Jangan Kau Timor Leste Kan Papua Ku

Oleh: Supiyandi
Menteri Luar Negeri BEM KM UNSRI 2019

Akhir-akhir ini kita sontak terkejut dengan kasus rasisme yang dialami oleh mahasiswa Papua di Surabaya. Kasus itu berbuntut pada ancaman disintegrasi bangsa dengan tuntutan Papua merdeka dan referendum. Tidak tanggung-tanggung, keadaan itu terjadi ditengah hangatnya rencana pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur oleh Presiden Joko Widodo yang seharusnya menandakan keadaan Indonesia dalam keadaan damai. Namun hal itu 180 derata berbeda dengan apa yang terjadi di Papua saat ini.

Manokwari adalah kota pertama di pulai Papua yang terjadi rusuh dimana demonstran melakukan pengrusakan fasilitas publik seperti gedung DPRD dan sebagainya sampai dengan menyerang aparat kepolisisan. Keadaan ini semakin diperparah dengan berkibarnya bendera Bintang Kejora dan diturunkannya bendera merah putih dan terikan Papua Merdeka semakin menggema dimana mana di Papua.
Ini adalah masalah serius dan tidak cukup hanya menyerukan untuk berdamai dan saling memaafkan. Pasalnya ini sudah menyangkut harga diri, kehormatan dan martabat masyarakat Papua. Harus ada upaya serius yang dilakukan, pendekatan dengan metode humanis harus diutamakan. Jika dilihat dimedia baik di TV maupun media sosial dan online saat ini dimana-mana dikibarkan bendera Bintang Kejora yang melambangkan keinginan rakyat Papua untuk merdek. Terakhir aksi mahasiswa Papua di depan istana merdeka di Jakarta begitu berani dan gagahnya mereka mengibarkan bendera Bintang Kejora. Anehnya lagi tidak ada satupun aparat yang berani menghalangi mereka untuk menurunkan bendera bintang kejora tersebut.

Beberapa waktu yang lalau ramai diributkan bendera HTI yang berujung dibubarkannya organisasi HTI dan pelarangan bendera HTI. Apa yang dilakukan rakyat Papua dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora itu adalah tindakan yang sangat radikal dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh HTI. Sampai dengan hari ini tidak ada pernyataan HTI untuk memisahkan diri dengan Indonesia atau mengancam akan membentuk wilayah kedaulatan sendiri diatas wilayah Indonesia saat ini. Sedangkan yang terjadi pada msayarakat Papua saat ini begitu lantang meneriakkan Papua Merdeka dan referendum disertai pengibaran bendera Bintang Kejora oleh masa aksi namun tidak ada tindakan apapun oleh pemerentih. Disinilah kita bias melihat sebenarnya apa yang terjadi di pemerintah pusat. Seharunya jika hukum ingin diterapkan dengan benar maka tidak ada tebang pilih dan harus adil. Kemarin pihak oposisi yang selalu berteriak saya pancasilais hari ini diam seperti orang dikejar depkolektor penagih hutang dan bersembunyi tidak ada suara.

Kita bicara papua sekarang, kita tahu saudara kita yang memiliki ras Melanesia berada di 5 provinsi di Indonesia dan suku bangsa ini memiliki kekhususan tersendiri yang derajatnya diatas ras kebanyakan. Paul Ekman dalam jurnalnya Constant Across Cultures in the Face and Emotion mengungkapkan bagaimana membaca wajah seseorang dan mengetahui isi kepala seseorang dari wajah mereka. Ekspresi sedih, bahagia, terluka, gembira, khawatir semua terbaca di wajah seseorang dan dia mengatakan bahwa the thurt is all over your face (kebenaran ada di wajah seseorang). Ada yang tidak kala menarik, Paul Ekman mengatakan Papua adalah the last honest person on earth (papua adalah manusia terjujur terakhir yang disisakan di muka bumi). Betapa beuntungnya Indonesia memiliki Papua selain kekayaan alamnya yang kita keduk kita memiliki kejujuran tingkat dunia pada moralnya.

Sekarang kita bicara membaca wajah yang lebih luas yaitu wajah Negara Indonesia. Kembali kepada sejarah tentang seseorang yang bernama Lauren Kabila. Lauren Kabila adalah seorang pemberontak yang memerlukan dukungan dana untuk pemberontakannya. Akhirnya dia mendapat dukungan dari Negara Kanada. Kanada membiayai Kabila dan akhirnya pada tahun 1991 Republik Demokratik Kongo berdiri dan Lauren Kabila adalah menjadi presiden pertama. Ternyata dukungan Kanada itu tidak gratis. Apa yang dibayar oleh Republik Demokratik Kongo? Yaitu tambang Cobalt menjadi milik Negara Kanada sampai habis asetnya.

Kembali kepada masalah Papua, Presiden Soekarno adalah pemimpin yang cerdas. Beliau mengamati komunis Sovyet dan komunis China sedang mencari wilayah di Asia Tenggara. Maka diplomasi berlangsung antara presiden Soekarno dengan Amerika dimana akhirnya Amerika mendukung dengan resolusi PBB tahun 1961-1962 dan setuju Indonesia mengambil alih Papua. Disusul kemudan dengan operasi militer Trikora oleh Indonesia.

