Sedang Dalam Proses Hukum PT. SAD Dilarang Melakukan Aktifitas Penambangan

Baturaja, beritakite.com – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) terus berupaya untuk menyelesaiankan polemik rencana penambangan batubara di Batumarta yang akan dilakukan oleh oleh PT. Selo Argodedali (SAD).

Kali ini upaya yang dilakukan oleh Pemkab OKU adalah dengan melakukan mediasi antara PT. Selo Argodedali dengan warga Desa Batuwinangun dan Desa Baturaden , mediasi yang dilaksanakan pada Jum’at (16/11/2018) di Ruang Abdi Praja Sekretariat Daerah Kabupaten OKU tersebut dipimpin oleh Sekda OKU Dr. Drs. H. Achmad Tarmizi, ST., MT., M.Si didampingi Asisten 1 Setda OKU Drs. H Zandi Soleh.

Selain menghadirkan perwakilan PT. Selo Argodedali dan perwakilan warga Desa Batuwinangun serta Desa Baturaden, nampak pula hadir dalam pertemuan tersebut Dandim 0403 yang diwakili Danramil 403-12/Baturaja Kapten Czi.Handayani Watulaga Danramil 403-12/Baturaja, Kapolres OKU yang diwakili Kasat Reskrim Polres OKU AKP. Alex Andrian dan Kanit Sosbud Intelkam Polres OKU IPDA. Arie Gusman, perwakilan UPTD Regional VI Dinas ESDM Prov. Sumsel serta berapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab OKU.

Nampak pula hadir dalam pertemuan mediasi tersebut tokoh agama/masyarakat Batumarta diantaranya KH. Mansyur Suryadi Mudir Ponpes Lukmanul Hakim Batumarta, H. Romadhon serta sejumlah tokoh lainnya.
Dalam pertemuan tersebut Sekda OKU Dr. Drs. H. Achmad Tarmizi, ST., MT., M.Si menyampaikan bahwa pertemuan mediasi kali ini bukanlah yang pertama namun sudah yang keenam, dimana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya belum menghasilkan kesepakatan apapun antara PT. Selo Argodedali dan warga Batuwinangun dan warga Baturaden terkait rencana penambangan batubara, dan pada pertemuan kali ini pihaknya berharap ada hasil yang disepakati.

H. Romadhon tokoh agama/masyarakat Batumarta yang diberikan kesempatan pertama oleh Sekda OKU untuk menyampaikan pendapatnya menyampaikan bahwa pihaknya selaku tokoh agama yang diundang dalam pertemuan tersebut mengembalikan semuanya kepada kaidah ushul fiqih.

“Secara teknis kami bukan ahlinya, tapi dalam menghadapi segala kegiatan di masyarakat kita mesti melihat plus minusnya, dalam kaidah ushul fiqih kalau ada sisi positif dan negatif ulama sependapat harus mengedepankan untuk menolak dampak negatifnya” kata H. Romadhon singkat.

Sementara itu Kapten Czi.Handayani Watulaga Danramil 403-12/Baturaja mewakili Dandim O403 Oku menyampaikan bahwa TNI dan Polri memiliki pendapat yang sama soal kemanan.

“Kami meminta dari pihak perusahaan maupun dari mayarakat untuk sama-sama tidak memaksakan diri, mari sama-sama menahan diri jangan sampai ada konflik horizontal, dan tetap kita jaga suasana kondusif di Batumarta dan Kabupaten OKU” tegasnya.

Sedangkan Kanit Sosbud Intelkam Polres OKU Ipda Arie Gusman menyampaikan bahwa setelah pihak kepolisian melakukan pemetaan, didapati dinamika yang terjadi dilapangan semakin berkembang.

