Kasi Intel Kejari OKU saat penyuluhan hukum di Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya

Penyuluhan Hukum Di Kecamatan KPR, Kasi Intel Kejari OKU : Dana Desa Bukan Untuk Poya-Poya

OKU, beritakite.com – Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu (OKU), Sabtu(31/08/2019) kembali melaksanakan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum bagi perangkat desa di Kabupaten OKU, kali ini Kejari OKU yang diwakili Kepala Seksi Intelijen Abu Nawas, SH melaksanakan penyuluhan dan penerangan hukum bagi perangkat desa se Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya (KPR).

Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya
Feriyanto dalam sambutanya menyampaikan ucapan terimakasih atas kehadiran Kasi Intel Kejari OKU beserta staf yang mewakili Kajari OKU untuk memberikan pengetahuan hukum bagi perangkat desa se Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya.

“Kami berharap bapak Abu Nawas agar dapat memberikan bimbingan hukum, agar kami mengerti tentang permasalahan hukum agar kami dapat melaksanakan dan menaatinya” tutur Feriyanto.

Sementara itu Camat Kedaton Peninjauan Raya Novri Zaldi, S. STP., M. Si., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan forum Kabupaten yang jarang terjadi di tingkat kecamatan, oleh karena itu dirinya meminta kepada seluruh aparat desa yang hadir untuk dapat secara secara serius menyimak materi yang disampaikan.

“Pengawasan selalu kami lakukan, perencanaan kami laksanakan dari bawah, musyawarah dusun (musdus) dan musyawarah desa (musdes) selalu kita laksanakan,” terang Novri Zaldi

Selain terkait pemberantasan korupsi Novri Zaldi juga meminta kepada Kepada Kasi Intel Kejari OKU untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan hukum lainnya.

“Kami mohon penyuluhan hukum dari Kasi Intel, karena kami yakin masih banyak hal-hal yang kami belum faham,” kata Novri.

Peserta penyuluhan hukum Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya

Kepala Kejaksaan Negeri OKU Bayu Paramesti, SH melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Abu Nawas, SH dalam penyampaian materinya menjelaskan tugas Kejaksaan sesuai dengan amanat UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.

“Pasal 30 UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, menjelaskan bahwa di bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang antara lain melakukan penuntutan; melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang‑undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik,” jelas Abu Nawas, SH.

Abu Nawas juga menjelaskan bahwa selain dalam bidang pidana, dalam pasal 30 ayat 2 dan ayat 3 UU Kejaksaan juga mempunyai tugas dan wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara serta dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum.

Selanjutnya Kasi Intel Kejari OKU menjelaskan bahwa dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan menggunakan dana desa menurut Kasi Intel harus memperhatikan skala prioritas.

“Dana desa itu bukan untuk kantong pribadi, bukan untuk poya-poya, tapi untuk pembangunan,” tegas Kasi Intel

Permasalahan terkait penggunaan dana desa menurut Kasi Intel antara lain karena penyusun APBDes tidak berpedoman pada satuan harga, APBDes tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan masyarakat, tidak ada transparansi dalam rencana penggunaan dan pertanggungjawaban, LPJ yang dibuat ada indikasi fiktif /manipulatif atau belum memenuhi standar baku, tenaga pendamping berpotensi melakukan tindak pidana korupsi.

“Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan dana desa, untuk itu harus hati-hati dalam pengelolaan dana desa,” sambungnya.

Modus operandi korupsi dalam penggunaan dana desa sering terjadi karena adanya mark-up dalam penyusun rencana anggaran untuk pembiayaan kegiatan tertentu, pengurangan kualitas dari fisik bangunan yang dibiayai dengan dana desa, penggunaan dana desa secara fiktif, suap, melalui pemberian uang suap kepada pihak tertentu untuk memuluskan pencairan atau memuluskan pelaksanaan pekerja.

“Cara menghindari korupsi dalam penggunaan dana desa diantaranya perencanaan harus disusun secara matang berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat desa, dan penggunaan anggaran dilakukan secara benar sesuai APBDes,” terang Kasi Intel.

Selain menyampaikan materi tentang pencegahan penyimpangan pengelolaaan dana desa, Kasi Intel kejari OKU dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan materi tentang Pungutan Liar (Pungli) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan juga materi tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan dan narkoba

“Mari kita bekali anak-anak kita dengan ilmu yang bermanfaat, bekali dengan ilmu agama, kita jauhkan dari narkoba,” ajak Abu Nawas, SH. (bw)

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

20 − 16 =

Berita Populer