Tidak Memasang Papan Informasi Proyek, Pembangunan Jalan Ini Disoal Warga

Baturaja, beritakite.com –Pembangunan infrastuktur jalan adalah sebuah keniscayaan guna menunjang pembangunan yang tengah digalakkan pemerintah, infrastruktur jalan  yang baik akan memberikan akses yang mudah bagi masyarakat dalam menjangkau pusat-pusat perekonomian.

Namun sayangnya seringkali pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah justru melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pembangunan infrastruktur tersebut berpotensi merugikan keuangan negara/daerah.

Salah satu pembangunan infrastruktur jalan yang pelaksanaannya diduga melanggar peraturan adalah pembangunan jalan yang dilaksanakan di Desa Gedung Pekuon Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu

Josi Robet, S.Pd. Ketua Gerakan Rakyat dan Pemuda (GARDA) OKU dalam pres releasenya pada hari ini (Selasa, 7/8/2018) menyampaikan bahwa ada dua kegiatan pembangunan jalan di Desa Gedung Pekuoan Kecamatan Lengkiti yang menurut dugaan pihaknya ke dua proyek tersebut bermasalah, karena kedua proyek jalan tersebut tidak memasang papan informasi proyek, pembangunan dimaksud adalah Peningkatan Jalan Kampung 1 Desa Gedung Pekuon dan Peningkatan Jalan Menuju Lubuk Sawong Desa Gedung Pekuon.

Proyek Peningkatan Jalan Lubuk Sawong Desa Gedung Pekuon

Josi Robet menegaskan setiap proyek tanpa papan nama informasi proyek merupakan sebuah ‘pelanggaran’ karena tidak sesuai dengan amanat Undang – Undang dan Peraturan lainnya. Kedua peraturan dimaksud yakni Undang – Undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Proyek tanpa Papan Informasi proyek, melanggar Undang-Undang dan Peraturan Presiden,” ujar Josi Robet saat dihubungi beritakite.com

Menurut Tokoh Pemuda di Kabupaten OKU ini, papan informasi proyek bertujuan agar pelaksanaan setiap proyek dapat berjalan dengan transparan. Dimana keterbukaan atau transparansi ini dimulai sejak tender atau lelang proyek dilakukan termasuk tender proyek yang dilakukan di badan publik.

“Pada pasal 25 Perpres diatur mengenai pengumuman rencana pengadaan barang/jasa pemerintah, melalui website, portal LPSE, papan pengumuman resmi, dan sebagainya. Ini semakin memperkuat apa yang juga diatur dalam UU nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP),” paparnya.

Disinggung mengenai langkah apa yang akan dia ambil terkait kegiatan pembangunan yang tidak memasang papan informasi proyek tersebut, dengan tegas Josi Robet menyatakan

“Kami menduga pihak pelaksana proyek sengaja menyembunyikan informasi terkait pelaksanaan proyek tersebut, oleh karena itu, kami dari Garda OKU bersama masyarakat akan terus mengawal seluruh proyek pembangunan yang ada di Desa gedung Pekuon tersebut” pungkas putra asli Desa Gedung Pekuon Tersebut.

Sementara itu, pihak pelaksana proyek Peningkatan Jalan Kampung 1 Desa Gedung Pekuon dan Peningkatan Jalan Menuju Lubuk Sawong Desa Gedung Pekuon hingga berita ini diterbitkan belum bisa dihubungi untuk diminta konfirmasi terkait belum dipasangnya papan informasi proyek tersebut. (bw)

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

10 + 6 =