DPRD Pagaralam Sahkan Perda Perangkat Daerah dan Bankum

HB, PAGARALAM – Untuk melengkapi produk hukum dan peraturan perundang-undangan di

Wali kota Pagaralam dr Hj Ida Fitriati dan Ketua DPRD Ruslan Abdul Gani SE didampingi Forkominda saat penandatanganan Perda 2016

Wali kota Pagaralam dr Hj Ida Fitriati dan Ketua DPRD Ruslan Abdul Gani SE didampingi Forkominda saat penandatanganan Perda 2016

daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam, mengesahkan dua peraturan daerah (Perda), yaitu Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Perda Penyelenggaraan Bantusn Hukum.\r\nPengesahan dilakukan dalam sidang paripurna dibuka langsung Ketua DPRD Kota Pagaralam, Ruslan Abdul Gani SE, didampingi Wakil Ketua II, M. Fadli dihadiri  Walikota Pagaalam dr Hj Ida Fitriati M Kes, Kapolres Pagaralam AKBP Pambudi SIK, Danramil Dempo Selatan Kapt Inf Aen, Sekwan H. Kusaimi Yatif, Sekda H Safrudin MSi, Kepala SKPD, Camat, Lurah kepala sekolah serta pejabat lainnya.\r\nKetua DPRD Ruslan Abdul Gani mengataka,  setelah melalui proses pembahasan panjang akhirnya Dewan mengesahkan 2 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah yang diajukan Pemerintah Kota Pagaralam, dan sudah dituangkan dalam nota kesepakatan bersama.    \r\n”Dua Raperda yang disahkan yaitu mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah, rancangan ini diajukan untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang perangkat daerah,” kata dia.\r\nKemudian, kata Ruslan, selain itu Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, diajukan untuk membuat landasan hukum dalam rangka membantu masyarakat yang tidak mampu di Kota Pagaralam yang memerlukan bantuan hukum.\r\nRuslan meminta agar eksekutif dapat menindaklanjuti keputusan bersama tentang persetujuan dua Perda yang diusulkan Pemkot Pagaralam sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.\r\nSementara itu Wali kota Pagaralam dr Hj Ida Fitriati M Kes mengungkapkan, terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kerjakerasnya pembahasan dan penyelesaian pembentukan peraturan daera yang baru dapat selesai tepat waktu.\r\n“Setelah disahkannya dua Perda merupakan pedoman Pemerintah daerah, baik bagi eksekutif, legislatif, intansi vertikal dalam menjalankan tugas maupun bagi masyarakat umum yang berkenaan dengan peraturan daerah,” kata Ida.\r\nIa mengatakan, terima kasih kepada Pansus 1 dan 2 atas pemikirannya terhadap Raperda menjadi Perda 2016, dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan agar tercapai masyarakat adil dan makmur. (mkh)\r\n

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

two × three =

Berita Populer

Terbaru