Komisi 1 DPRD OKU Reomendasikan KUD Minanga Ogan Serahkan Lahan Kepada Pemilik Awal Lahan

OKU, beritakite.com – Puluhan warga Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Jumat (6/12/2019) siang mendatangi kantor DPRD OKU. Kedatangan rombongan warga Desa Gunung Meraksa ini di terima oleh wakil ketua DPRD Oku Yudi Purna Nugraha, di dampingi Anggota Komisi 1 Yopi Sahrudin di ruang Rapat Badan musyawarah (BANMUS) DPRD OKU. Selain Yopi Sahrudin nampak pula hadiri anggota DPRD OKU lainnya antara lain Sahril Elmi, Mirza Gumay, Erlan Abidin, Hendro Saputra Jaya, Rachman Edwin, dan Roby Vitergo.

Selain warga Desa Gunung Meraksa nampak pula hadir di DPRD OKU pihak KUD Minanga Ogan yang di wakili, Ketua KUD Minanga Ogan Kamsir, serta Prasetyo, Diki, Yoga Sulyapa, Khomidi selaku anggota KUD didampingi kuasa hukum mereka.

Warga Desa Gunung Meraksa hadir dipimpin oleh. H, Siswanto.SE dan Sudirman ( Bro) di dampingi kuasa hukumnya Arthulius,SH kedatangan warga desa Gunung Meraksa ini, untuk meminta pihak DPRD kabupaten Oku menyelesaikan permasalahan tanah perkebunan kelapa sawit, warga gunung meraksa yang di kelola oleh KUD Minanga Ogan.

Acara mediasi yang dipimpin oleh Yopi Sahrudin dari komisi 1 DPRD sebagai mediator, memberikan kesempatan pada kedua belah pihak terkait untuk menyampaikan pandangannya secara tertib.

Dalam paparannya Siswanto yang diwakili oleh kuasa hukumnya Arthulius,SH. mengatakan bahwa pihak Minanga Ogan melalui Ir. Darman dan pak Makmoen Sulaiman (selaku pemilik PT. Minanga Ogan) pada tahun 1994 meminta bantuan kepada H. Siswanto selaku Kepala Desa Gunung Meraksa pada saat itu, untuk mencarikan lahan seluas lebih kurang 1500 ha , untuk mencukupi kekurangan lahan sebagai izin prinsip, dikarnakan waktu yang cukup singkat untuk pencairan bank pada saat itu langsung dibantu dan dibukalah lahan perkebunan kelapa sawit langsung oleh pihak PT. Minanga Ogan dengan perjanjian apabila akad kredit sudah lunas maka Koperasi Minanga Ogan akan mengembalikan lahan perkebunan tersebut pada penyerahan awal tanah yakni H, Siswanto sesuai kesepakatan awal.

Kamsir dari pihak KUD Minanga Ogan mengatakan, bahwa pihak Koperasi Minanga Ogan hanyalah mengurusi dan mengelolah lahan masyarakat yang di Koperasi Minanga Ogan saat ini.

“KUD Minanga Ogan untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dan mengembalikan tanah yang seharusnya sdh di kembalikan pada penyerahan awal tanah,” tegas Siswanto.

Sementara Sahril Elmi anggota DPRD Oku mengatakan bahwa, permasalahan ini sudah menggaung di opini masyrakat, khusus nya sudah sampai ke kami (DPRD) masalah tumpang tindih, agar pihak KUD Minanga Ogan bisa menyelesaikan masalah yang ada.

Dari pihak koperasi Minanga Ogan, yang di wakili Prasetyo mengatakan bahwa pihak koperasi bersedia untuk mengelolah lahan warga kembali, kalaupun memang warga menginginkan pihak koperasi untuk mengelolanya.

“Kalau tidak ya kami serahkan untk di kelola sendiri,” kata Prasetyo.

Wakil Ketua DPRD OKU Yudi Purnanugraha mempertanyakan apakah bisa kebun KUD diperjual belikan atau memindah tangankan pada pihak lain. Pertanyaan tersebut dijawab Prasetyo selaku perwakilan KUD bahwa kebun KUD tidak dapat diperjualbelikan.

Robert Jeri Turnando warga Gunung Meraksa mengatakan, “Tumpang tindihnya sertifikat hak milik (SHM) yang tidak mempunyai legal standing nya menyebabkan terjadi nya permasalahan ini, karna ada yang tidak mempunyai tanah mendapatkan sertifikat dan juga jumlah tanah, anggota dan sertifikat tidak sesuai dengan jumlah luas tanah yang ada,” jelas Robet .

Yang disampaikan Robert tersebut mendapat tanggapan Prasetyo selaku anggota KUD Minanga Ogan yang mengatakan permasalahan tumpang tindih, dan membengkaknya jumlah peserta memang benar adanya, untuk urusan sertifikat itu pihak BPN yang mengeluarkannya, bukan wewenang koperasi karna koperasi tidak mengeluarkan sertifikat.

Sementara Sudirman yang akrab di sapa Bro dari LSM MAP OKU menyampaikan,agar kiranya pihak KUD Minanga Ogan dapat berpihak kepada masyarakat, dan dapat menyelesaikan permasalahan tanah warga ini sesuai Dengan hasil rekomendasi dari komisi 1 DPRD Kabupaten OKU.

Setelah mencermati berbagai pendapat dari keduabelah pihak serta tanggapan anggota DPRD OKU, akhirnya pimpinan rapat mediasi Yopi Sahrudin menyimpulkan rekomendasi Komisi 1 DPRD OKU bahwa pihak KUD Minanga Ogan harus mengembalikan tanah warga kepada warga sesuai penyerahan awal tanah.

“Segala akibat hukum terkait jual beli lahan perkebunan KUD nantinya akan menjadi tanggung jawab pemilik awal lahan,” kata Yopi. (bw)

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

eleven − three =

Berita Populer