Andrie Zuliansyah Founder Rumah Belajar Depati

Tabir Dialektika: Dilema PILKADA

Oleh : Andrie Zuliansyah, S.P.
Founder Rumah Belajar Depat

Akhir 2019 berada di ujung temponya. Robekan kertas selanjutnya kita akan berada ditempo selanjutnya, 2020. Tahun 2020 adalah tahun politik daerah. Pilkada serentak akan berlangsung pada 23 September 2020 di 270 daerah (9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota). Tentu ini akan menjadi pesta hingar bingar, sebab jika kita bandingkan dengan pilkada serentak 2018 lalu jumlahnya tidak sebanyak 2020, 171 berbanding 270.

Telah lama pilkada menjadi pergunjingan para elit, secara biaya dikeluarkan untuk pilkada sangat fantastis. Menurut Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin berujar, anggaran total pilkada serentak 2020 diperkirakan sekitar 15,31 triliun rupiah (Kompas, 07/10/2019). Jika kita pukul rata dengan biaya sefantastis itu, maka tiap daerah mengeluarkan setidaknya 55 miliar dari anggaran APBD mereka.

Berbagai anggapan mengatakan dana sebanyak itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan bla-bla yang lebih berfaedah dari sekedar selembar kertas yang dicoblos. Selain biaya, masalah konflik sosial secara horizontal menjadi alasan para elit ingin meniadakan pilkada langsung dan melokalisasi pilkada ke dalam bilik DPRD seperti sebelum tahun 2005. Ini terbukti pada tahun pilkada serentak 2018 di kabupaten Empat Lawang menelan satu korban jiwa dari konflik horizontal antar timses paslon.

Sangat disayangkan pesta yang harusnya bersukaria menjadi ajang berdarah. Hal-hal lain seperti money politic dan pemimpin yang dilahirkan dari pilkada langsung tidak memberikan determinasi pada perubahan daerah menjadi alasan lain yang menguat untuk meninjau ulang pilkada. Jumlah kepala daerah yang ditangkap KPK dari tahun 2004-2019 berjumlah 114 kepala daerah yakni 17 gubernur, 74 bupati, dan 23 walikota.

Mayoritas dari kepala daerah tersebut adalah hasil dari pilkada langsung. Mendagri Tito Karnavian memberikan sedikit guncangan terhadap eksistensi pilkada langsung. Beliau berdalih pilkada belum menghasilkan perubahan yang signifikan dengan kemajuan daerah, jika dikomparasikan dengan biaya pilkada langsung yang mahal. Bahkan, beliau mengatakan jika tidak ada uang 30 miliar tidak akan ada yang berani maju sebagai calon kepala daerah. Dengan sederhana bisa dikatakan pilkada hanya akan menghasilkan pemimpin yang berduit dan minus kapabilitas. Singkat cerita pilkada langsung mulai digoyang elit eksistensinya dengan cukup masif.

Tentu kita bisa berdebat panjang mengenai metodologi pemilihan kepala daerah apakah secara langsung atau tidak langsung (dipilih DPRD) dengan berbagai alasan rasional. Namun, penulis melihat apapun metodologi yang kelak akan kita terapkan secara ajeg dalam menentukan siapa yang akan memimpin daerah harus memperhatikan setidaknya 3 hal, yaitu kedaulatan rakyat, SDM calon pemimpin daerah, dan pertanggungjawaban politik.

Kedaulatan rakyat adalah inti dari demokrasi. Demos dan kratos yang digabungkan artinya adalah kekuasaan/kedaulatan rakyat mengimplikasikan bahwa kekuasaan sesungguhnya tidak dikuasai segelintir orang. Meskipun, dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat akan didelegasikan kepada institusi-institusi negara yang absah yang dikelola segelintir orang.

Dalam pilkada langsung tentu sangat sukar mengatakan kedaulatan rakyat tidak terjadi. Karena rakyat terlihat menunjukan kedaulatannya dengan memasuki bilik suara tanpa ada yang ditutupi, kecuali siapa yang mereka pilih. Walaupun terdapat manipulasi yang masif pun rakyat merasa kedaulatannya sudah mereka berikan. Berbeda dengan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Walaupun DPRD adalah perpanjangan tangan dari rakyat tapi rakyat tidak merasakan kedaulatan mereka berikan kepada pemimpin yang mereka inginkan. Peluang perbedaan gap selera dan kepentingan elit terbuka lebar.

Terlebih lagi sejarah pilkada saat rezim orba sudah membuktikan bahwa elit cenderung mengabaikan kedaulatan rakyat. Demokrasi adalah permasalahan selera rakyat bukan selera segelintir orang yang lebih kepada oligarki. Jika sampai sekarang pemilihan kepala daerah melalui DPRD, kita mungkin tidak akan mendengar nama Jokowi, Ridwan Kamil, dan Anies Baswedan muncul dijajaran mentereng politik daerah mereka masing-masing.

