Sidang Lapangan Gugatan Pembangunan The Zuri Hotel

Sidang Lapangan Gugatan Pembangunan The Zuri Hotel, Kuasa Hukum Yalhi OKU Raya Yakin Akan Memenangkan Gugatan

OKU, beritakite.com – Proses gugatan penerbitan izin lingkungan dalam pembangunan The Zuri Hotel Baturaja oleh Yayasan Lingkungan Hidup (YALHI) OKU Raya terus berlanjut, hari ini (Jum’at 11/9/2020) Majelis Hakim Pengadilan Tatausaha Negara Palembang yang menyidangkan gugatan tersebut melaksanakan sidang lapangan di lokasi pembangunan The Zuri Hotel yang terletak di Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur.

Majelis hakim yang dipimpin oleh Irhamto, SH dan didamping hakim anggota menyampaikan bahwa sidang lapangan tersebut bertujuan untuk mencari kebenaran material

“Kita turun kelapangan untuk mencari kebenaran materil,” ucap Irhamto, SH

Sidang lapangan tersebut selain dihadiri majelis hakim Pengadilan Tatausaha Negara Palembang juga dihadiri penggugat dari Yalhi OKU Raya Syaiful Amin dan Amrul Alamsyah bersama kuasa hukumnya Sapriyadi Syamsudin, SH., MH, sedangkan dari pihak tergugat (Bupati OKU) diwakili Kabag Hukum dan Perundang-undangan Setda OKU Yuniar Safarina, SH dan Kabid Penataan Lingkungan Hidup DLH OKU Febrianto Kuncoro, S.KM., sedangkan dari pihak tergugat intervensi (The Zuri Hotel) diwakili kuasa hukumnya.

Dalam sidang lapangan tersebut majelis hakim menanyakan kepada tergugat dan tergugat intervensi perihal pemasangan pengumuman permohonan izin lingkungan hidup dan pengumuman penerbitan izin lingkungan hidup.

Dijelaskan oleh Febrianto Kuncoro bahwa pihaknya dari Dinas Lingkungan Hidup menyerahkan pengumuman permohonan izin lingkungan kepada pihak The Zuri.

“Kami hanya menyerahkan pengumuman permohonan izin lingkungan kepada pihak The Zuri selanjutnya pemasangannya kami tidak tahu,” ucap Febri.

Sementara dari pihak The Zuri Hotel menyampaikan bahwa mereka memasangkan/menempelkan pengumuman permohonan izin lingkungan di pagar tembok menghadap keluar.

“Mungkin sekitar 3 hari dipasang, tapi karena akan dibuat pintu pengumuman itu hilang,” ucap Okto Rudi dari pihak The Zuri.

Sementara terkait pengumuman penerbitan izin lingkungan The Zuri Hotel saat ditanya oleh kuasa hukum penggugat Okto Rudi menyampaikan bahwa pihaknya hanya memasang satu pengumuman.

“Kami hanya sekali memasang pengumuman, tidak ada yang lain,” ucapnya.

Terkait hal tersebut Ketua Majelis Hakim Irhamto, SH., meminta pihak tergugat (Bupati OKU) untuk tidak berlepas tangan terkait tahapan pengumuman penerbitan izin lingkungan.

“Ini pembelajaran untuk kita bersama, lain kali jangan dilepaskan begitu saja, dan menjawab kami tidak tahu,” ucap Irhamto yang ditujukan kepada Febrianto Kuncoro.

Dalam sidang lapangan tersebut majelis hakim bersama penggugat, tergugat serta tergugat intervensi juga melakukan peninjauan wilayah sekitar The Zuri Hotel yang menurut para penggugat terdampak pembangunan hotel tersebut.

Usai peninjauan lapangan majelis hakim menyampaikan kepada para pihak agar perkara ini bisa diselesaikan secara damai.

“Kalian yang di sini yang lebih tahu manfaat dari pembangunan (The Zuri Hotel) ini, kami berharap ini bisa diselesaikan secara damai,” ucap Irhamto.

Kuasa hukum Yalhi OKU Raya Sapriyadi Syamsudin menjelaskan kepada awak media bahwa pihaknya berkeyakinan akan memenangkan gugatan tersebut.

“Kami selaku penggugat sangat berkeyakinan bahwa apa yang kami dalilkan mengenai pasal 39 UU 32 tahun 2009 tentang wajib di umumkannya izin lingkungan maupun permohonan izin lingkungan, maka hari ini kami berkeyakinan pembangunan The Zuri Hotel ini cacat pormil atau cacat yuridis karena tak ada satupun saksi ataupun bukti surat pembangunan The Zuri Hotel di umumkan melalui multi media,” ucap Sapriyadi.

Sementara itu kuasa hukum tergugat Febrianto Kuncoro, S.KM., menyampaikan bahwa keputusan apaun terkait gugatan tersebut pihaknya menyerahkan kepada pengadilan.

“Masalah keputusan apapun ya kita serahkan kepada pengadilan ini,” ucap Febrianto Kuncoro singkat.

Sidang selanjutnya akan memasuki penyampaian kesimpulan dari penggugat dan tergugat, para pihak akan mengajukan kesimpulan secara tertulis dan meminta waktu 2 minggu kepada majelis hakim untuk menyampaikan kesimpulannya melalui sistem informasi pengadilan (sistem online). (bw)

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

nineteen + 10 =

Berita Populer