Ket foto : Ketua Umum PD KAMMI Bangka Belitung, Hasyim Ashari

KAMMI Bangka Belitung Minta Stimulus Ekonomi  Warga Terdampak Covid-19 Agar Merata

PANGKALPINANG, Beritakite.com – Di tengah pandemi COVID-19, KAMMI Daerah Bangka Belitung melihat kondisi di lapangan saat ini pemerintah belum memberikan kebijakan stimulus ekonomi yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dimana masih banyak masyarakat Babel yang mengeluh susah mendapatkan makanan. Disamping karena masih kurangnya keterbukaan bantuan pemerintah kepada masyarakat dan masyarakat juga tidak punya uang akibat tidak mendapat gaji dari perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja karena korban PHK maupun dirumahkan.

“Yang lebih menyakiti hati rakyat kecil dan buruh adalah kebijakan pemerintah Provinsi Bangka Belitung yang mengeluarkan kebijakan yang diskriminasi terhadap perusahan-perusahaan yang menjadi tempat bergantungnya hidup para buruh dan pekerja di Babel.

“Ketidakadilan ini nampak terlihat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam mengeluarkan RKAB yang tidak merata, seolah tebang pilih. Pemprov Babel harusnya bisa mengeluarkan untuk semua perusahaan yang ada di Babel,” ujar Ketua Umum PD KAMMI Bangka Belitung, Hasyim Ashari

Keputusan tersebut kata Hasyim, membuat beberapa perusahaan tidak dapat beraktifitas sehingga banyak para buruh tidak bekerja.

“Kebijakan ini secara langsung telah merampas hak hidup warga atau buruh yang perusahaanya tidak mendapat RKAB. Dan ironisnya Pemprov tetap mengeluarkan RKAB pada beberapa perusahaan besar pemegang IUP Timah di Bangka Belitung. Seolah hanya pekerja pada perusahaan tersebut saja yang boleh makan.

Sementara, Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAMMI) Bangka Belitung menuntut
Memberikan stimulus ekonomi yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat di tengah pandemi Covid-19
Memberikan persetujuan RKAB tanpa diskriminasi ke semua perusahaan
Memberikan kebijakan yang setara pada seluruh IUP timah yang ada di Provinsi Bangka Belitung.

Tuntutan ini tentu sebagai bentuk kepedulian Organisasi Kepemudaan kepada para buruh dan masyarakat yang terdampak karena adanya keputusan tersebut. Mereka tentu masih butuh makan dan hidup layak. “Bila point-point di atas tidak dilaksanakan, maka kami meminta kepada pemangku kebijakan di pusat untuk turut serta memberi perhatian kepada permasalahan ini,” Ujarnya(Rapdi)

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

17 − ten =

Berita Populer