Kasi Intel Kejari OKU Abu Nawas, SH., saat menyampaikan materi dalam kegiatan Pelatihan Advokasi Hukum di Kecamatan Muara Jaya

Kasi Intel Kejari OKU : Membangun Harus Tepat Guna, Tepat Sasaran, Efisien Dan Bermanfaat

OKU, beritakite.com – Kepala Desa, Ketua BPD dan Perangkat Desa se Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Rabu (27/11/2019) mengikuti penyuluhan advokasi hukum dari Kejasaan Negeri Baturaja. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kejaksan Negeri OKU Bayu Paramesti, SH., yang diwakili Kepala Seksi Intelijen (Kasi  Intel) Kejari OKU Abu Nawas,SH beserta staf, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten OKU Drs. Ahmad Firdaus, M.Si., Camat Muara Jaya Khairuddin Albar, S.STP., M.Si., Kasi PMD Kecamatan Muara Jaya, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, Kepala Desa, Ketua BPD dan perangkat desa dari 7 Desa se Kecamatan Muara Jaya.

Dalam laporannya Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Muara Jaya  Asmiri menyatakan bahwa kegiatan pelatihan advokasi hukum tersebut dilaksanakan berdasarkan hasil rapat BKAD Kecamatan Muara Jaya.

“Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Desa, Ketua BPD, dan Perangkat Desa yang berjumlah masing-masing 6 orang setiap desa,” jelas Asmiri.

Camat Muara Jaya Khairuddin Albar, S.STP., M.Si., saat membuka kegiatan Pelatihan Advokasi Hukum Kecamatan Muara Jaya

Sementara itu Camat Muara Jaya Khairuddin Albar, S.STP., M.Si., dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut mennyampaikan bahwa untuk Kecamatan Muara Jaya total dana desa yang ada saat ini nilainya mencapai 8 milyar per tahun.

“Kalau tidak ada aturan jelas kemana dana itu, maka dana itu tidak akan membawa manfaat bagi masyarakat,” ujar Camat Muara Jaya.

Khairuddin Albar juga menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan pelatihan advokasi hukum tersebut adalah agar kepala desa, perangkat desa dan anggota BPD mengenal rambu-rambu masalah pengelolaan dana desa agar tidak terjadi korupsi.

“Tolong didengarkan dan disimak agar kita tahu rambu-rambu yang harus dipenuhi , dan agar tidak terjadi pelanggaran hujkum dalam pengelolaan dana desa, Saling mengingatkan antar perangkat desa agar terhindar dari korupsi ,” kata Khairuddin Albar.

Kepala Dinas PMD OKU Drs, Ahmad Firdaus, M.Si., (baju putih kedua dari kanan) saat menyampaikan materi dalam kegiatan Pelatihan Advokasi Humum Kecamatan Muara Jaya

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Drs. Ahmad Firdaus, M. Si dalam materinya tentang Pokok-pokok Kebijakan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menjelaskan bahwa diprioritas dana desa pada tahun 2020 tetap pada  pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Dan berdasarkan PP No 11 tahun 2019 harus dianggarkan juga masalah bencana alam dan stunting.

Stunting harus dianggarkan, karena stunting adalah permasalahan wajib karena stunting dan merupakan program terpadu, anggaran stunting bukan hanya pemberian makanan tambahan, namun juga bisa pembuatan fasilitas MCK,” ujar Firdaus.

Terkait anggaran bencana alam, Firdaus menyampaikan bahwa penanggulangan bencana alam juga harus dianggarkan dalam APBDEs tahun 2020.

“Dananya dicairkan bila ada bencana alam, jika tidak ada bencana alam, maka dimasukkan dalam SILPA,” terang Ahmad Firdaus.

Menurut Firdaus Kecamatan Muara Jaya termasuk kecamatan yang baik, karena semua laporan terkait dana desa tepat waktu.

“Kita sudah ada aturan terkait pengelolaan dana desa, tolong dibaca, dipahami dan dilaksanakan, jangan sampai ada yang tersangkut masalah hukum, ingat anak isteri, kasihan mereka bila bapak-bapak tersangkut maslah hukum,” pesan Firdaus.

Sementara itu Kasi Intel Kejari OKU Abu Nawas, SH., dalam penyampaian materinya selain menyampaikan tentang tugas Kejaksaan sesuai dengan amanat UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan juga menyampaikan bahwa kehadirannya pada kegiatan tersebut adalah untuk mengingatkan dan mengajak agar seluruh desa agar mampu menyerap dana desa sesuai perencanaan.

“Kalau bisa jangan jadi SILPA, karena kalau dana tidak terserap dan menjadi SILPA,  yang dirugikan adalah masyarakat desa,” kata Kasi Intel.

Terkait pertanggungjawaban penggunaan dana desa, Kasi Intel berharap Sekdes dan Kaur harus membantu kades dalam membuat pertanggung jawaban penggunaan dana desa, karena kalau tidak ada pertanggungjawabannya maka tidak bisa mencairkan dana desa pada tahun/periode selanjutnya.

“Dana Desa ini bukan uang kepala desa atau uang anggota BPD tetapi uang negara, harus dipertanggungjawabkan penggunaannya,” tambahnya.

Menurut Kasi Intel Kepala desa harus faham mana kegiatan proritas dan mana kegiatan strategis.

“Yang utama kalau membangun harus tepat guna, tepat sasaran, efisien dan bermanfaat, dan pertanggungjawabannya haris tepat, benar dan sah, ” sambung Abu Nawas, SH.

Kasi Intel menjelaskan bahwa  pelanggaran sering terjadi disebabkan Kepala Desa merubah perencanaan penggunaan dana desa secara sepihak.

“Perubahan boleh dilakukan asal dilakukan melalui musyawarah, yang dilengkapi dengan notulensi hasil rapat dan dokumentasi pendukung lainnya,” jelasnya.

Kasi Intel Kejari OKU juga mengajak Kepala Desa, Perangkat Desa serta Ketua dan anggota BPD kembali hidupkan budaya gotong royong ditengah-tengah masyarakat. Selain itu Kasi Intel juga mengajak Kepala Desa dan Aparat Desa untuk memanfaatkan kantor desa yang ada.

“Kalau ada kantor desa harus ditunggu, jangan kantor desa pindah kerumah kepala desa,” tegas Abu Nawas, SH.

Abu Nawas, SH dalam kesempatan pelatihan advoksi hukum tersebut juga memberikan penerangan hukum tentang jual beli tanah, pernikahan dan permasalahan waris. (bw)

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

sixteen + thirteen =

Berita Populer

Berita Sumsel

iklan kpu