Dr. Mahmud Mulyadi saat disumpah sebagai saksi ahli dalam sidang praperadilan Johan Anuar

Sidang Praperadilan JA, Saksi Ahli : Jika Penetapan Tersangka Diluar Prosedur Mekanisme Hukum, Penetapan Tersangka Itu Tidak Sah

OKU, beritakite.com – Sidang lanjutan gugatan Praperadilan atas penetapan tersangka Wakil Bupati OKU Johan Anuar (JA) dalam perkara pembelian lahan kuburan tahun 2013 kembali dilaksanakan di Pengadilan Negeri Baturaja, Kamis (9/1/2020).

Sidang Pra4peradilan dengan nomor perkara 2/Pid.Pra/2019/PN BTA dilaksanakan di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Baturaja dengan hakim tunggal Agus Safuan Amijaya.

Sidang hari ini mengagendakan pengajuan bukti tambahan dari pemohon dan termohon serta mendengarkan keterangan saksi ahli dari pemohon.

Pemohon Johan Anuar diwakili kuasa hukumnya Titis Rachmawati, Andre Yunialdi serta 3 orang lainnya, sedangkan dati pihak termohon Dirkrimsus Polda Sumsel nampak hadir Kombes Pol M.L Jhon Mangundap, AKBP. Amran Rudi Novianto, AKBP Herwansyah Saidi, dan Kompol Asep Durahman.

Saksi ahli yang dihadirkan pemohon adalah Dr. Mahmud Mulyadi Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Dalam keterangannya saat menjawab pertanyaan kuasa hukum pemohon saksi ahli menyatakan bahwa Proses praperadilan adalah untuk menguji secara prosedur penetapan tersangka apakah berwenang atau tidak.

Menurut Mahmud Mulyadi mekanisme Mahkamah Agung berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 setelah permohonan praperadilan sesorang diterima, maka jika hakim memerintahkan dilakukan SP3 terhadap suatu perkara, maka harus diterbitkan SP3 terlebih dahulu, baru bisa ditetapkan tersangka kembali jika ditemukan alat bukti baru.

“Alat Bukti baru berdasarkan Perma No. 4 tahun 2014 adalah bukti yang benar-benar baru sedangkan berdasarkan Keputusan MK N0. 42 tahun 2017 adalah alat bukti lama yang secara formil ditolak dan diperbaiki serta diajukan kembali” ujar Mahmud Mulyadi.

Mahmud Mulyadi menjelaskan bahwa penetapan kembali seseorang sebagai tersangka disertai adanya dua alat bukti baru setelah penerbitan SP 3 adalah sebuah mekanisme hukum.

“Jika penetapan tersangka diluar prosedur mekanisme hukum itu, maka penetapan tersangka itu tidak sah,” ujarnya.

Dalam sidang tersebut kuasa hukum termohon sempat menanyakan siapakah yang berwenang menemukan dan mencari bukti baru.

“Penyidik,” tegas saksi ahli

Sementara saat menjawab pertanyaan hakim tentang kapan penetapan tersangka apakah diawal penyidikan ataukah diakhir saksi ahli menyampaikan bahwa berdasarkan KUHP maka status tersangka dilakukan diakhir proses penyidikan.

Sidang lanjutan gugatan praperadilan Johan Anuar akan dilanjutkan kembali pada hari Jumat 10 Januari 2020. (bw)

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

7 + 20 =