat ini. Saya berharap masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan agar nama baik dan marwah HIPMI dapat terjaga” pungkas Haris.

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

twenty + 16 =

Berita Populer