Andrie Zuliansyah Founder Rumah Belajar Depati

Mobokratisasi Pilkada : Musuh Demokrasi

Oleh Andrie Zuliansyah
Penulis adalah Founder Rumah Belajar Depati

 

Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dari pasal 1 ayat 2 tersebut, negara kita adalah negara demokrasi. Demokrasi sering dipahami sederhana oleh masyarakat awam dengan pemahaman rakyat centris, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Namun, kesederhanaan kita memahami ungkapan pamungkas mengenai demokrasi dapat membuat demokrasi kita terdistorsi kedalam jurang mobokrasi. Mobokrasi berasal dari kata mob (kerumunan/gerombolan) dan kratos (kekuasaan). Mobokrasi adalah kekuasaan ditangan orang-orang yang tidak mengerti mengenai seluk beluk pemerintahan.

Mobokrasi sangat kontras dengan demokrasi. Mobokrasi dapat menghadirkan kekacauan atau chaos dalam sistem pemerintahan dikarenakan ketidakpahaman dalam memahami  dan menerapkan rule of the law. Semua berdasarkan sentimen dan perasaan yang cenderung picik. Sedangkan demokrasi, sistem pemerintahan yang berdasarkan dengan aturan-aturan dan membutuhkan pemahaman tentang aturan-aturan tersebut. Mobokrasi dan demokrasi layaknya air dan minyak dalam segelas air. Sama-sama cair tapi berbeda molekul-molekul penyusunnya. Demokrasi dan mobokrasi sama-sama berasal dari rakyat tapi kualitas rakyatnya yang membedakannya.

Lantas apa yang dapat menyebabkan demokrasi berubah bentuk menjadi mobokrasi? Ada beberapa faktor yang menyebabkan mobokrasi timbul menurut penulis.

Pertama, pendidikan. Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar dalam timbulnya mobokrasi. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat membuat demokrasi terdistorsi menjadi mobokrasi. Masyarakat yang kurang terdidik memiliki karakter tidak mau pusing dan tahu menahu mengenai aturan-aturan atau apa yang dilakukan oleh pemimpin mereka. Mereka cenderung menggunakan sentimen mereka dalam memandang segala sesuatu, yang bisa saja dimanipulasi oleh faktor internal (emosi dan minimnya pendidikan) maupun eksternal (peristiwa dan opini sesat).

Kedua, ekonomi. Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat akan membuat masyarakat kurang mandiri dalam memandang sesuatu. Mereka akan sangat mudah terbujuk dan tertipu dengan kamuflase yang diciptakan. Mereka terombang-ambing dalam permainan politik, yang pada akhirnya mereka bertindak tanpa berpikir. Bahkan, orang terdidik pun akan menyerah, jika dibenturkan dengan urusan perut.

 

Mobokratisasi Pilkada dan Dampaknya

 Pilkada merupakan sarana sirkulasi elit pada tampuk kekuasaan eksekutif di tingkat lokal. Pilkada adalah salah satu syarat mutlak dalam demokrasi. Namun, pilkada tak jarang berubah menjadi sarana mobokrasi.

Mobokrasi menemukan media semainya dalam pilkada, terutama di daerah yang secara tingkat pendidikan dan ekonomi terbelakang. Seperti telah ditulis di atas, bahwa faktor yang menyebabkan mobokrasi lahir dan berkembang adalah rendahnya pendidikan dan ekonomi masyarakat.

Mobokratisasi pilkada memiliki dampak yang serius. Mobokratisasi pilkada akan menghasilkan konflik sosial dalam proses dan pasca pilkada. Tak jarang dapat  menimbulkan korban jiwa. Seperti kasus pilkada di Empat Lawang 2018 lalu, yang menelan 1 korban jiwa akibat bentrok antar sesama pendukung pasangan calon.

Mobokrasi tak hanya kekerasaan atau pun anarki secara fisik, tapi juga secara non fisik. Saat kampanye, mobokratisasi pilkada secara non fisik memainkan perannya, seperti acara- acara hiburan yang jauh dari membedah siapa calon pemimpin mereka dan program kerjanya. Mob (kerumunan) menyukai itu dan tak paham bahwa itu semua hanya fatamorgana di tengah padang pasir. Tak menghilangkan dahaga, melainkan tipuan semata.

Selain itu, mobokratisasi pilkada akan menimbulkan efek jangka panjang pada maju tidaknya suatu daerah. Mobokratisasi pilkada akan menghasilkan pemimpin lokal yang tak paham bagaimana demokrasi berkerja dan membuat pembangunan di daerah tak menemukan konsep yang tepat, sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

Seringkali kita melihat di daerah-daerah banyak program-program yang sebenarnya hanya akal-akalan untuk memuaskan sentimen dan perasaan mob. Para pemimpin hasil mobokrasi pilkada seringkali membuat kebijakan yang jangka pendek dan cenderung menghambur- hamburkan uang untuk menghibur mob dari pada membangun bangunan sekolah di daerah pelosok, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, dan menguatkan fundamen ekonomi daerah. Semua itu tidak terbaca oleh mob, karena kemampuan mereka yang terbatas.

 

Stop Mobokratisasi Pilkada

Menghentikan mobokratisasi pilkada bukanlah pekerjaan sehari dua hari. Ia adalah pekerjaan yang menuntut kontinuitas dari kaum terdidik daerah untuk menyadarkan mengenai ketidakpahaman mob akan demokrasi dan sistemnya. Terutama ketidakpahaman ini didukung dengan budaya Indonesia yang kental dengan feodalisme. Lebih sukar untuk mengubahnya.

Partai politik, media massa, akademisi, LSM, mahasiswa, dan kelompok civil society daerah lainnya harus mengambil peran pencerdasan untuk mengubah mobokratisasi pilkada ini atau minimal menguranginya. Bukan justru berselancar di atas lautan mobokratisasi untuk meneguk keuntungan politik. Stop mobokratisasi pilkada.

Kegiatan pencerdasan bisa dilakukan dengan memasukan pendidikan politik melalui budaya-budaya lokal, seperti wayang kulit. Atau juga dengan budaya kekinian, seperti festival band yang diselipi dengan diskursus ringan mengenai demokrasi.

Mobokrasi bukanlah demokrasi seperti yang tertuang dalam dasar negara kita pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Dia adalah anarkisme ketidakpahaman yang diejawantahkan baik fisik maupun non fisik yang akan merusak tatanan demokrasi kita yang masih berkembang.

Mobokratisasi pilkada yang subur dan lahirnya kekacauan sistem akan menimbulkan gelombak balik bagi diktatorianisme. Hal ini seperti yang dikatakan Bung Hatta dalam Demokrasi Kita, ”Perkembangan politik yang berakhir dengan kekacauan, demokrasi yang berakhir dengan anarki, membuka jalan untuk lawannya: diktator”. Indikasi kesana mulai terendus dengan usulan dikembalikannya pilkada ke DPRD dikarenakan lahirnya banyak permasalahan sosial yang ditimbulkan dari implementasi pilkada yang mengalami mobokratisasi. Oligarki pilkada merupakan jembatan untuk kembali ke diktatorianisme. Mobokratisasi pilkada adalah musuh demokrasi dan bukan demokrasi itu sendiri.

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

4 × 4 =

Berita Populer