Dr. Hendra Alfani (baju biru) saat menjadi pemantik diskusi dalam FGD KAMMI OKU Raya

FGD KAMMI OKU Raya, Dr. Hendra Alfani : Sikapi Dengan Kritis, Hasilkan Rekomendasi Untuk Pemerintah

OKU, beritakite.com – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI) Daerah OKU Raya menyelenggarakan Focus Grup Discussion (FGD) dengan tema Polemik Omnibus Law, Sabtu (13/3/2020)

Kegiatan yang dilaksanakan di Q-Shams Caffee itu dihadiri oleh puluhan kaderKAMMI OKU Rayadan aktivis mahasiswa dari sejumlah kampus di Baturaja dengan menghadirkan Dr. Hendra Alfani sebagai pemantik FGD.

Dr. Hendra Alfani dalam penyampaiannnya mengatakan berdasarkan data RUU Omnibus Law akan mengamandemen 79 Undang-Undang dan 1244.

“Sikapi semuai ini dengan kritis, kita berdiskusi untuk menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah terkait RUU Omnibus Law ini,” ucap Dr. Hendra Alfani.

Dosen FISIP Universitas Baturaja ini menjelaskan perlu ada penguatan melalui audiensi dengan pemerintah daerah karena akan ada banyak perda yang akan dipangkas bila RUU ini disahkan.

Menurutnya berdasarkan data yang dirinya himpun ada beberapa sebab timbulnya RUU Omnibus Law diantaranya pemerintah menyanggap banyak regulasi menghambat investasi dan juga menghambat pertumbuhan ekonomi.

“Penolakan saat ini mulai timbul terhadap RUU yang juga dikenal dengan nama RUU Cipta Lapangan Kerja diantaranya oleh sejumlah kelompok Serikat Pekerja salahsatunya KSPI,” sambungnya.

Pesererta FGD serius menyimak paparan Dr. Hendra Alfani tentang polemik Omnibus Law 

Alasan penolakan oleh masyarakat/kaum buruh diantaranya UU seperti ini tidak lazim di indonesia “Kita tidak biasa 1 UU mengatur semua di UU 15 tahun 2019 tidak mengatur sistem demikian,” tambahnya.

Selain itu menurut Hendra Alfani alasan penolakan juga dikarenakan adanya skema upah diubah dan kekhawatiran hak dan kesejahteraan yang tidak terlindungi.

Berdasarkan data dari beberapa media yang di himpunnya Dr. Hendra Alfanj juga menjelaskan beberapa sisi negatif dan sisi positif Omnibus Law.

“Sisi negatif RUU ini diantaranya menghilangkan upah minimum, hilangnya pesangon, penghunaan outsourcing secara bebas, pekerja kontrak seumur hidup, hilangnya jaminan sosial, pemutusan hak kerja tanpa kespekatan, jam kerja eksploitatif, sanksi pidana dihapuskan fan TKA yang dibebaskan bekerja,” Jelas Hendra Alfani

Sementara sisi positif Omnibus Law diantaranya mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan invetasi dan ekspor, pangkas regulasi dan perizinan, reformasi birokrasi, menyerap tenaga kerja lebih besar dan dapat memberdayakan UMKM.

Sementara itu Ketua KAMMI OKU Raya Ahmad Mubasyir, SP melalui Ketua Bidang Kebijakan Publik KAMMI OKU Raya Mulya Ari Ramadhan menjelaskan bahwa FGD tersebut bertujuan untuk menyamakan suhu dari beberapa daerah yang telah melakukan protes menolak Omnibus Law.

“Bahwa mahasiswa dan pemuda harus sadar isi dan dampak apa yang terjadi kedepan apabila RUU Omnibus Law ini di sahkan,” ujar Mulaya

Kedepan menurut Mulya pihaknya akan mengkaji lebih dalam dengan melakukan audiensi ke DPRD OKU untuk menanyakan apa dampak langsung untuk Kabupaten OKU apabila RUU ini di sahkan, dan apakah ada Perda OKU yang bertentangan dengan RUU Omnibus Law ini nantinya. (bw)

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

16 + 12 =

Berita Populer

Terbaru