KPU Pagaralam Butuh Rp23 M Untuk Pilkada

Ketua KPU Kota Pagaralam, Yenli Elma Noferi

Ketua KPU Kota Pagaralam, Yenli Elma Noferi

\r\n\r\nKPU Pagaralam Butuh Rp 23 M Untuk Pilkada\r\n\r\nHB, Pagaralam – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pagaralam membutuhkan dana Rp23 miliar untuk penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pagaralam 2018 mendatang. Hal ini diungkapkan Ketua KPU Yenly Elmanoferi SE MSi, kemarin.\r\nMenurut dia, dana yang dibuyuhkan memang dalam proses pajukan untuk penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Pagaralam 2018.\r\nMenutut Yenli, dana Rp23 miliar ini, sebagian besar diperuntukkan buat honor para penyelenggara Pilkada, meliputi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan PPK Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).\r\n“Nantinya KPSS itu bertugas di 428 tempat pemungutan suara (TPS), Ini perlu honorer kalau jumlahkan TPS ada 9 petugas KPPS dan demikian juga dengan PPS dan PPK,” katanya.\r\nTPS untuk Pilkada Pagaralam telah disepakati sebanyak 428 titik. Jumlah TPS ini sendiri sama dengan Pilpres 2014 lalu. Sedangkan PPS berada di 35 kelurahan dan PPK di 5 kecamatan, ungkap dia lagi.\r\nBerdasarkan Permenkeu kalau saat Pilpres, honorer KPPS itu sekitar Rp500 ribu dan Inilah yang dimasukkan ke dalam ajuan dana itu,” kata dia.\r\nNantinya kata Yenli, dana yang diajukan dari semua penyelenggada Pilkada baik KPU, Kepolisian dan Kesbang Pol, Linmas akan disatukan, diluar Rp23 m\r\n\r\nMenurut Yenli, dari manakah sumber dana pesta demokrasi sejauh ini masih berasal dari APBD Kota Pagaralam.\r\n“Sumber dana hibah Pemkot Pagaralam, sementada dari APBN untuk belanja rutin KPU,” kata Yenli.\r\nYenli menguraikan, ada kemungkinan dana penyelenggaraan Pemilukada itu berasal dari dua sumber, yakni dari APBD Kota Pagaralam dan APBD Provinsi Sumatera Selatan. Sebabnya, ada kemungkinan antara Pemilukada Pagaralam (Pilwako) dan Pemilukada Provinsi Sumsel (Pilgub) nanti bersamaan.\r\n“Kalau Pilwako dan Pilgub bersamaan bisa saja dananya dibagi dua atau sharing antara Pemkot dan Pemrov. Misalnya untuk honorer penyelenggara dari APBD Provinsi, selebihnya dari APBD kota,” ungkap dia. (mkh)

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

seventeen − 16 =

Berita Populer

Terbaru