Kasi Intel Kejari OKU Variska Ardina Kodriansyah, SH., MH., saat memberikan materi dalam penyuluhan dan penerangan hukum bagi perangkat desa sekecamatan Kedaton Peninjauan Raya

Perangkat Desa Se-Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Ikuti Penyuluhan dan Penerangan Hukum Dari Kejari OKU

OKU, beritakite.com – Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu (Kajari OKU) Asnath Anytha Idatua Hutagalung,SH.MH., diwakili Seksi Intelijen Kejari OKU yang dipimpin Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari OKU Variska Ardina Kodriansyah, SH., MH., memberikan penyuluhan dan penerangan hukum kepada perangkat desa se Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya (KPR), Kamis (21/10/21).

Acara yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Kedaton tersebut dihadiri oleh Kasi Intel Kejari OKU Variska Ardina Kodriansyah, SH., MH., Camat Kedaton Peninjuan Raya Novri Zaldy, S.STP., M.Si, Kasubsi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis Kejari OKU Hendri Dunan, SH, Staf Intelijen Kejari OKU, 8 Kepala Desa se Kecamatan KPR beserta perangkatnya, pendamping desa dan pendamping lokal desa yang bertugas di Kecamatan KPR.

Camat KPR Novri Zaldy dalam sambutannya saat membuka acar tersebut menyampaikan bahwa acara tersebut diikuti oleh perangkat desa dari 8 desa se Kecamatan KPR yang terdiri dari, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Pembangunan dan Operator Desa, serta Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa yang bertugas di Kecamatan KPR.

“Kegiatan ini dilaksanakan atas dasar kesadaran kepala desa dan perangkat desa akan pentingnya pengetahuan hukum bagi mereka,” ucap Novri Zaldy.

Oleh sebab itu Zovri berharap kegiatan tersebut dapat menambah pengetahuan hukum bagi perangkat desa dan menghasilkan pemerintahan desa yang melaksanakan pemerintahan desa dengan baik dan tidak mengarah pada tindak pidana korupsi.

“Ikrarkan dalam hati, bahwa dalam melaksanakan pemerintahan desa jangan sembarangan, apalagi mengarah pada tindak pidana korupsi, kita tingkatkan penyelenggaraan pemerintahan dengan sebaik-baiknya,” ajak Novri.

Peserta Penyuluhan dan Penerangan Hukum se Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya

Kepala Seksi Intelijen Kejari OKU Variska Ardina Kodriansyah, SH., MH., yang menjadi pembicara utama mengawali materinya dengan memaparkan tugas dan fungsi aparatur Kejaksaan sebagaimana diatur dalam UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

“Kewenangan aparatur Kejaksaan sebagaimana diatur dalam pasal 30 UU No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan meliputi kewenangan Di bidang pidana yang terdiri dari melakukan penuntutan; melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Sedang di bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dan dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; pengamanan kebijakan,” jelas Kasi Intel

Selain menjelaskan tentang tugas dan fungsi aparatur kejaksaan, Variska juga menjelaskan tentang fokus penggunaan dana desa tahun 2021 yang terdiri dari tiga proritas penggunan dana desa tahun 2021 yang mengacu pada program Sustainable Development Goals (SDGs) Kementerian Desa yang berisi 18 poin yang sejalan dengan SDGs Nasional dengan target tercapainya desa tanpa kemiskinan, kelaparan, keterlibatan perempuan, air bersih dan sanitasi, serta pertumbuhan ekonomi desa yang merata.

“SDGs dari Kementerian Desa ini mengarahkan desa agar mampu berinovasi, kelola potensi yang ada di desa agar dapat menjadi income bagi desa dan masyarakat desa, kalau di wilayah Kedaton ini kelola kawasan sungai (Sungai Ogan) agar dapat menjadi tempat wisata, sehingga bisa menjadi sumber pendapatan desa dan masyarakat,” beber Variska.

Sementara itu Kasubsi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis Kejari OKU Hendri Dunan, SH menjelaskan bahwa acuan penanganan tindak pidana korupsi adalah mengacu pada UU No.  31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  junto UU 20 tahun 2001 tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Hendri Dunan, kegiatan yang dilakukan Kejari OKU ini adalah upaya pencegahan tidak pidana korupsi dalam pengelolaan dana edesa. Dirinya menyampaikan jangan sampai terjadi adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Jika ada penyimpangan, ditegaskannya maka akan berbenturan dengan hukum

“Hingga saat ini alhamdulillah tidak ada laporan masuk di Kejari OKU terkait pengimpangan dana desa di Kecamatan KPR ini, tetap ikuti aturan yang ada, jangan sampai ada indikasi penyimpangan,” ujar Hendri Dunan mengawali materinya.

Menurut Hendri secara umum kecenderungan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa terjadi karena murni kesalahan kepala desa dan tidak murni kesalahan kepala desa. Penyimpangan pengelolaan yang terjadi karena murni kesalahan Kepala Desa dapat dilihat dengan indikasi : Duplikasi anggaran ; penggunaan tidak sesuai peruntukan; meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi, namun tidak dikembalikan; pungutan/ pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten; membuat perjalanan dinas fiktif; mark-up pembayaran honorarium perangkat desa;  mark-up pembelian ATK dan membuat kegiatan atau proyek fiktip dengan menggunakan dana desa.

Sedangkan kecenderungan penyimpangan pengelolaan dana desa yang disebabkan tidak murni kesalahan kepala desa dapat dilihat dengan indikasi : kesalahan bisa terjadi karena kelemahan dalam administrasi keuangan; terjadi kesalahan perencanaan; terjadi kesalahan dalam penyusunan laporan; kesalahan dalam penyusunan spesifikasi pekerjaan dan kesalahan estimasi biaya

“Di OKU sudah ada 5 kepala desa yang terkait masalah hukum, jangan ada lagi kades tersangkut, ingat proses pengadilan tindak pidana korupsi bukan hanya memenjarakan pelaku tindak pidana korupsi, tapi juga mengejar aset pelaku untuk mengembalikan kerugian negara,” tandas Hendri.

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

five × two =