“Untuk itu hari ini Pemda melakukan mediasi, mari kita hari ini mengedepankan mencari progres pemecahan permasalahan, agar tak terjadi konflik horizontal kedepannya dan kegiatan ini jangan sampai menimbulkan permasalahan baru kedepannya, apapun hasilnya nanti agar tidak saling memprovokasi” harapnya

Sementara itu terkait perizinan PT. Selo Argodedali Ilham Yani, Kasi Minerba UPTD Regional VI Dinas ESDM Prov. Sumsel menjelaskan,

“Izin PT. Selo Argodedali Dikelurkan oleh kementerian ESDM melalui program PKP2B sejak tahun 1997 dan bukan dikeluarkan oleh Gubernur. Izin PT. Selo Argodedali sudah di generesi ke 3, mereka harus sudah menambang kalau tidak menambang akan kena sanksi, izin mereka sudah lengkap” ujar Ilham.

Direktur Teknik Tambang PT. Selo Argodedali Dedi Herwan, ST saat diberikan kesempatan berbicara oleh Sekda OKU menjelakan bahwa PT. Selo Argodedali telah mendapatkan izin dari prinsip Kementerian ESDM tahun 1997, Studi kelayakan, izin amdal, izin jaminan reklamasi sudah kita tempatkan di bank garansi, izin pasca tambang, izin operasi produksi semuanya sudah mereka kantongi.

“Secara perizinan kita legal, makanya PT. Semen Baturaja bahkan telah meminta sampel kepada kita dan meminta untuk kerjasama dengan PT. Selo Argodedali, sebab biasanya PT. Semen Baturaja mengambil batubara dari Kabupaten lain, kalau ada yang dari OKU mengapa harus dari kabupaten lain” ujar Dedi Herwan.

Oleh karena itu menurut Dedi Herwan pihaknya meminta agar jalan Kabupaten/jalan pemerintahyang diportal warga untuk bisa dibuka, agar bisa digunakan oleh masyarakat dan juga perusahaan baik perkebunan maupun pertambangan.

Kuasa Hukum Masyarakat yang memiliki tanah. M. Aminuddin, SH menjelaskan bahwa dasar permasalahan yang sesungguhnya bukanlah antara masyarakat yang pro dan kontra batubara, namun permasalahan yang ada adalah permasalahan hak milik tanah.

“Permasalahan sesungguhnya adalah masalah hak milik tanah, bukan pro atau kontra perusahaan, mohon kiranya Bapak Sekda dapat memahami in dan tidak lagi kita menggunakan bahasa pro dan kontra, pihak tambang telah melakukan ganti rugi lahan warga di dalam yang akan mereka tambang, namun mereka lupa melakukan ganti rugi terhadap tanah warga dibagian depan” ujarnaya.

Menurut Aminuddin saat ini pihaknya telah melaporkan permasalahan tersebut ke Polda Sumatera Selatan terkait dengan permasalahan kepemilikan tanah warga yang diklaim sebagai jalan Kabupaten, pihaknya mempermaslahkan surat hibah yang dinilai bermasalah.

Sekda OKU saat memimpin rapat mediasi

Menanggapi apa yang disampaikan kuasa hukum pemilik lahan tersebut, Sekda OKU mengusulkan untuk dilakukan mediasi terkait ganti rugi lahan warga dengan pihak perusahaan, namun usulan itu ditolak kuasa hukum masyarakat pemilik lahan dan masyarakat ingin tetap menempuh jalur hukum sebagai jalan keluar permasalahan tersebut.

Karena jalur hukum telah ditempuh, maka Sekda mengambil kesimpulan rapat mediasi bahwa karena akan digunakan jalur hokum silahkan masing-masing melalui pengacaranya mengurus sampai clear, dan hingga ada kekuatan hukum tetap maka Pemkab OKU meminta pihak perusahaan jangan memaksakan untuk berproduksi, dan pihak masyarakat jangan mengintervensi.

“Selagi jalur hukum belum selesai, kami minta semua pihak untuk menahan diri, pihak perusahaan jangan memaksakan untuk berproduksi, dan pihak masyarakat jangan mengintervensi, hasil rapat mediasi ini akan dituangkan dalam notulen rapat dan akan dilaporkan kepada Gubernur oleh Bupati” pungkas Sekda OKU. (bw)

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

fourteen + two =

Berita Populer