Kasi Intel Kejari OKU, Abu Nawas, SH., saat menyampaikan materi dalam Pelatih Advokasi Hukum se Kecamatan Peninjauan

Ini Modus Operandi Korupsi Dalam Penggunaan Dana Desa

OKU, beritakite.com – Sebanyak 16 desa se Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) pada Sabtu (7/12/2019) mengikuti kegiatan Pelatihan Advokasi Hukum Kecamatan Peninjauan tahun 2019. Hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan di Aula Gedung Serbaguna Kantor Camat Peninjauan itu Kepala Kejaksaan Negeri OKU Bayu Paramesti, SH., yang diwakili Kepala Seksi Intelijen Abu Nawas, SH., beserta staf,  Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten OKU Drs. Ahmad Firdaus, M.Si., Camat Peninjauan Zahrudin, BA., Kepala Desa se Kecamatan Peninjauan, anggota Badan Permusyawarahan Desa (BPD), perangkat desa, pendamping desa dan pendamping lokal desa se Kecamatan Peninjauan.

Camat Peninjauan Zahrudin, BA dalam sambutanya saat membuka kegiatan itu menyampaikan bahwa semua yang hadir dalam kegiatan itu terikat dengan hukum, oleh karena itu dirinya berharap yang hadir jangan mensia-siakan pertemuan itu.

“Jika hanya duduk saja kita tidak dapat apa-apa, para pemateri hari ini sudah sengaja datang jauh dari Baturaja, oleh karena itu mari kita simak, kita perhatikan mudah-mudahan dengan itikad baik kita bisa memperoleh hasil dari pertemuan ini,” kata Zahrudin.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Drs. Ahmad Firdaus, M.Si., saat menyampaikan materi tentang Pokok-pokok Kebijakan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 menjelaskan bahwa dana desa diprioritaskan penggunaannya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, yang ditetapkan Kementerian Desa.

Kadin PMD OKU Drs. Ahmad Firdaus saat menyampaikan materi

“Dana desa disalurkan dalam 3 tahap, tahap 1 disalurkan sebesar 20%, tahap 2 sebesar 40% dan tahap 3 sebesar 40% dari total dana desa,” jelas Firdaus.

Menurut Kadin PMD pelaksanaan Dana Desa sudah memasuki tahun kelima, jadi diharapkan pembangunan infrastruktur telah banyak yang selesai, jadi selanjutnya bisa fokus dalam pemberdayaan masyarakat.

Firdaus juga menyampaikan bahwa penanganan stunting tahun 2020 menjadi proritas, jadi wajib dimasukan dalam anggaran dana desa

“Bukan hanya pemberian makanan tambahan untuk mencegah stunting, namun bisa juga berupa program pembangunan infrastruktur untuk mencegah stunting, seperti pembuatan fasilitas MCK dan lain-lain,” sambungnya.

Menurut Firdaus prinsip penggunaan dana desa adalah untuk seluruh masyarakat dengan memperhatikan asas keadilan, kebutuhan proritas, kewenangan desa, partisipatif, swakelola dan berbasis sumber daya desa, tipologi desa. Dan prioritas penggunaan dana desa wajib dipublikasi oleh pemerintah desa.

“Tolong dipahami tugas pokok dan fungsinya
Agar antara kepala desa dan BPD bisa singkron, kita dahulukan kepentingan masyarakat desa. Baca, dan dipahami perbup yang ada terkait pengelolaan dana desa,” tutup Firdaus.

Sementara itu Kasi Intel Kejari OKU Abu Nawas, SH dalam penyampaian materinya menekankan pentingnya sinergi yang baik antar Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa.

“Masing-masing pihak (Kades, BPD, dan perangkat desa) jangan ego, jangan saling iri, pahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing,” kata Abu Nawas mengawali penyampaian materinya.

Menurut Abu Nawas seringnya terjadi permasalahan dalam pengelolaan dana desa merupakan akibat dari masing-masing pihak itu mengedepankan egonya masing-masing, sehingga masyarakat menjadi dirugikan karena program pembangunan di desa tidak berjalan.

Kasi Intel Kejari OKU dan staff berfoto bersama peserta pelatihan

Menurut Kasi Intel modus operandi korupsi dalam penggunaan dana desa umumnya terjadi antara lain : Mark-up dalam penyusunan rencana anggaran untuk pembiayaan kegiatan tertentu, Pengurangan kualitas dari fisik bangunan yang dibiayai dengan dana desa, Penggunaan dana desa secara fiktif, Suap, melalui pemberian uang suap kepada pihak tertentu untuk memuluskan pencairan atau memuluskan pelaksanaan pekerjaan.

“Penggunaan dana desa itu harus jelas penggunaanya untuk apa, dan pertanggungjawabannya juga harus sah secara hukum,” tegas Kasi Intel.

Kasi Intel juga menjelaskan 6 cara untuk menghindari korupsi dalam penggunaan dana desa yaitu:
1. Perencanaan harus disusun secara matang berdasarkan prioritas dan memperhatikan kebutuhan masyarakat desa
2. Penggunaan anggran dilakukan secara benar dengan tidak adanya penyimpangan
3. Sedapat mungkin meminimalisir diskresi, dengan tetap berkonsultasi dengan pemerintah setempat.
4. Optimalisasi fungsi pengawasan internal pemerintah
5. Laporan pertanggungjawabannya disusun secara benar dan tidak manipulatif.
6. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyusun regulasi yang tidak multiinterpretatif.

“Saya harapkan acara ini bukan hanya seremonial saja, namun ada ilmu dan manfaat yang bisa bapak/ibu ambil dari kegiatan ini,” harap Kasi Intel. (bw)

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

19 − four =

Berita Populer