Kasi Intelijen Kejari OKU Variska Ardina Kodriansyah saat menyampaikan materi dalam penyuluhan dan penerangan hukum bagi perangkat desa se Kecamatan Peninjauan

Penyuluhan dan Penerangan Hukum, Kasi Intel Kejari OKU : Kejaksaan Mengutamakan Pendampingan

OKU – Tidak semua kewenangan Kejaksaan adalah dalam bidang penindakan (hukum), saat ini  lebih diutamakan mendampingi, mendampingi supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu (Kajari OKU) Asnath Anytha Idatua Hutagalung,SH.MH., melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari OKU Variska Ardina Kodriansyah, SH., MH., saat menyampaikan materi dalam kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum bagi perangkat desa se Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU, Selasa (9/11/21).

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Desa Karang Dapo tersebut dihadiri Oleh Tim Intelijen Kejari OKU yang diopimpin oleh Kasi Intelijen Variska Ardina Kodriansyah, SH., MH, Camat Peninjauan Zahrudin, BA, Babinsa, Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kecamatan Peninjauan, Pendamping Desa.dan anggota BPD se Kecamatan Peninjauan.

“Kalau dulu (dalam kegiatan pendampingan) ada TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan), nah sekarang peran TP4D dilaksanakan melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun),” ungkap Kasi Intel Kejari OKU Variska Ardina Kodriansyah, SH., MH.

Guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, Kasi Intelijen meminta kepada kepala desa untuk mengkonsuiltasikan pelaksanaan kegiatan yang bersifat penting dan menggunakan dana desa yang besar ke Kejaksaan negeri OKU

“Konsultasikan mengenai syarat-syarat pra pelaksanaan kegiatan ke Kasi Datun, paparkan kegiatan apa yang akan dilakukan, anggarannya berapa, spesifikasinya seperti apa, kita bereskan pra kegiatan, baru kita laksanakan pekerjaan, setelah semua syarat formil terpenuhi, baru mulai laksanakan  pekerjaan, nah dalam pelaksanaan pekerjaannya nantinya kejaksaan lagi terlibat, namun memantau progesnya, dan ingat jangan ada penyimpangan dalam pelakasanaan pekerjaan. Persiapan pra pekerjaan ini kita lakukan untuk mencegah tindak pidana korupsi, karena bisanya terjadinya tindak pidana korupsi diawali dari pra pekerjaan (perencanaan) jadi sudah ada penyimpangan dari awal,” beber Kasi Intelijen.

Kasi Intelijen juga menjelaskan bahwa pada tahun 2021 sesuai dengan ketentuan Kementerian Desa, fokus penggunaan dana desa tahun 2021 mengacu pada program Sustainable Development Goals (SDGs) Kementerian Desa yang berisi 18 poin yang telah disepakati dalam Sidang Umum PBB.

Adapun 18 poin dari SDGs desa yakni; desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa,  desa layak air bersih dan sanitasi , desa berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa merata, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan,  desa tanpa kesenjangan , kawasan pemukiman desa aman dan nyaman, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, desa tangkap perubahan iklim, desa peduli lingkungan laut, desa peduli lingkungan darat, desa damai berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa, dan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaftif.

Variska berharap dana desa dapat di gunakan untuk pembangunan yang inovatif jangan hanya hanya terpaku pada hal yang monoton, dirinya berharap dengan dana desa tak ada lagi warga desa yang kelaparan, serta adanya pemberdayaan wanita dalam menunjang ekonomi keluarga serta terciptanya peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak desa, sehingga kualitas intelekual anak-anak desa tidak lagi kalah dengan anak di wilayah lain.

“Adakan les (bimbingan belajar) untuk anak-anak, agar mereka tidak kalah bersaing dengan SDM dari wilayah lain, jika telah berhasil, kita harapkan anak-anak ini nantinya dapat berperan dalam pembangunan desa,” tandasnya.

Peserta Penyuluhan dan Penerangan Hukum bagi perangkat desa se Kecamatan Peninjauan

Sementara itu Kasubsi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis Kejari OKU Hendri Dunan, SH., dalam penyampaian materinya, menyampaikan bahwa kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum Kejari OKU tersebut bertujuan untuk mengingatkan, menghimbau dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa.

“Kenali hukum untuk menghundari agar kita tidak bermasalah dengan hukum,” ujar Hendri.

Menurut Hendri secara umum kecenderungan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa terjadi karena karena dua hal, yakni murni kesalahan kepala desa dan tidak murni kesalahan kepala desa. Penyimpangan pengelolaan yang terjadi karena murni kesalahan Kepala Desa dapat dilihat dengan indikasi : Duplikasi anggaran ; penggunaan tidak sesuai peruntukan; meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi, namun tidak dikembalikan; pungutan/ pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten; membuat perjalanan dinas fiktif; mark-up pembayaran honorarium perangkat desa;  mark-up pembelian ATK dan membuat kegiatan atau proyek fiktip dengan menggunakan dana desa.

Sedangkan kecenderungan penyimpangan pengelolaan dana desa yang disebabkan tidak murni kesalahan kepala desa dapat dilihat dengan indikasi : kesalahan bisa terjadi karena kelemahan dalam administrasi keuangan; terjadi kesalahan perencanaan; terjadi kesalahan dalam penyusunan laporan; kesalahan dalam penyusunan spesifikasi pekerjaan dan kesalahan estimasi biaya

“Seperti yang disampaikan bapak Kasi Intel tadi, agar tidak terjadi kesalahan sejak perencanaan pengelolaan dana desa dan guna mencegah potensi terjadinya tindak pidana korupsi, konsultasikan kegiatan apa yang akan dilakukan, ke Kejari OKU, jika ada ada permasalahan sampaikan,” tegas Hendri.

Sementara itu, Martinawati Kepala Desa karang Dapo dalam sesi tanya jawab menyampaikan kebingungannya dalam pengelolaan dana desa yang diatur dengan peraturan 3 menteri, yakn Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Desa.

“Aturan dari 3 kementerian ini terkadang tidak singkron, aturan mana yang harus kami pakai dan kami jadikan payung hukum, agar kami tidak bersinggungan dengan hukum?,” tanya Martina.

Menanggapi pertanyaan tersebut Variska Ardina Kodriansyah dan  Hendri Dunan menyampaikan bahwa perbedaan aturan tadi harus di koordinasikan dengan Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemkab OKU agar tidak terjadi kesalahan.

“Apabila sudah dikoordinasikan oleh pemerintah daerah, akan keluar keputusan, nah aturan dari pemerintah daerah itulah yang harus kita laksanakan,” tegas Kasi Intelijen.

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

4 × 5 =