Suksesnya Trikora mengabil alih Papua persebut tidak murah. Karena Amerika meminta cadangan emas Papua sampai habis untuk Amerika. Tapi Soekarno cerdas, yang diberinya hanya Grassberg. Sisi lain seperti Eastberg, Oksibil dan tambang lain tidak diberikan dan Amerika setuju mengambil hanya Grassberg dan mulailah dibukukan asset Grassberg tersebut sampai tahun 2045 dalam catatan Federal Reserve sebagi Underlaying Dollar. Asset Grassberg tersebut tahun 1967 mulai dieksplorasi. Lalu ada yang menarik diawal tahun 2017, ada manuver politik yaitu Indonesia bercita-cita mengambil 51% saham Freeport dengan alasan untuk kedaulatan.

Pengamat intelijen dan ekonomi dunia banyak yang tidak percaya keputusan tersebut untuk mengambil saham Freeport. Karena apa? Karena alarm polisi dunia Amerika Serikat menyalah merah atau red alert. Bagi Amerika tindakan Indonesia saat itu adalah sebagai nation threat atau ancaman bagi Amerika. Jika alasa Indonesia ingin mendapatkan keuntungan secara financial tidak harus ambil saham, cukup dengan menaikkan pajaknya, tanpa modal bisa untung lebih dan tidak harus setor modal. Lalu mengapa mesti kita investasi? Mengapa memasukan modal besar ke dunia tambang? Apakah ada pembisisk atau sponsor Negara lain?

Jika diganggu dengan 51%, serangan pemerintaah Indonesia tersebut akan menjadi ancaman terhadap AS. Padahal kesepakatan penguasan Papua pada 1961-1962 jelas bagian dari pengambilan Amerika atas emas Grassberg. Maka penyokong Trump pemilik Freeport yang juga pendana Donald Trump yaitu Carl Inchan seorang Yahudi Ortodok menekan Gedung Putih untuk Trump melakukan aksi. Carl Inchan adalah staf khusus presiden AS juga memiliki 7% kepemilikan saham Freeport McMorran.

Adakah operasi intelijen dilaksanakan untuk membangun instabilitas Papua? Sejak pertengahan 2017 instabilitas di Papua meningkat. Misalnya penembakan dan pembunuhan pekerja BUMN dengan senjata baru. Beberapa waktu terakhir terjadi penyerangan kepada helikopter TNI dan penembakan aparat keamanan di Papua oleh KKSB yang menimbulkan banyak korban.

Siapakah yang menyokong persenjataan KKSB tersebut? Mungkinkah gerakan di Papua hanya karena konflik lokal karena pemerintah pusat tidak mampu mengendalikan Papua atau ada unsur asing yang terlibat? Apakah Ada hubungan dengan tidakan rasisme atas mahasiswa Papua di Surabaya yang besoknya ribuan orang di lapangan meneriakkan Papua merdeka dan referendum. Apakah semua ini ada hubungannya atau sebuah peristiwa kebetulan yang beruntun atau ada apa lagi? Seharusnya jangan terlalu naif melihat Papua sebagai konflik horizontal biasa. Teriakan referendum dan Papua merdeka pasti ada dalangnya dan pastinya dalangnya adalah yang memegang peran kuci dalam dominasi kekuasan global sekarang.

Jika kita analisis kebijakan luar negeri Indonesia saat ini dan kedepan pasti ada hubungannya dengan Indopasifik terutama yang berubungan dengn Papua. Kita ketahui ada kekuatan yang mendominasi saat ini di Indopasifik yaitu secara militer ada USPACOM dan penantang baru Tiongkok. Kemudian secara pengaruh dominasi Negara masih ada Tiongkok dan AS.

Indonesia memang berada dalam kelompok Negara GNB (Gerakan Non Blok). Namun, Indonesia dianggap ancaman oleh AS karena akhir-akhir ini Indonesia seperti mau beralih pengaruh dari dominasi barat ke dominsi Tiongkok. Sehingga kesannya kita memilih Tiongkok dari pada Amerika.

Jasmerah, referendum Timor Timur hanya dilahirkan dari pancingan konflik lalu PBB datang dengan pasukan UNAMED, dan referendum diadakan yang kemudian lepaslah Timor Timur. Mungkin yang khawatir hanya saya saja, Papua dengan mudah di Timor Leste kan. Namun ada benarnya, mengambil 51% saham Freeport itu keputusan bisnis yang bias back fire yang bias merugikan kita kalau tidak paham sejarahnya. Sampai saat ini kita belum lihat untungnya apa dari akuisisi saham mayoritas Freeport senilai USD 3,85 milyar.

Tidak cukup sampai disitu masih ada tambah dana lagi untuk equity call untuk tambang dalam kira-kira USD 15 Milyar atau Sekitar 250 trilliun. Dari mana dananya? Mungkinkah kita melakukan pinjaman lagi atau akan ditanggung APBN? Kekhawatiran yang muncul adalah setelah melakukan pinjaman utang ada kemungkinan Papua lepas.

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

sixteen − 3 =

Berita Populer