Merawat Independensi Gerakan Mahasiswa di Tahun Politik

Oleh : Rizki Agus Saputra

Mahasiswa Universitas Sriwijaya

POROS BARU
“Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil, sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan”
[Pramodya Ananta Toer]

Perayaan pesta demokrasi atau pemilu tinggal menghitung waktu, genderang “perang” yang terbingkai dalam program kerja, visi, dan misi di ramu sedemian rupa agar laris dipasaran, untuk kemudian diledakan, bahkan dentumannya sudah menggelegar; hingga kepelosok negeri. Sebagian kalangan menyambut pemilu dengan gegap gempita penuh ekspetasi akan hadirnya pemimpin yang tulus mensejahterakan rakyat, sebagian lagi ada yang bersikap apolitis bahkan cenderung skeptis karena mereka beranggapan pemilu hanya ajang cerimonial 5 tahunan yang penuh dengan dusta dan janji-janji manis.

Di tahun politik atau perayaan demokrasi Indonesia tidak hanya menyibukan petugas pelaksana teknis pemilu, atau pasangan calon yang sebentar lagi akan berlaga, melainkan juga para pengenyam pendidikan tinggi. Pasalnya akan dihadapkan dengan momentum “tambah uang jajan” secara cuma-Cuma. Menyandang status mahasiswa ditahun politik seperti sekarang, merupakan posisi strategis yang bisa dipandang elit sekaligus pragmatis. Momentum “tambah uang jajan” hanya akan dihadapkan dengan suara hati mau atau tidaknya menerima tawaran dari berbagai lembaga survey, partai pengusung, tim sukses calon, atau bahkan sedikit kreatif dengan jalan menciptakan lumbung usaha musiman dengan teman sejawat.

Menyinggung kembali topik gerakan mahasiswa yang pada saat ini sama-sama telah kita sadari mengalami penurunan, pola yang digunakan tampak konservatif, alhasil sulit mengimbangi kecepatan perubahan zaman, pasalnya gerakan ideologis tidak banyak dilirik, mahasiswa zaman now lebih tertarik dengan komunitas kreatif yang lebih simple, instan dan tidak terikat secara kelembagaan dan tidak terpasung dengan identitas mahasiswa sebagai agen perubahan yang dituntut merumuskan solusi atas persoalan negeri. Selain menimba ilmu di dalam kampus, tugas mahasiswa menjadi pengingat bila pemerintah tidak pro rakyat. Hanya saja, persoalnya menjadi dilema bila aksi (demontrasi) di tahun politik.

Gerakan mahasiswa ditahun politik cenderung di kooptasi oleh kepentingan politik sesaat untuk menjatuhkan lawan politik baik itu petahana, maupun oposisi tergantung dari sudut pandang mana mereka di untungkan, artinya situasi semacam ini harus menjadi pertimbangan agar kemudian isu bahwa gerakan mahasiswa di tunggangi dapat ditangkal dengan argumentasi yang kuat dan tajam berdasarkan data serta analisis kajian yang mendalam.

Bagaimana kita menghitung aksi gerakan mahasiswa yang terjadi belakangan ini sebagai gerakan moral (moral force) dimana biasanya di persepsikan sebagai sebuah gerakan yang memihak pada nilai-nilai moral universal, ya ni nilai kebenaran, keadilan, demokratisasi, hak asasi manusia dan sebagainya. Sebuah gerakan politik moral biasanya tidak masuk dalam wilayah politik praktis dengan saling dukung-mendukung terhadap kekuatan kelompok tertentu (power block). Aksi gerakan mahasiswa harus berangkat dari kesadaran terhadap nilai yang diperjuangkan bukan tersulut pada ketentuan senior yang sudah berkecipung di ranah politik praktis. Dengan demikian, disinilah independensi gerakan mahasiswa terlihat. Mahasiswa bukan subordinat kekuatan politik praktis tertentu, tetapi suatu gerakan mahasiswa yang benar-benar mengusung nilai-nilai idealisme yang di yakini oleh para mahasiswa untuk memperjuangan nilai universal.

Mengapa idealisme masih di butuhkan?

Dalam proses transformasi, idealisme punya berbagai macam fungsi. Idealisme dapat menumbuhkan komitmen yang kuat, dan menumbuhkan kesedian berkorban. Komitmen dan kesedian berkorban sangan di butuhkan demi menjaga nilai-nilai patriotik mahasiswa yang bergerak atas nama rakyat, tentunya harus dibuktikan salah satunya tetap berada dalam garis tengah sebagai mitra kritis pemerintah. Aksi gerakan mahasiswa yang mulai marak belakangan ini tentu saja mesti dipandu oleh suatu gerakan berkelanjutan yang independen, dengan mengedepankan pemahaman, transparansi dan idealisme yang kokoh sebagai pembuktian bahwa langkah perjuangan yang di lakukan mahasiswa merupakan keresahan dan kesadaran kolektif yang lahir dari rasa tanggung jawab untuk menjaga nafas reformasi.

Gerakan sosial, pencerdasan dan pelatihan berkelanjutan harus dioptimalan oleh mahasiswa, untuk menghadirkan dialektika kritis, baik berupa evalusasi kinerja pemerintah maupun pengawalan terhadap sistem penyelenggaraan yang menganut prinsip luber jurdil. Sehingga tuduhan terhadap gerakan mahasiswa dapat dilawan dengan karya.

(editor : yans) 

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

20 + 16 =

Berita Populer

Terbaru