Wakil Bupati OKU Drs. Johan Anuar / Foto : Net

Nasib Wabup OKU Ditentukan Hari Ini, Pengacara Optimis Menang

OKU, beritakite.com – Nasib Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Drs. Johan Anuar (JA), bakal ditentukan hari (Senin, 13 Januari 2020) hal itu terungkap dalam sidang lanjutan gugatan praperadilan dengan nomor perkara 2/Pid.Pra/2019/PN BTA yang dilaksanakan di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Baturaja Jumat (10/1/2020) lalu.

Dalam sidang itu hakim tunggal yang menyidangkan perkara tersebut Agus Safuan Amijaya menyatakan bahwa sidang gugatan yang diajukan Joham Anuar atas penetapan kembali dirinya sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan lahan pemakaman tahun 2013 akan kembali dilaksanakan pada Senin, 13 Januari 2020.

“Sidang dengan agenda putusan akan dilaksanakan pada Senin, 13 Januari 2020 pukul 14.00 WIB,” ujar Agus sembari mengetuk palu sidang tanda berakhirnya sidang pada Jumat lalu itu.

Jika dalam sidang hari ini majelas hakim mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan JA, maka status tersangka yang bersangkutan akan hilang, namun sebaliknya, jika gugatan ditolak majelis hakim, maka status tersangka JA akan berlanjut ke proses hukum lebih lanjut.

Kuasa Hukum JA Optimis Menang

Sementara itu kuasa hukum Johan Anuar, Titis Rachmawati, SH., MH., menyatakan bahwa pihaknya optimis bahwa gugatan kliennya akan dikabulkan majelis hakim.

“Kita optimis menang, karena tidak ada bukti baru yang diajukan oleh termohon selama proses persidangan ini, ” ujar Titis kepada wartawan usai sidang Jumat lalu.

Menurut Titis sesuai keterangan saksi ahli yang mereka hadirkan yakni Dr. Mahmud Mulyadi dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara terungkap fakta dipersidangan bahwa telah terjadi kefatalan dan bahkan kesewenang-wenangan oleh penyidik Polda Sumsel dalam penetapan kliennya sebagai tersangka.

“Penetapan klien kami Johan Anuar sebagai tersangka tidak sesuai prosedur, karena proses praperadilan yang terdahulu belum dikeluarkan surat penghentian penyidikan (SP3) dia sudah melakukan penyidikan lagi dengan LP baru, jadi ada 2 proses di situ, nah ini yang kita uji dalam praperadilan ini,” kata Titis.

Menurut Titis semestinya penyidik jangan hanya mengedepankan pokok perkara namun ptosedur tidak dilakukan, karena hal itu akan menimbulkan kesewenang-wenangan.

“Mudah-mudahan majelis hakim yang mulia yang berani serta tidak ada tekanan-tekanan, harus dikabulkan praperadilan kami ini, dan kami optimis ini akan dikabulkan,” pungkas Titis. (bw)

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

4 × 1 =

Berita Populer