Kajari OKU Bayu Paramesti saat memimpin Rakor Pakem di Aula Kejari

Rakor Pakem, Kajari: Kabupaten OKU Kondusif

OKU, beritakite.com – Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dalam kondisi kondusif terkait kegiatan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan, hal tersebut terungkap saat Rapat Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (Rakor Pakem) yang digelar oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu (Kejari OKU), Kamis (26/11/2020).

Kesimpulan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri OKU Bayu Paramesti, SH selaku Ketua Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (Pakem) Kabupaten OKU didamping Kasi Intel Kejari OKU Variska Ardina Kodriyansah, SH., MH selaku Wakil Ketua, usai mendengarkan masukan dan tanggapan dari seluruh stakeholder yang hadir dalam rakor yang dilaksanakan di Aula Kejari OKU itu.

Dalam Rakor yang dihadiri oleh Kepala Kantor Departemen Agama OKU H. Ishak Putih, Ketua FKUB OKU Dr. H. Achmad Tarmizi, Ketua MUI OKU H. Adimyati Somad, Ketua FKDM OKU H. Rokhmat Subeki, Ka BIN OKU Raya, Perwakilan Polres OKU, Perwakilan Kodim 0403/OKU, Perwakilan Kesbangpol OKU dan Perwakilan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan OKU itu dibahas mengenai kondisi penyebaran aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang ada di Kabupaten OKU.

Ketua Pakem Kabupaten OKU sekaligus Kajari OKU Bayu Paramesti menjelaskan bahwa Pakem tidak dimaksudkan untuk membatasi kemerdekaan memeluk agama dan kepercayaan dalam ruang privat

“Pakem bertujuan untuk menjamin pelaksanaan kemerdekaan tersebut agar tidak mencederai hak orang lain atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum,” jelas Kajari.

Sejauh ini menurut Bayu Pramesti kegiatan Pakem di Kabupaten OKU dilakukan guna melakukan deteksi dini kemungkinan penyimpangan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang meresahkan masyarakat.

“Alhamdulillah OKU kondusif, tidak ada gejolak terkait aliran kepercayaan dan aliran keagamaan ditengah masyarakat kita,” tegas Kajari.

Sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1965 maka pembinaan dilakukan dengan memberikan peringatan berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri sedangkan pengawasan secara administrasi dilakukan dengan pembubaran organisasi-organisasi atau aliran kepercayaan terlarang.

“Apabila masih terus melanggar, maka penganut/anggota pengurus organisasi dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun,” terang Kajari.

Foto bersama Tim Pakem Kabupaten OKU

Ditambahkan oleh Kasi Intel Kejari OKU
Variska Ardina Kodriyansah yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Pakem bahwa laporan Pakem dapat berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat ataupun masyarakat serta anggota tim Pakem dan stakeholder terkait lainnya.

“Setelah melakukan telaah maka penindakan terhadap aliran kepercayaan atau aliran keagamaan yang menyimpang dapat berupa penindakan secara administratif dan penindakan operasional,” jelas Variska Ardina Kodriyansah.

Tindakan administratif meliputi melakukan pemanggilan untuk wawancara, konfirmasi dan klarifikasi, yang bersangkutan diminta membuat pernyataan tertulis untuk menghentikan kegiatan dan memberikan perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya.

“Kita dapat meminta buku-buku atau kitab baik dalam bentuk fisik maupun digital Yang menjadi pedoman ajaran yang diduga sesat atau menyimpang dari ajaran pokok agamanya untuk dilakukan penelitian,” beber Variska.

Adapun penindakan operasional menurut Variska meliputi kegiatan melakukan pembinaan oleh anggota tim Pakem sesuai dengan kewenangannya.

“Dan terakhir penegakan hukum oleh penyidik Polri,” tandasnya. (bw)

 

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

7 + two =