Kasi Intel Kejari OKU memberikan penyuluhan dan penerangan hukum bagi perangkat desa se Kecamatan Pengandonan

Kasi Intel Kejari OKU Beri Penyuluhan Hukum Kepada 156 Perangkat Desa Se Kecamatan Pengandonan

OKU, beritakite.com – Ratusan Perangkat Desa se Kecamatan Pengandonan Kabulaten Ogan Komering Ulu (OKU) pada Rabu (14/08/2019) mengikuti kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum Anti Pungli/Anti KKN yang dilaksanakna oleh Kejaksaan Negeri OKU.

Hadir sebagai pembicara dalam kegiatan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri OKU yang diwakili Kasi Intelijen Kejari OKU Abu Nawas, SH dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten OKU Drs. Ahmad Firdaus, M. Si.

Kadin PMD OKU Ahmad Firdaus memberikan materi tentang prioritas penggunaan dana desa

Nampak hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan di gedung serbaguna  Desa Gunung Kuripan Kecamatan Pengandonan Camat Pengandonan Ogan Amrin, S. STP., M. Si., Kapolsek Pengandonan IPTU Mardin. AL, Danramil Pengandonan serta 156 orang perangkat desa dari 12 desa se Kecamatan Pengandonan.

Camat Pengandonan Ogan Amrin dalam sambutanya menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak.

“Terimakasih Kepada Kasi Intel Kejari OKU dan Kadin PMD yang telah bersedia memberikan materi dalam kegiatan hari ini, dan juga terimakasih seluruh perangkat desa se Kecamatan Pengandonan yang hadir hari ini,” ujar Ogan.

Peserta Penyuluhan dan Penerangan Hukum Se Kecamatan Pengandonan

Ogan juga berharap seluruh perangkat desa dapat secara serius mengikuti kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum tersebut.

Dalam penyampaian materinya dengan tema Aspek Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa “Memahami Untuk Menghindari”, Kasi Intel Kejaksaan Negeri OKU menegaskan perlunya Kepala Desa dan perangkatnya memahami permasalahan hukum, agar mereka tidak terserat kasus hukum saat mengelola dana desa.

“Jangan hadir dalam kegiatan penyuluhan ini hanya dianggap sebagai sebuah seremonial saja,” tegas Abu Nawas, SH

Peserta Penyuluhan dan Penerangan Hukum Se Kecamatan Pengandonan

Menurut Kasi Intel,  pihaknya hadir bukan untuk membackup Kepala Desa, tapi pihaknya hadir untuk melakukan pencegahan pelanggaran penggunaan dana desa.

Kasi Intel Kejari OKU menjelaskan tugas Kejaksaan sesuai dengan amanat UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.

“Pasal 30 UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, menjelaskan bahwa di bidang pidana  Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang antara lain melakukan penuntutan; melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang‑undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik,” jelas Abu Nawas, SH.

Abu Nawas juga menjelaskan bahwa selain dalam bidang pidana, dalam pasal 30 ayat 2 dan ayat 3 UU Kejaksaan juga mempunyai tugas dan wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara serta dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum.

“Nah di Pasal 30 ayat 3 disebutkan bahwa dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat seperti yang kita lakukan malam ini,” sambungnya.

Selain itu, menurut Abu Nawas, di Pasal 30 ayat 3 juga  disebutkan bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk turut menyelenggarakan pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Selanjutnya  Kasi Intel  Kejari OKU  menjelaskan bahwa dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

“Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan dana desa, untuk itu harus hati-hati  dalam pengelollan dana desa,” sambungnya.

Kasi Intel Kejari OKU juga menyinggung Permasalahan yang sering timbul terkait  penggunaan dana desa antara lain penyusunan APBDes tidak berpedoman pada satuan harga, APBDes  tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan masyarakat desa, tidak ada transparansi dalam rencana pembangunan dan pertanggungjawaban, LPJ yang dibuat ada indikasi fiktif /manipulatif atau belum memenuhi standar baku, dan tenaga pendamping berpotensi melakukan tindak pidana korupsi.

Abu Nawas juga menyampaikan modus operandi korupsi dalam penggunaan dana desa yang umum terjadi diantaranya ; markup dalam penyusun  rencana anggaran untuk pembiayaan  kegiatan tertentu; pengurangan  kualitas dari fisik  bangunan yang dibiayai dengan dana desa; penggunaan dana desa secara fiktif dan suap, melalui pemberian uang suap kepada pihak tertentu untuk memuluskan pencairan atau memuluskan pelaksanaan pekerja.

Peserta Penyuluhan dan Penerangan Hukum Se Kecamatan Pengandonan

Selain menyampaikan materi tentang pencegahan penyimpangan pengelolaaan dana desa, Kasi Intel kejari OKU dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan materi tentang Pungutan Liar (Pungli) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden  Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan juga materi tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Drs. Ahmad Firdaus, M. Si dalam materinya tentang Pokok-pokok Kebijakan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 menjelaskan bahwa dana desa diprioritaskan penggunaannya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, yang ditetapkan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal  dan transmigrasi.

“Tahap 1 disalurkan sebesar  20%, tahap 2 sebesar 40% dan tahap 3 sebesar 40% dari total dana desa,” ujar Firdaus.

Menurut Kepala Dinas PMD prioritas penggunaan dana desa wajib dipublikasi oleh pemerintah  desa kepada masyarakat desa diruang publik yang dapat diakses masyarakat desa

“Karena masyarakat juga berhak menjalankan fungsi pengawasan penggunaan dana desa,” kata Firdaus

Menurut Ahmad Firdaus, tujuan penetapan prioritas penggunaan dana desa adalah sebagai pedoman pemkab dalam melaksanakan  pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Mewujudkan tertib Administrasi pengelolaan  ADD dan DD yang transparan, akuntabel partisipatif, efisien, disiplin dan tepat waktu.(bw)

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

6 − three =