Keluarga Alumni KAMMI Sumsel saat menggelar diskusi

Keluarga Alumni KAMMI Sumsel Gelar Diskusi Akuntabilitas Anggaran Daerah Untuk Pelayanan Publik

Palembang, beritakite.com – Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KaKAMMI) di Sumatera Selatan, Sabtu (11/1/2020) menggelar diskusi terbatas menyoal kinerja pemerintah yang dirasa belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dasar bagi masyarakat di Sumatera Selatan.

Diskusi yang diadakan di warung Mie Aceh ini mengambil tema “Akuntabilitas Anggaran Daerah Untuk Pelayanan Publik”.

Sebagai koordinator Presidium Alumni KaKAMMI Sumsel, Yopi Sazaki mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi sekaligus bagian dari optimalisasi peran alumni KaKAMMI Sumsel dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Sumsel.

“Keluarga Alumni KAMMI Sumsel ini telah tersebar diberbagai bidang pekerjaan, dibeberapa institusi pemerintahan maupun swasta. Masing-masing mereka memiliki potensi yang besar yang perlu dielaborasi menjadi energi yang besar sebagai modal dasar untuk melakukan perubahan yang lebih baik disumsel,” tutur Yoppy Sazaki

Diskusi terbatas ini di hadiri oleh alumni KAMMI dari berbagai latar belakang pekerjaan, mulai dari yang berprofesi sebagai akademisi, praktisi, wartawan, politisi, pengusaha dan lain sebagainya.

Tampak yang didaulat menjadi narasumber dalam diskusi terbatas tersebut adalah Syaiful Fadli dan Anwar Al Sadat, keduanya saat ini tengah menjabat sebagai anggota legislatif di DPRD Provinsi Sumsel.

Dalam penyampaianya, Syaiful Fadli mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan diskusi ini, mengenai tema diskusi, dirinya mengatakan bahwa sudah seharusnya masyarakat ikut terlibat aktif dalam mengawasi dan mendorong agar terciptanya tranparansi dan akuntabilitas terhadap setiap kebijakan pemerintah.

“Pemerintah itu ada karena adanya masyarakat, oleh sebab itu sudah selayaknya kebijakan dan program-program yang di hasilkan pemerintah harus berpihak kepada masyarakat,” kata Syaiful

Menurut Syaiful sebagai anggota legislatif, tupoksi mereka telah dibatasi oleh undang-undang yaitu Legislasi, Budgeting dan Pengawasan. Sedangkan pemegang kuasa anggaran ada pada eksekutif yaitu pemerintah daerah.

“Meskipun dalam sistem otonomi daerah kedudukan legislatif dipandang sebagai mitra pemerintah, tetaplah bagi kami selaku anggota legislatif ada keterbatasan kuasa dalam memperjuangkan dan merealisasikan kesejahteraan untuk masyarakat,” sambungnya.

Syaiful mencontohkan, saat ini bersama rekan-rekannya di komisi V DPRD Sumsel tengah memperjuangkan agar seluruh masyarakat Sumsel terutama keluarga yang tidak mampu, masyarakat miskin kota dan warga yang tinggal didaerah-daerah pelosok pedesaan dapat menikmati program BPJS Kesehatan secara merata, serta mencarikan solusi atas kenaikan iuran BPJS yang semakin membebani masyarakat.

Selain itu juga, mengenai kesejahteraan nasib guru honorer yang sampai saat ini tidak kunjung mendapatkan kepastian dan masih bayak lagi yang lainnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Anwar Al Sadat yang mengatakan bahwa diskusi-diskusi seperti ini harus terus dilakukan. Bahkan temanya perlu dipertajam dan cakupan pengaruhnya perlu diperluas.

“Semakin banyak elemen masyarakat dan stakeholders yang terlibat dalam diskusi ini, semakin baik pula untuk output yang dihasilkan. Keluarga Alumni KAMMI Sumsel harus menjadi pelopor sekaligus perekat antar seluruh elemen untuk mewujudkan Sumsel yang lebih baik kedepannya,” kata Anwar

Berkaitan dengan persoalan akuntabilitas dan pelayanan publik, Anwar menyampaikan bahwa memang kita tidak bisa menutup mata ataupun mengabaikan hal itu.

Kalaupun dirasa masih terdapat banyak kekurangan dalam pelayanan mungkin itu benar adanya. Sebab kualitas pelayanan akan beririsan dengan besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah.

