Kasi Intel Kejari OKU, Abu Nawas, SH (berdiri) saat menyampaikan materi dalam penyuluhan dan penerangan hukum bagi kepala desa, perangkat desa dan anggota BPD se Kecamatan Baturaja Barat

Kasi Intel Kejari OKU : Penggunaan Dana Desa Harus Tepat Guna, Tepat Waktu Dan Tepat Sasaran

OKU, beritakite.com, – Guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa, Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu kembali melakasanakan kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum bagi kepala desa dan perangkat desa. Kali ini Kepala Kejaksaan Negeri OKU Bayu Paramesti, SH yang diwakili Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Abu Nawas, SH memberikan penyuluhan dan penerangan hukum bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD se Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Senin (25/11/2019).

Hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan di Aula Desa Tanjung Karangan Kecamatan Baturaja Barat itu, Kasi Intel Kejari OKU Abu Nawas, SH beserta staf, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten OKU Drs. Ahmad Firdaus, M.Si., Camat Baturaja Barat Heriyamin, S.Ag., M. Si., Kepala Desa dan Stafnya dari 7 Desa penerima dana desa di Kecamatan Baturaja Barat, Anggota BPD dan Pendamping Desa.

Dalam penyampaian materinya Kasi Intel Kejari OKU Abu Nawas, SH menyampaikan bahwa kehadirannya pada kegiatan tersebut adalah untuk mengingatkan dan mengajak agar penggunaan anggaran dana desa tepat guna, tepat waktu, dan tepat sasaran.

Kepala Desa se Kecamatan Baturaja Barat foto bersama dengan Kasi Intel Kejari OKU beserta Staf, Kepala Dinas PMD OKU, dan Camat Baturaja Barat

“Dana desa itu uang negara, uang masyarakat, mari tingkatkan penyerapannya dan setiap penggunaannya harus ada pertanggungjawabannya, SPJ agar sesuai peruntukannya dan didukung fakta,” kata Abu Nawas.

Abu Nawas, SH dalam kesempatan itu menjelaskan tugas Kejaksaan sesuai dengan amanat UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Abu Nawas juga menjelaskan bahwa selain dalam bidang pidana, dalam pasal 30 ayat 2 dan ayat 3 UU Kejaksaan juga mempunyai tugas dan wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara serta dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum.

Selanjutnya  Kasi Intel  Kejari OKU  menjelaskan bahwa dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

“Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan dana desa, untuk itu harus hati-hati  dalam pengelolaan dana desa,” sambungnya.

Abu Nawas menyampaikan agar terhindar dari masalah hukum, maka perangkat desa harus menguasai peraturan undang-undang, jangan mengambil kebijakan yang berbenturan dengan peraturan perundang-undangan, menggunakan sarana komunikasi dan koordinasi dengan segala lapisan, sadar bahwa jabatan itu akan berakhir, sadar dan faham akan hak dan kewajiban, dan takut serta sadar bahwa dana desa adalah uang negara.

Selain menyampaikan materi tentang pencegahan penyimpangan pengelolaaan dana desa, Kasi Intel Kejari OKU dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan materi tentang Pungutan Liar (Pungli) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden  Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan juga materi tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan, narkoba dan permasalahan radikalisme.

“Hati-hati dengan radikalisme, jika ada sesuatu yang mencurigakan segera laporkan kepada Babinsa atau Bhabinkamtibmas masing-masing,” pesan Abu Nawas

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Drs. Ahmad Firdaus, M. Si dalam materinya tentang Pokok-pokok Kebijakan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 menjelaskan bahwa dana desa diprioritaskan penggunaannya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, yang ditetapkan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal  dan transmigrasi.

Kepala Dinas PMD OKu Drs. Ahmad Firdaus, M.Si., saat menyampaikan materi dalam penyuluhan dan penerangan hukum bagi kepala desa, perangkat desa dan anggota BPD se Kecamatan Baturaja Barat

“Peraturan dana desa setiap tahun kita buat, tolong dibaca, dipahami dan dilaksanakan,” kata Firdaus.

Firdaus menjelaskan bahwa dana desa tahap 1 disalurkan sebesar  20%, tahap 2 sebesar 40% dan tahap 3 sebesar 40% dari total dana desa.

Menurut Kepala Dinas PMD prioritas penggunaan dana desa wajib dipublikasi oleh pemerintah  desa kepada masyarakat desa diruang publik yang dapat diakses masyarakat desa

“Karena masyarakat juga berhak menjalankan fungsi pengawasan penggunaan dana desa,” kata Firdaus

Menurut Ahmad Firdaus, tujuan penetapan prioritas penggunaan dana desa adalah sebagai pedoman pemkab dalam melaksanakan  pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Mewujudkan tertib Administrasi pengelolaan  ADD dan DD yang transparan, akuntabel partisipatif, efisien, disiplin dan tepat waktu.

“PMD telah membuat matrik pengelolaan dana desa, jika kepala desa mempedomani matrik yang telah dibuat itu, maka tidak ada lagi keterlambatan dalam laporan dan pencairan dana desa,” jelas Firdaus.

Sementara itu Camat Baturaja Barat Heryamin, S.Ag., M.Si., saat membuka Penyuluhan dan Penerangan Hukum tersebut meminta kepala desa dan perangkat desa untuk hati-hati dalam pengelolaan dana desa,

“Kita mendapatkan penyuluhan hukum ini agar kita bisa faham hal-hal yang belum kita ketahui, untuk itu apa yang kita dapatkan hari ini harus kita pahami dan patuhi,” kata Heriyamin.   (bw)

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

11 + nineteen =

Berita Populer