Kasi Intel Kejari OKU Abu Nawas, SH., saat menyampaikan materi dalam penyuluhan advokasi hukum di Kecamatan Lubuk Batang

Sebanyak 245 Perangkat Desa Se-Kecamatan Lubuk Batang Ikuti Penyuluhan Advokasi Hukum Dari Kejari OKU

OKU, beritakite.com – Sebanyak 245 orang perangkat desa se-Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) mengikuti Pelatihan Advokasi Hukum dari Kejaksaan Negeri OKU, Rabu (18/12/2019).

Menurut Herson, SH., ketua panitia dalam kegiatan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna Kecamatan Lubuk Batang itu diikuti oleh Kepala Desa, Ketua BPD, Perangkat Desa dan Ketua RT dari 15 Desa se-Kecamatan Lubuk Batang.

Hadir dalam kegiatan itu Kajari OKU Bayu Paramesti, SH yang diwakili Kasi Intel Kejari OKU Abu Nawas, SH., Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten OKU Drs. Ahmad Firdaus, M. Si., Camat Lubuk Batang Herlni Purwaningsih, SE., Danramil Lubuk Batang, Kapolsek Lubuk Batang serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutanya saat membuka kegiatan itu, Camat Lubuk Batang Helni Purwaningsih, SE meminta kepada seluruh peserta pelatihan yang hadir untuk memanfaatkan kegiatan tersebut sebaik-baiknya.

“Manfaatkan kegiatan ini sebaik-baiknya, Saya tidak ingin ada desa di Kecamatan Lubuk Batang yang terkait maslah hukum,” kata Helni.

Peserta pelatihan advokasi hukum se-Kecamatan Lubuk Batang

Menurut Helni Purwaningsih berdasarkan hasil monitoring pihak kecamatan, saat ini rata-rata realisasi kegiatan di desa-desa se-Kecamatan Lubuk Batang telah mencapai 80%, dan sisa 20%% diharapkannya selesai sebelum tahun 2019 berakhir.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten OKU Drs. Ahmad Firdaus, M. Si., dalam penyampaian materinya mengenai Pokok-pokok Kebijakan Penetapan Prioritas Penggunaan Anggran Dana Desa Tahun 2019 menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa adalah untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, yang ditetapkan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

Firdaus juga menjelaskan bahwa selama ini dana desa tahap 1 disalurkan sebesar 20%, tahap 2 sebesar 40% dan tahap 3 sebesar 40% dari total dana desa.

“Nah untuk tahun 2020 berdasarkan rapat terbatas pemerintah pencairan dana desa berubah dari tahun-tahun sebelumnya tahap 1 sebesar 40%, tahap 2 sebesar 40% dan tahap 3 sebesar 20%, hal ini menurut Bapak Presiden (Joko Widodo) agar penyerapan lebih cepat, namun petunjuk teknisnya kita masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan,” terang Firdaus.

Sementara itu Kasi Intel Kejari OKU Abu Nawas, SH., dalam penyampaian materinya mewakili Kajari OKU berharap jangan ada kepala desa di Kecamatan Lubuk Batang yang terjerat permasalahan hukum.

“Sejauh ini alhamdulillah belum ada laporan yang masuk ke Kejari OKU terkait desa-desa di Kecamatan Lubuk Batang ini,” kata Kasi Intel membuka penyampaian materinya.

Oleh karena itu Kasi Intel meminta seluruh Kepala Desa, Ketua/Anggota BPD dan perangkat desa untuk terus saling berkoordinasi agar tercipta suasana kondusif di desa dan pembangunan dapat berjalan maksimal.

Kasi Intel Kejari OKU dalam kesempatan itu menjelaskan tugas Kejaksaan sesuai dengan amanat UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Selanjutnya Kasi Intel Kejari OKU menjelaskan bahwa dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

“Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan dana desa, untuk itu harus hati-hati dalam pengelolaan dana desa,” sambungnya.

Abu Nawas menyampaikan agar terhindar dari masalah hukum, maka perangkat desa harus menguasai peraturan undang-undang, dan membangun komunikasi serta koordinasi dengan segala lapisan.

“Sadari bahwa jabatan sebagai kepala desa atau perangkat desa akan berakhir, sadar dan pahami akan hak dan kewajiban masing-masing,” tegas Kasi Intel.

Selain menyampaikan materi tentang pencegahan penyimpangan pengelolaaan dana desa, Kasi Intel Kejari OKU dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan materi tentang UU Perkawinan dan UU Pertanahan.

“Para Kepala Desa harus hati-hati terkait dengan perkawinan, UU yang baru mengatur batas minimal menikah adalah 19 tahun, dan hati-hati juga dalam menerbitkan surat jual beli tanah, pastikan batas-batasnya terlebih dahulu,” pesan Kasi Intel.

Kasi Intel juga menegaskan bahwa batas maksimal dalam pengurusan biaya prona adalah Rp 200.000.

“Kalau Pak Kades memungut lebih dati 200.000 itu bisa terkategorikan pungli, jadi hati-hati Pak Kades,” tambahnya.

Terkait Pilkades serentak yang akan dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2020, Kasi Intel berharap agar panitia Pilkades mewaspadai penggunaan ijazah palsu.

“Jangan sampai ada permasalahan hukum terkait penggunaan ijazah palsu, dan untuk Pilkada yang juga akan dilaksanakan tahun 2020, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, mari sama-sama kita jaga suasana kondusif Kabupaten OKU,” pungkas Kasi Intel. (bw)

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

1 × two =

Berita Populer