Andrie Zuliansyah S.P., Ketua Pemuda Milenial Enos-Yudha / dok. Pribadi

Pilkada 2020 Dalam Kuasa Milenial

Oleh : Andrie Zuliansyah S.POleh
Penulis adalah Ketua Pemuda Milenial Enos-Yudha

Pilkada 2020 di 270 daerah (9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota) telah  menemukan kejelasan di tengah badai covid-19 yang menghantam seantero bumi. Pilkada yang seharusnya dilaksanakan pada 23 September 2020, dimundurkan waktu pelaksanaannya pada 9 Desember 2020. Meskipun pro dan kontra terhadap pelaksanaan pilkada di tengah pandemi, tapi setidaknya penetapan waktu pelaksanaan tersebut memberikan kepastian bagi para bacalon kepala daerah yang mungkin selama pandemi menjadi cemas bagaimana menjaga ritme politik.

Tulisan artikel ini bukan untuk membahas pilkada 2020 dalam kaitannya dengan pandemi. Tapi, tulisan ini akan mendedahkan hubungan pilkada 2020 dengan kaum milenial (kelahiran 1980-1995). Loh kok? Milenial lagi, milenial melulu. Ya, tidak bisa kita sangkal bahwa milenial sedang mendapatkan panggungnya dalam demografi Indonesia. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017 generasi milenial menempati proporsi demografi 33,75 %, paling tinggi jika dibandingkan dengan Gen-Z (kelahiran 1995-2010) 29,25%, dan Gen-X (kelahiran 1965-1980) 25,74%.

Jumlah 33,75% diperkirakan akan lebih meningkat lagi, jika dimasukan dalam kategori pemilih dalam pilkada. Pada pemilu 2019 yang lalu banyak lembaga dan pengamat mengatakan sekitar 40-50% pemilih berasal dari generasi milenial. Sederhananya, jika ingin memenangkan pilkada 2020 maka para calon kepala daerah harus memenangkan suara milenial.

Karakteristik generasi milenial adalah rasional, informatif, dan terhubung satu sama lain. Hal ini dikarenakan generasi milenial adalah pengguna aktif sosial media. Melalui sosial media generasi milenial bisa mendapatkan informasi tentang apa yang sedang terjadi secara real time. Dari sosial media jugs, mereka bisa membangun pertemanan relatif mudah dengan orang lain yang jaraknya jauh sekalipun. Sehingga, generasi milenial bisa dikatakan generasi yang melek informasi dan teknologi.

Milenial dan sosial medianya bukanlah sekedar hubungan produsen dan konsumen, tapi lebih dari itu. Banyak peristiwa politik yang terjadi di dunia diawali dari milenial dan sosial media. Contohnya, pada 2016 Donald Trump memenangkan pemilu di Amerika Serikat dikarenakan peran besar sosial media yang ikut serta menyebarkan informasi yang diduga HOAX mengenai Hillary Clinton. Keberhasilan sosial media mempengaruhi opini publik, terutama generasi milenial sebagai pengguna sosmed sangat menentukan arah politik daerah yang akan ditentukan saat pilkada.

Calon kepala daerah (cakada) yang akan berkompetisi dalam pilkada 2020 harus memberikan treatment khusus kepada generasi milenial. Tidak bisa dengan cara-cara yang old school (cara lama) untuk melakukan pendekatan dengan generasi milenial. Pendekatan melalui sosial media mau tidak mau harus menjadi cara pamungkas untuk mempengaruhi pemilih dari generasi milenial. Menurut data CSIS (2017) dari kalangan milenial sebanyak 81,7% menggunakan Facebook, 70,3% menggunakan whatsapp, dan 54,7% menggunakan instagram.

Selain melalui sosial media, para cakada harus menyediakan peran yang strategis untuk generasi milenial dalam armada pemenangan pilkada 2020. Jangan sampai generasi milenial hanya sebagai objek kampanye dan penonton dalam pilkada. Milenial sekarang adalah penguasa dan tak ada penguasa tanpa kekuasaan. Contoh nyata tersebut diberikan oleh cakada H. Lanosin Hamzah S.T. (Enos) yang mencalonkan diri sebagai bupati OKU Timur. Beliau memberikan affirmative action untuk milenial dengan membentuk Pemuda Milenial Enos-Yudha, dimana penulis sebagai Ketuanya. Hal tersebut patut dicontoh oleh cakada-cakada lain di seluruh Indonesia.

Milenial dalam pilkada 2020 nanti akan mendapatkan pinangan politik dari para cakada yang berkontestasi. Bagi cakada yang tak cermat dalam menggaet milenial, maka bersiaplah untuk kalah. Pilkada 2020 adalah ajang memperebutkan milenial. Milenial harus mampu menentukan pilihan yang tepat dan rasional. Jangan sampai milenial hanya diperas suaranya untuk salah satu calon, namun tidak ada program kebijakan yang ditawarkan kepada milenial yang akan memberikan kemandirian kepada milenial guna menyongsong bonus demografi.

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

3 × 4 =

Berita Populer