Ketua Plantari Sanderson Syafe'i saat di Ombudsman RI

Kisruh Mutasi ASN, Baperjakat Lahat Berlanjut ke OMBUDSMAN RI

LAHAT, beritakite.com – Setelah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan  Kepegawaian Negara (BKN) melakukan penelusuran langsung ke Lahat atas amburadulnya mutasi dan demosi yang dilaksanakan Bupati Lahat, Cik Ujang, SH, kini giliran OMBUDSMAN yang akan menempuh pemeriksaan terhadap keabsahan Baperjakat Lahat atas hal yang sama.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Lahat, Cik Ujang, SH pelantikan ASN beberapa waktu lalu. Namun menyusul adanya temuan salinan Berita Acara (BA) Baperjakat No. 821.2/05/BA/BKPSDM/2019  ditandatangani 5 orang anggota Tim Baperjakat hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 atau sehari pasca  Pelantikan Januarsyah, SH, MM sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten, selain itu terkait banyaknya demosi atau penurunan jabatan dan eselon yang dilakukan terhadap ASN di Lingkungan Pemkab Lahat.

Pemeriksaan akan ditempuh OMBUDSMAN RI setelah menerima laporan dari ASN korban mutasi dan demosi melalui PLANTARI Lahat.

“Surat Baperjakat nomor 821.2/05/BA/BKPSDM/2019 itu dikeluarkan pada 12 Juni 2019 atau sehari pasca pelantikan sekda Lahat, Ya itu pasti maladministrasi, seharusnya Bupati sebelum menandatangani SK Bupati Lahat No. 821.2./62/KEP/BKPSDM/2019 tanggal 27 Juni 2019, bertanya dulu ke Sekda, apa memang langsung rapat hari pertama kerja” tegas Sanderson. Syafe’i, ST. SH, Jum’at (25/10/2019).

Sanderson menduga, bisa juga Cik Ujang tidak melibatkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) saat mengambil keputusan.

“Ini juga bisa menandakan bahwa dalam pengambilan keputusan Bupati tidak melibatkan Baperjakat,” sambungnya.

Sanderson juga menanggapi surat jawaban dari BKPSDM untuk PLANTARI atas permohonan data dengan melampirkan Berita Acara tidak memperhatikan secara rinci bahwa surat yang ditandatangani itu belum memiliki legalitas hukum secara organisasi Baperjakat.

“Nah yang mungkin banyak orang tidak tahu, biasanya Bupati itu tinggal tanda tangan, artinya ada staf di bawahnya yang membuat SK itu, kalo dasarnya Kepala Daerah tidak paham aturan, menganggap itu sudah aman tanpa melalui Baperjakat karena dibuat stafnya dia langsung tandatangani saja,” jelas Sanderson.

Sanderson menilai, Surat Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat dilakukan oleh Bupati pada bulan, Juni, Juli dan September 2019 tanpa menjalankan SOP yang benar merupakan tindakan yang fatal. Pasalnya, ia menganggap kepala daerah tidak seharusnya bebas menentukan jabatan ASN dalam sistem Merit ini yang akan membuat gaduh dan kesenjangan.

“Ini fatal, dan seharusnya tidak terjadi. Maka selanjutnya Bupati jangan melakukan kesalahan yang sama. Makanya hati-hati tidak boleh Bupati itu merasa berkuasa dan bebas menentukan jabatan ASN dan lain lain,” tuturnya.

Sementara itu, Salah satu pihak yang menandatangani Baperjakat Lahat yang dikonfirmasi membenarkan pihaknya tidak melakukan rapat tersebut, setelah Pelantikan kami baru menandatangani Berita Acara (BA) tersebut dikelilingkan,” Kata mantan Kepala BKPSDM Lahat, Drs. H. Rakhmad Surya Effendi, MM, yang saat ini menjadi staf ahli.(SR)

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

fifteen − seven =

Berita Populer

Berita Sumsel

iklan kpu