Darul Kutni (baju hitam) saat dibawa ke Lapas Sekayu

Kalah Kasasi, Oknum Wartawan Ini “Dikirim” Kejari Muba Ke Lapas Sekayu.

MUBA — Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Musi Banyuasin (Muba) melaksanakan putusan kasasi terhadap terpidana Darul Kutni. Dijalankannya putusan kasasi tersebut setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah dikantongi Kejari Muba.

Darul Kutni sendiri ditahan dengan sangkaan melanggar Undang-Undang ITE, dirinya dianggap mencemarkan nama baik Bupati Pahri Azhari setelah menulis berita di medianya yang berjudul “Bupati H.Pahri Azhari Diduga Otak Pelaku Korupsi di Muba” tahun 2013 lalu.

Pelaksanaan putusan kasasi tersebut dilaksanakan pada Senin (8/3/21) sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalur 1 Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Muba.

Tim Gabungan Kejari Muba yang terdiri dari Bidang Pidana Umum (Pidum) diketuai oleh Kasi Pidum Habibi, SH dan Bidang Intelijen diketuai oleh Kasi Intel Abu Nawas, dengan dibantu personil Polres Muba.

Berdasarkan Putusan Kasasi terpidana Darul Kutni Bin Usman melanggar Pasal 45 ayat 1 Jo Pasal 27 ayat 3 Mahkamah Agung Nomor : 1435K/Pid.Sus/2015, Tanggal 20 Januari 2016.

“Ya, hari ini kita telah melaksanakan putusan kasasi terhadap terpidana Darul Kutni. Terpidana dilakukan penahanan karena telah melakukan pemberitaan sesuatu yang belum tentu benar atau hoaxs,” kata Kajari Muba, Marcos Marudut Mangapul Simaremare, SH M.Hum., melalui Kasi Pidum Habibi, SH didampingi Kasi Intel Kejari Muba Abu Nawas SH, Senin (8/3/21).

Habibi menjelaskan bahwa penanganan perkara tersebut diketuai Hakim Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H. M.Hum dan H. Eddy Army, S.H. MH. yang menolak permohonan kasasi terpidana Darul Kutni Bin Usman.

“Terpidana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) secara Alternative yaitu Kesatu pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau melanggar pasal 310 Ayat (2) KUHP. Terpidana dituntut oleh JPU selama 2
tahun penjara dan denda sebesar Rp 50 juta, dan di putus oleh Pengadilan Negeri Sekayu selama 1 tahun 3 bulan penjara dengan dikurangi selama terpidana ditahan dan denda sebesar Rp 50 juta rupiah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1435K/ Pid.Sus/2015, Tanggal 20 Januari 2016 menguatkan atas Putusan Pengadilan Tinggi Palembang,”jelasnya.

Sebelum diantarkan ke Lapas Kelas II B Sekayu, terpidana terlebih dahulu dibawa ke RSUD Sekayu untuk melakukan rafid tes antigen barulah dibawa ke Lapas.

Menanggapi hal tersebut, Ketua PWI Muba Herlin Koisasi merasa perihatin, dan tidak menyangka kasus tersebut sudah cukup lama, bakal kasasinya seperti ini.

“Walaupun yang bersangkutan bukan anggota PWI kita bisa membantu karena menyangkut sesama profesi. Bahkan jika bisa ditangguhkan maka kita akan membantu,” ujarnya. (Red)

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

5 × 1 =

Berita Populer

Berita Sumsel

iklan kpu