Wakil Bupati Lahat, Haryanto, SE MM saat menyerahkan secara simbolis BLT DD kepada warga penerima BLTDD di 10 Desa di Kecamatan Pulau Pinang.

Warga Misbar Lahat Belum Juga Terima Bantuan, Mendesak Dapat Bantuan BLT Dana Desa

LAHAT, Beritake.com – Sudah beberapa bulan terjadi pandemi Corona, tetapi warga miskin baru (misbar) di Lahat hingga kini belum juga mendapat bantuan. Saat ini warga mulai mempertanyakan soal bantuan untuk Misbar ini kepada kepala desa. Bahkan ada warga yang sudah terdata di misbar namun tetap minta mendapatkan BLT dari dana desa.

Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Pemkab Lahat, Iskandar melalui Kabid Penanganan Fakir Miskin, Joni efendi, menjelaskan adanya pendataan Misbar bagi warga di Bumi Seganti Setungguan. Data Misbar sudah di buat SK oleh Bupati lahat.
Terkait data misbar sendiri, awalnya sebanyak 64.867. Namun data tersebut dikembalikan untuk diverifikasi ulang hingga saat in tinggal 57.966.

Diterangkannya, verifikasi dilakukan untuk mensinkronkan data penerima sehingga penerima misbar tidak tumpang tindih dengan penerimaan bantuan lain seperti PKH, BLT DD, BPNT dan bantuan lain yang dikucurkan oleh pemerintah.

“Ya, awalnya munculnya Misbar ini dari hasil konfrence Gubernur Sumsel beberapa waktu lalu. Nah, saat itu kabupaten kota selama empat hari diminta untuk melakukan pendataan misbar. Hasil pendataan tersebut kemudian diminta kembali dilakukan verifikasi hingga terjadilah pengurangan, “terang Joni

Sementara, sebelumnya di Kantor Camat Pulau Pinang, terjadi perdebatan antara puluhan warga jati dengan Kades, Camat, perwakilan Dinas Sosial, BPMDes. Dalam pertemuan bertajuk audensi tersebut puluhan warga Jati meminta agar 147 warga jati bisa mendapatkan BLT DD. Joni sendiri tidak menapik jika saat ini muncul keresahan di tengah masyarakat yang mempertanyakan kapan misbar akan diterima termasuk munculnya kecemburuan bagi warga yang menetima bantuan bentuk lain seperti PKH dan BLT DD.

Namun demikian, Joni mengungkapkan Dinsos Lahat belum mengetahui kapan dana yang akan diambil melalui dana APBD Pemkab Lahat tersebut akan diterima. Tak hanya itu, ia juga belum mengetahui persis besaran dan jenis bantuan yang dimasudkan

“Sekarang masih disinkronkan. Ya kita imbau warga sabar. Karena misbar sifatnya usulan jangan berlebihan karena kita menunggu kebijakan dari provinsi Sumsel. Kalau harapan kita segera bisa cair, ” ujarnya

Sementara, terkait dana misbar sendiri banyak kades yang menjadi ‘bulan bulanan’ warga. Salah satunya dialami Hadi Dermawan, Kades Jati, Kecamatan Pulau Pinang, Lahat. Selain banyak warga yang menanyakan dana misbar saat ini ia juga dibingungkan adanya warga untuk dimasukkan kedalam penerima BLT DD. Padahal warga sebanyak 147 tersebut ada yang sudah masuk dalam penerima misbar.

“Ya ada warga kita protes kenapa tidak masuk sebagai penerima BLT DD. Bahkan, kemarin diadakan pertemuan di kantor camat puluhan warga memaksa harus mendapatkan BLT DD. “

“kami pemdes merasa tersandera padahal kami sudah melakukan pendataan sesuai aturan. Kalau warga itu sudah mendapatkan bantuan dari program lain seperti PKH, mIsbar dan lainya tidak boleh lagi dapat BLT DD, “ujar Hadi

Ditegaskan Hadi, pihaknya mau saja memasukkan bahkan semua warga desa jika sesuai dengan aturan dan tidak tumpang tindih. Namun jika tidak sesuai aturan maka dirinya yang akan kena imbas hukum dari hal tersebut. Bahkan untuk membantu warganya kata Hadi, ia meminta warga yang ingin dimasukkan sebagai penerima BLT DD membuat surat pernyataan agar apabila dikemudian hari warga yang menerima BLTDD juga menerima bantuan lain bersedia mengembalikan uang tersebut. Termasuk bagi warga yang berkecukupan atau tidak masuk dalam kreteria penerima BLT DD.

“Ya kita berharap banyak kepada pemerintah Pusat, provinsi hingga pemkab agar segala bentuk macam bantuan ini jelas sampai kepada warga sehingga tidak terjadi salah paham.”

“Dan kami perangkat desa tidak dikambing hitamkan. Seperti misbar, kami gak tahu dana tersebut akan melewati Kades atau gak tapi warga tahunya ke kami karena kami yang mendata. Ya akan kita data ulang lagi penerima BLTDD kalau memang sesuai aturan akan kita masukkan, “ujarnya

Senada, Ketua Forum Kades Kecamatan Pulau Pinang, