RDP Komisi 1 DPRD OKU memfasilitasi pemecahan masalah Desa Karang Dapo

Komisi 1 DPRD OKU Meminta Camat dan Dinas PMD Lakukan Pembinaan Kepada BPD Karang Dapo

OKU, beritakite.com – Agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi 1 DPRD Ogan Komering Ulu (OKU) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten OKU, Desa Kepala Desa Karang Dapo Kecamatan Peninjauan, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karang Dapo, Kamis (15/1/21) siang terpaksa ditunda.

Penundaan RDP yang telah diagendakan Komisi 1 DPRD OKU tersebut terpaksa dilakukan disebabkan tidak hadirnya 5 orang anggota BPD Karang Dapo meskipun undangan telah disampaikan oleh DPRD OKU.

“Kita jadwalkan ulang,” tegas Ketua Komisi 1 DPRD OKU Ledi Patra, M.Si.

Rapat Dengar Pendapat tersebut sendiri digelar Komisi 1 DPRD OKU guna memediasi permasalahan yang ada antara Pemerintah Desa Karang Dapo dan BPD desa tersebut.

Kepala Desa Karang Dapo Martinawaty dihadapan rapat yang di pimpin Ketua Komisi 1 DPRD OKU Ledi Patra serta dihadiri oleh anggota Komisi 1 Yoelandre Pratama Putra, Hendro Saputra Jaya, Asmunandar, Kepala Dinas PMD OKU Ahmad Firdaus, dan Camat Peninjauan Zahrudin menyampaikan bahwa permasalahan sudah berjalan sejak lama.

Menurut Martina permasalahan disebabkan anggota BPD tidak pernah quorum dalam menghadiri rapat-rapat di desa itu, musyawarah desa Ketua BPD tidak pernah hadir, padahal pihaknya menurut Martina selalu menyampaikan undangan untuk BPD, yang paling parah menurutnya saat ini Ketua BPD telah 1 tahun tidak lagi berdomisili di Desa Karang Dapo.

“Padahal sesuai peraturan harus berdomisili di desa tempatnya menjabat sebagai anggota BPD,” ucap Martina.

Permasalahan yang ada tersebut berdampak pada pengelolaan dana desa di Desa Karang Dapo karena APBDes Perubahan desa tersebut tidak bisa diterima Dinas PMD karena tidak ditandatangani Ketua BPD.

“Kami mohon bimbingannya apa langkah yang bisa kami ambil terkait masalah ini,” ujar Martina.

Pernyataan Kades Karang Dapo tersebut didukung oleh Camat Peninjauan Zahrudin, menurut camat tidak ada itikad baik dari BPD, dan BPD tidak proaktif.

“Jika BPD bisa lentur mungkin tidak timbul permasalahan. Musdes beberapa kali kades mengingatkan BPD padahal itu kewajiban BPD, karena tidak ada gerakan BPD, akhirnya Kades yang mengambil inisiatif,” terang Camat Peninjauan.

Menurut Camat pihaknya sudah beberapa kali melakukan pembinaan kepada BPD Karang Dapo dan setiap upaya yang mereka lakukan selalu kami laporkan ke kabupaten (PMD-red).

Sementara Kepala Dinas PMD OKU Ahmad Firdaus menegaskan bahwa pihaknya pada tahun 2019 telah melakukan pembinaan dan mempertemukan Pemerintah Desa Karang Dapo dan BPD.

“Tahun 2019 pernah kita mediasi, dan dibuat perjanjian, namun ada pelanggaran dari salah satu pihak, dan kita siap memediasi kembali, namun saat ini kita sedang sibuk, karena banyak laporan yang harus dikerjakan,” jelas Kadin PMD.

Ketua Komisi 1 DPRD OKU Ledi Patra menegaskan bahwa camat dan Dinas PMD adalah pihak yang paling tepat untuk melakukan pembinaan.

“DPRD hanya bersifat memfasilitasi permasalahan yang tidak bisa dipecahkan diluar,” ujar Ledi.

Jika tidak dipertemukan antar pihak menurut Ledi akan rancu dan tidak mengerucut permasalahan yang ada.

“Kalau terus berlarut rakyat yang akan jadi jadi korban,” ujar Ledi Patra.

Komisi 1 DPRD OKU berharap Camat Peninjauan dan Dinas PMD bisa mengupayakan pendekatan secara kekeluargaan.

Jika camat dan PMD telah melakukan segala upaya, dan masih tidak ada perubahan, menurut Ledi Camat dan BPD harus melakukan langkah tegas, dan menyampaikan permasalahan ini ke Bupati OKU.

“Bila perlu berhentikan,” pungkas Ledi Patra

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

nineteen + 17 =

Berita Populer

Berita Sumsel

iklan kpu