Ketum HMI (MPO) Palembang Darussalam Angkat Suara Terkait Penarikan Kerupuk dan Kemplang Oleh Pemkot dan BPPOM Palembang

Palembang, Beritakite.com – Terkait penarikan produk-produk makanan yang dilakukan oleh Wakil Walikota Palembang bersama jajaran BPPOM pada senin kemarin (22/9) sontak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat.

Salah satunya berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam (MPO) Cabang Palembang Darussalam.

Ketua Umum HMI (MPO) Cab. Palembang Darussalam, Febri Walanda ST menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh Pemkot Palembang ditengah kondisi pandemi saat ini merupakan suatu yang keliru.

Ia menerangkan bahwa meskipun dari hasil sidak banyak ditemukan produk yang tidak memiliki izin BPPOM, ketika makanan tersebut tidak mengandung zat yang berbahaya seharusnya Pemkot dalam hal ini Wakil Walikota beserta jajaran BPPOM lebih mengedepankan tindakan yang persuasif dari pada langsung menarik produk-produk makanan yang diketahui merupakan hasil produksi rumahan dan usaha kecil mandiri.

“Pemkot Palembang dan badan-badan terkait harusnya tidak hanya fokus pada penarikan produk saja, mereka harusnya bisa memberikan edukasi dan memfasilitasi secara khusus kalau perlu memberikan fasilitas gratis untuk usaha rakyat kecil di Palembang supaya bisa memiliki sertifikasi izin BPOM dan sertifikasi lainnya agar usaha lokal rakyat kecil tersebut bisa bersaing dengan usaha-usaha besar lainnya.” Ujar Febri.

Ia menegaskan bahwa fokus utama Pemkot adalah menolong serta memudahkan usaha rakyat kecil.

“Fokus utama harusnya di situ, jadi kedepan tidak ada lagi ceritanya usaha lokal rakyat kecil kota Palembang tidak bisa bersaing di mall-mall atau pasar2 besar. Perhatian khusus harusnya diberikan oleh pemkot terhadap pelaku UMKM di kota Palembang ini.” tambahnya.

Untuk diketahui, bahwa pada hari Senin kemarin Pemkot dalam hal ini Wakil Walikota Palembang bersama jajaran BPPOM melakukan sidak di sebuah supermarket yang ada di kota Palembang.

Dalam sidak tersebut banyak ditemukan makanan jenis kerupuk dan kemplang yang beredar dan tidak memiliki izin BPPOM.

Meski tidak menemukan adanya makanan yang mengandung zat berbahaya dalam sidak itu, namun BPPOM tetap melakukan penarikan dan sanksi kepada penjual.

“Saya khawatir hal ini akan menimbulkan efek negatif terhadap industri kecil yang saat ini masih berjuang unthkuk bertahan di tengah kesulitan akibat wabah COVID 19” pungkas Febri. #adm

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

four × five =