Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Kejari OKU bagi Perangkat Desa se Kecamatan Lubuk Raja

Kasi Intel Kejari OKU : Pungutan Liar Di Desa Banyak Terjadi Di Sektor Pelayanan Publik

OKU – Potensi terbesar terjadinya pungutan liar (Pungli) di desa banyak terjadi pada sektor pelayanan publik, hal itu disampaikan oleh Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu (Kejari OKU) Variska Ardina Kodriansyah, SH., MH., saat menyampaikan materi dalam kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Tahun 2021 dengan tema Sosialisasi Saber Pungli Kejaksaan Negeri OKU bagi perangkat desa se Kecamatan Lubuk Raja yang dilaksanakan di Kantor Camat Lubuk Raja, Rabu (17/11/21)

“Pungli banyak terjadi di sektor pelayanan publik diantaranya dalam pemembuatan KK/KTP, pendaftaran warga baru, dan yang sedang tren saat ini membuat surat tanah,” ungkap Variska dihadapan kepala desa dan perangkat desa dari 7 desa se Kecamatan Lubuk Raja.

Menurut Variska Ardina Kodriansyah saat ini pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional tengah menggalakkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai pengganti program Prona, dalam program PTSL inilah besar peluang terjadinya pungli oleh aparat pemerintah.

“Pemerintah telah menetapkan biaya PTSL sebesar 250 ribu, jangan ada pungutan (uang) melebihi yang telah ditetapkan tersebut, karena jika ada pungutan diluar yang telah ditetapkan tersebut, maka itu terkategori pungli, dan dapat di proses ke ranah hukum,” tegas Variska.

Oleh karena itu, Variska menekankan kepada kepala desa dan perangkat desa agar tidak memungut biaya diluar ketentuan yang ada, dan dirinya menyarankan jika ada kekurangan biaya dalam pelaksanaan program tersebut, agar petugas (aparatur desa yang bertugas dalam pelaksanaan program PTSL) meminta bantuan pemilik tanah sesuai dengan kekurangan yang ada.

“Jika misalnya ada kekurangan patok untuk batas tanah, minta bantuan pemilik tanah untuk menyiapkan patok, jangan meminta uang tambahan,” tegasnya lagi.

Variska juga menekankan jangan ada pungutan melebihi biaya yang telah ditetapkan meskipun itu berdasarkan kesepakatan bersama warga, “Jangan, karena tidak mungkin semua orang sepakat, nantinya ini akan jadi permasalahan di kemudian hari, jangan melakukan sesuatu yang tidak ada ketentuannya,” ucap Variska saat menanggapi pertanyaan salah satu kepala desa yang menanyakan bolehkah biaya PTSL di naikkan berdasakan kesepakatan warga.

Peserta Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Kejari OKU bagi kepala desa dan perangkat desa se Kecamatan Lubuk Raja

Selain membahas tentang Pungli, dalam kegiatan Ppenyuluhan hukum dan penerangan hukum yang dihadiri oleh Camat Lubuk Raja Khairudin Albar, Kepala Desa dari 7 Desa dan perangkat desa se Kecamatan Lubuk Raja dan pendamping desa tersebut, sebagaimana diatur dalam UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, aparatur Kejaksaan selain memiliki kewenangan dibidang pidana juga memiliki kewenangan dibidang perdata dan tata usaha negara (datun).

“Dalam bidang datun, aparat Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai Jaksa Pengacara Negara. selain itu Bidang Datun juga dapat memberikan pendampingan kepada instansi  pemerintah agar dalam pelaksanaan  kegiatan tidak menyimpang  dan menyalahi aturan yang ada,” ucap Variska Ardina Kodriansyah.

Variska berharap kepada kepala desa, agar jika ada kegiatan menggunakan dana desa yang besar, dan sangat penting bagi masyarakat agar kepala desa mengajukan pendampingan ke Kejari OKU

“Ajukan pendampingan ke Kejaksaan, agar Kejaksaan melalui Seksi Datun dapat memberikan pendampingan mengenai apa-apa saja yang mesti disiapkan dan dilengkapi desa dalam pelaksanaan kegiatan itu, sehingga dengan pendampingan itu kita harapkan tidak ada pelanggaran ketentuanr dan admistrasi terkait pelaksanaan kegiata didesa,” terang Variska.

Menurut Variska jika dalam tahap pra kegiatan sudah benar, maka nantinya dalam  pelaksanaannya juga akan  bagus. “Jika pra kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik dan benar, namun dalam pelaksanaan terjadi penimpangan, itu berarti memang ada unsur dengan sengaja untuk melakukan tindak pidana,” tegasnya.

Selain itu Variska juga menjelaskan tentang fokus penggunaan dana desa tahun 2021 yang mengacu pada program Sustainable Development Goals (SDGs) Kementerian Desa yang berisi 18 poin yang telah disepakati dalam Sidang Umum PBB.

Adapun 18 poin dari SDGs desa yakni; desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa,  desa layak air bersih dan sanitasi , desa berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa merata, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan,  desa tanpa kesenjangan , kawasan pemukiman desa aman dan nyaman, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, desa tangkap perubahan iklim, desa peduli lingkungan laut, desa peduli lingkungan darat, desa damai berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa, dan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaftif.

Variska berharap dana desa dapat di gunakan untuk pembangunan yang inovatif jangan hanya hanya terpaku pada hal yang monoton, dirinya berharap dengan dana desa tak ada lagi warga desa yang kelaparan, serta adanya pemberdayaan wanita dalam menunjang ekonomi keluarga serta terciptanya peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak desa, sehingga kualitas intelekual anak-anak desa tidak lagi kalah dengan anak di wilayah lain.

Sementara itu Kasubsi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis Kejari OKU Hendri Dunan, SH., dalam penyampaian materinya, menyampaikan bahwa kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Kejari OKU tersebut bertujuan untuk mengingatkan, menghimbau dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa.

Hendri Dunan menekankan agar mekanisme dalam pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan hingga pelaporan  harus benar-benar ditaati, dan juga diperlukaan koordinasi antar aparatur desa dengan pihak-pihak terkait lainnya.

“Usahakan semaksimal mungkin permasalahan keuangan ada catatan yang detail, jangan ada yang tidak dicatat,” himbaunya.

Menurut Hendri secara umum kecenderungan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa terjadi karena murni kesalahan kepala desa dan tidak murni kesalahan kepala desa. Penyimpangan pengelolaan yang terjadi karena murni kesalahan Kepala Desa dapat dilihat dengan indikasi : Duplikasi anggaran ; penggunaan tidak sesuai peruntukan; meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi, namun tidak dikembalikan; pungutan/ pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten; membuat perjalanan dinas fiktif; mark-up pembayaran honorarium perangkat desa;  mark-up pembelian ATK dan membuat kegiatan atau proyek fiktip dengan menggunakan dana desa.

Sedangkan kecenderungan penyimpangan pengelolaan dana desa yang disebabkan tidak murni kesalahan kepala desa dapat dilihat dengan indikasi : kesalahan bisa terjadi karena kelemahan dalam administrasi keuangan; terjadi kesalahan perencanaan; terjadi kesalahan dalam penyusunan laporan; kesalahan dalam penyusunan spesifikasi pekerjaan dan kesalahan estimasi biaya.

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

18 − seventeen =