Pembacaaqn Kesepakatan bersama 10 Parpol di OKU

Enam Bulan di Pimpin Plh, Pemerintahan OKU Tak Berjalan Efektif, Pimpinan 10 Parpol Tandatangani Kesepakatan Bersama

OKU – Kondisi pemerintahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) pasca Pilkada 2020 yang tak kunjung memiliki bupati defenitif akhirnya mendapat reaksi dari sejumlah partai plitik yang ada di Kabupaten berjuluk bumi Sebimbing Sekundang itu. Sebanyak 10 partai politik pada, Rabu (15/9/21) melaksanakan pertemuan guna merespon kondisi pemerintahan OKU yang terus dipimpin oleh Pelaksana Harian (Plh).

Pertemuan yang dilaksanakan di rumah Ketua PDIP OKU Fahlevi Maizano itu dilaksanakan dalam rangka mencermaati perkembangan dan dinamika politik serta keinginan masyarakat setelah adanya kejadian luar biasa yang menimpa Kabupaten OKU pasca meninggalnya H. Kuryana Azis  sebagai bupati terpilih Pilkada 2020 serta sang wakil bupati terpilih Johan Anuar yang tersangkut persoalan hukum.

Nampak hadir dalam pertemuan tersebut ketua dan pimpinan partai dari 10 parpol pengusung pasangan H. Kuryana Azis dan Johan Anuar pada Pilkada 2020 lalu, parpol tersebut terdiri dari, Partai Gerindra, PDIP, PKS, PPP, Partai Nasdem, PKB, PKPI, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PBB.

Dalam pertemuan tersebut para pimpinan parpol menilai bahwa roda pemerintahan Kabupaten OKU yang dalam 6 bulan terakhir dipimpin oleh pelaksana harian bupati berjalan tidak eketif disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki oleh Plh dalam pengambilan kebijakan dan hal itu merugikan kepentingan masyarakat OKU. Dalam pertemuan tersebut juga tercapai kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh 10 pimpinan parpol.

Pertemuan Pimpinan 10 Parpol mencermaati perkembangan dan dinamika politik di OKU

“Maka hal ini kami Pimpinan Partai Politik yang ada di Kabupaten OKU merasa bertanggung jawab dengan kelangsungan pemerintah di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang efektif (2020-2025),” ujar Fahlevi Maizano Ketua PDIP saat membacakan pernyataan bersama 10 parpol itu.

Disampaikan oleh Pahlevi ada 3 poin yang menjadi kesepakatan bersama dari pertemuan 10 parpol tersebut “Ada 3 poin kesepakatan bersama kami, yaitu : 1. Demi efektifitasnya pelaksanaan pemerintahan daerah di Kabupaten OKU, maka eksekutif dan legislatif harus segera mengambil langkah-langkah  demi berlangsungnya pemerintahan Kabupaten OKU; 2. Untuk menjalankan pemerintahan yang efektif yang berkesinambungan maka dipperlukan pemerintahan yang definitif, yang harus dipersipakan oleh legislatif bersama-sama eksekitif sehingga tujuan dari pemerintahan daerah dapat di implementasikan; 3. Dari pernyataan bersama ini, kami partai politik yang ada di Kabupaten OKU akan menindaklanjuti dengan diskusi selanjutnya untuk mengeluarkan sikap dan nota kesepakatan untuk langkah konkrit dari pertemuan hari ini,” terangnya.

Dijelaskannya bahwa selanjutnya hasil kesepakatan bersama itu akan ditindaklanjuti dengan kesepahaman bersama dari semua partai “Kesepahaman bersama ini nantinya tidak akan hanya melibatkan partai yang hari ini hadir disini, tapi akan coba mengakomodir semua partai yang ada di OKU, karena mempunyai kepentingan yang sama untuk masyarakat Kabupaten OKU,” tegas Fahlevi.

Saat ditanya kemana arah goal dari pertemuan tersebut, Fahlevi menjelaskan bahwa nantinya para pimpinan parpol akan memerintahkan anggota partai yang ada di parlemen untuk mengambil langkah (berdasarkan nota kesepahaman bersama).

“Kita menginginkan pemerintahan yang efektif dan defenitif agar roda pemerintahan dapat berjalan sebagaimana mestinya,” tandasnya.

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

4 × 2 =

Berita Populer

Berita Sumsel

iklan kpu