Gugatan Tidak Dikabulkan PTUN, Pengacara Irsan : “Kami akan Lakukan Perlawanan”

Baturaja, beritakite.com – Gugatan mantan anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu dari Partai Nasdem Irsan Yuliandi Audi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang atas SK Gubernur Sumatera Selatan tentang Pemberhentian Irsan selaku anggota DPRD Kabupaten OKU pada hari Selasa (3/7) telah menghasilkan putusan.

Adapun informasi yang diterima beritakite.com terkait putusan PTUN Palembang tersebut menyatakan bahwa PTUN Palembang menolak gugatan yang diajukan Irsan atas SK Gubernur Sumatera Selatan.

Ketika dihubungi via telepon mantan anggota DPRD OKU Irsan Yuliandi Audi menyatakan “Kami menolak keputusan PTUN Palembang hari ini, karena kami merasa tidak bersalah, namun lengkapnya silahkan hubungi pengacara saya” ujar Irsan.

Hendri Dunan, SH., MH. Selaku pengacara Irsan dalam dalam gugatan kisruh PAW anggota DPRD OKU dari Partai Nasdem menyatakan bahwa putusan resmi PTUN Palembang belum mereka terima.

“Pada intinya PTUN Palembang pada putusannya hari ini menyatakan bahwa gugatan kita tidak dikabulkan, dengan alasan bahwa proses pemberhentian klien kita (Irsan) dengan SK Gubernur itu telah memenuhi prosedur, putusan resmi kan belum kita terima, tadi kan tidak dibacakan secara keseluruhan, dalam 1-2 hari ini mungkin akan kita terima salinan putusan tersebut secara lengkap dan akan kita pelajari dan kita kaji pertimbangan hukum dari putusan tersebut” ujar Hendri

Menurut Hendri dalam analisa tim pengacara Irsan, pada prinsipnya Gubernur hanya menjalankan proses administratif yang melanjutkan proses dari SK DPP Partai, dari beberapa kasus pada akhirnya PTUN tidak berwenang mengadili kasus seperti ini, mengapa tidak berwenang karena dalam kasus seperti ini ranahnya harus diselesaikan dengan mekanisme internal partai, sesuai dengan UU Parpol yang juncto-nya berkait dengan AD/ART Partai, jadi yang berwenang memberhentikan seseorang sebagai anggota DPR/DPRD bukan Bupati, Gubernur atau bahkan Presiden sekalipun, namun yang berhak memberhentikan seseorang sebagai anggota DPR/DPRD adalah partai itu sendiri.

“Dalam kasus Irsan Mahkamah Partai belum pernah menyidangkan kasus ini, yang ada hanya klarifikasi di DPP Partai Nasdem, yang kemudian diiringi proses yang carut marut di internal partai kemudian keluar SK pemecatan, dimana yang jadi dasar konsideran SK tersebut pertibangannya adalah Irsan mengundurkan diri dari partai, padahal Irsan tidak pernah mengundurkan diri” sambung Hendri Dunan

“Kita telah berkoordinasi dengan Irsan, kita memperjuangkan kebenaran dan kita akan melakukan perlawanan dengan jalan mengajukan banding, dalam interval 14 hari ini kita akan lengkapi seluruh administrasinya dan akan mengajukan banding” pungkas Hendri

Sementara itu politisi Partai Nasdem yang menggantikan Irsan dalam PAW tersebut Idrus ketika diklarifikasi terkait putusan PTUN Palembang tersebut menyatakan bahwa dia tidak paham secara detil terkait putusan tersebut, dan meminta untuk menghubungi pengacaranya.

“Silahkan hubungi pengacara saya saja ya, karena dia yang paham seluruh proses tersebut” ujar Idrus

Sapriadi, SH., MH., pengacara Idrus ketika dihubungi untuk diminta klarifikasi terkait putusan PTUN tersebut belum merespon telepon dari wartawan portal ini. (BW)

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

16 + seven =

Berita Populer