Sumber Daya Manusia (SDM) pemimpin politik daerah memiliki urgensi yang tidak kalah determinan. SDM pemimpin politik erat berkait dengan partai politik. Karena hampir bisa dipastikan mayoritas seluruh pemimpin politik daerah dilahirkan oleh partai politik. Meskipun, ada jalur perseorangan untuk maju sebagai kepala daerah tapi tidak jarang justru ia diisi oleh kader partai politik yang tidak diakomodasi oleh partai, seperti Ryan Ernest dari PSI yang berencana maju dari jalur independen di pilkada Batam 2020 nanti.

Pengkaderan partai politik di daerah tidak bisa kita katakan serta merta buruk. Ada partai yang sudah established yang rutin dan berjenjang melakukan pelatihan untuk para kadernya agar meningkat kemampuan dalam kepemimpinan politiknya. Namun, pengkaderan partai politik yang rutin dan berjenjang seringkali tidak sesuai dengan selera masyarakat. Lihat saja Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Herman Deru mereka bukan kader partai politik pada saat awal pencalonan mereka. Atau baru akan masuk partai politik ketika mereka mau mencalonkan diri sebagai kandidat,seperti Gibran Rakabuming. Ini menandakan partai politik memiliki gap dengan selera masyarakat dalam soal mencetak SDM pemimpin politik.

Partai politik seperti berkerja dengan dunia yang berbeda dengan masyarakat, sehingga peran mereka sebagai kaderisasi politik terkesan sia-sia. Jika seperti ini apakah kita bisa katakan bahwa pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh DPRD mampu melahirkan pemimpin yang sesuai dengan selera masyarakat? Padahal, kita tahu DPRD adalah kumpulan kader-kader partai politik.

Pertanggungjawaban dalam politik merupakan hilir dari kedaulatan politik yang diberikan oleh si empunya kuasa, rakyat. Seperti kita menitipkan suatu barang ke seseorang, kita menentukan jadwal kapan kita akan mengambil barang tersebut. Barang tersebut harus tersedia saat waktunya tiba. Bahkan, saat tiba-tiba si empunya mau mengambil barang tersebut orang tersebut juga harus siap mengembalikan barang titipan tersebut.

Itulah ilustrasi pertanggung jawaban dalam politik. Pilkada langsung memberikan kita pengertian bahwa rakyatlah yang memiliki kekuasaan dan memilih orang yang akan berkuasa di suatu daerah. Maka, dengan rakyat mereka akan bertanggung jawab secara substansif. Meskipun secara prosedural DPRD yang dijadikan alat untuk mengawasi kinerja dan menagih kuasa, tapi tetaplah rakyat yang memiliki kekuasaan rakyat.

Hal tersebut akan berbeda kesan jika DPRD yang diberikan kekuasaan memilih siapa yang akan menjadi kepala daerah. Kesan pemilik kekuasaan ada di DPRD. Padahal mereka bukan pemilik kuasa sesungguhnya, hanya penagih kuasa. Secara politik, kepala daerah terpilih oleh DPRD tidak akan melayani rakyat dengan benar tapi akan menjadi pelayan DPRD. Sebab dari DPRD mereka bisa berkuasa. Maka, deal-deal politik yang terjadi bukan untuk kemaslahatan rakyat tapi kemaslahatan oligarki.

Sejenak marilah kita berpikir kembali bahwa demokrasi daerah kita masih berkutat dengan permasalah prosedural yang terkesan tidak substantif. Kegagalan kita mengelola demokrasi daerah (konflik horizontal, biaya politik yang mahal, korupsi, ketidakmajuan ekonomi daerah) menjadikan kita sering kali mengkambinghitamkan pilkada langsung dengan menggugat eksistensi pilkada langsung dan ingin mengembalikan kepada cara lama.

Substansi demokrasi yang belum kita capai
dalam demokrasi daerah tidak serta merta mengabaikan prosedural demokrasi daerah yang relatif sudah tepat. Jika terdapat kekurangan dalam implementasi tidak lantas kita harus mengobrak-abrik tatanan demokrasi daerah kita yang memberikan kuasa pada rakyat.

Di akhir tulisan ini penulis menuliskan pendapat David Held tentang demokrasi dalam karyanya Models of Democracy bukan untuk menyimpulkan tapi membuka tabir dialektika kita, “suatu bentuk pemerintahan dimana, pertentangan monarki dan aristokrasi, rakyatlah yang memerintah”. Sekali lagi, Rakyatlah yang memerintah.

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

seven + nine =

Berita Populer