“Saya melihat bahwa realisasi visi misi dari Gubernur Sumatera Selatan saat ini masih belum sesuai dengan kondisi lapangan. Misalnya dibidang perekonomian, dalam hal ini misi Gubernur Sumsel yang menargetkan adanya peningkatan ekonomi masyarakat belum tampak terealisasikan. Ditambah lagi dengan tidak adanya alat ukur yang jelas yang dijadikan acuan untuk melihat tingkat keberhasilan pencapaian misi yang dimaksud. Hanya diserahkan begitu saja pada instansi terkait tanpa adanya strategi khusus untuk mencapai visi yang digaungkan,” ujar Anwar.

Anwar juga mengatakan bahwa kekuasaan DPRD dibatasi undang-undang. Kewenangan penuh ada ditangan pemerintah daerah. Meskipun demikian, sebagai Anggota DPRD, pihaknya terus melakukan secara maksimal tupoksi yang diberikan.

“Dengan berbagai keterbatasan kewenangan, kita akan maksimalkan perjuangan untuk masyarakat Sumsel. Oleh sebab itu, niat baik dari DPRD saja tidak cukup, harus dibarengi kehendak pemerintah untuk duduk bersama menyelesaikan setiap permaslaahan yang ada,” tambahnya.

Suasana diskusi semakin hangat ketika salah satu peserta mempertanyakan perihal adanya issu bahwa penyebab belum disahkannya APBD Tahun Anggaran 2020 dikarenakan ada campurtangan anggota legislatif yang sengaja menunda pembahasannya. Menanggapi pertanyaan ini, kedua narasumber mengatakan bahwa muncul pertanyaan seperti itu adalah sesuatu yang wajar.

“Itukan baru sebatas issu yang kebenarannya juga perlu pembuktian. Sebagai anggota legislatif, kami merasa sudah menjalankan tugas yang telah diamanahkan masyarakat. Rasanya kami selalu siap untuk membahas APBD ini secara serius walau harus rapat sampai larut malam atau bahkan dini hari. Sebab kekhawatiran terbesar kami, jika APBD 2020 belum juga disahkan, maka akan berdampak kepada penurunan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Sumsel sendiri. Oleh karenanya, kami selalu siap menuntaskan tugas yang diberikan termasuk mempercepat pengesahan APBD sumsel Tahun Anggaran 2020 yang belum juga terselesaikan,” ungkap Anwar.

Sementara itu Syaiful Fadli menyampaikan bahwa sebagai Anghota DPRD dirinya perlu menyampaikan bahwa APBD yang akan disahkan pada Tahun Anggaran 2020 diperkirakan sebesar 10,6 Triliun. Pembahasannya memang mengalami deadlock, belum memiliki titik temu antara legislatif dengan eksekutif sebab diduga masih ada ketidaksesuaian antara perencanaan dan penganggaran.

“Salah satunya alokasi dana pada bidang kesehatan. Sebanyak 10% dana APBD atau sekitar 1 Triliun dana dialokasikan pada bidang kesehatan, namun pengalokasian dana ini terbilang tidak transparan, karena tidak disertakan perincian dana secara khusus. Hal ini masih berlanjut hingga sekarang, sehingga APBD dari tahun ke tahun terkesan hanya “copy paste” agar semata-mata penetapan APBD rampung sesuai waktu yang dijadwalkan,” ungkap Syaiful.

Diskusi yang berlangsung hampir 2 (dua) jam ini, ditutup dengan penyampaian dari Yoppy Sazaki selaku koordinator Presidum Alumni KAMMI Sumsel.

Yoppy Sazaki menegaskan kembali fungsi dan peranan alumni agar siap selalu menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat Sumsel. Tidak hanya sebatas itu, Alumni KAMMI Sumsel pun harus siap jika diminta dan dikehendaki masyarakat untuk menjadi pimpinan di eksekutif seperti Gubernur, Walikota maupun Bupati. Kita harus siap dan menyiapkan diri untuk itu.

“Sesuai dengan sejarah berdirinya organisasi KAMMI dan berpedoman pada kredo gerakan, bahwa organisasi ini lahir atas keprihatinan terhadap nasib masyarakat, sehingga keberadaannya pun tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Oleh karenanya kader-kader KAMMI dan Alumni harus siap selalu mewakafkan semua kemampuannya untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Yoppy. (Red)

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

eight − 2 =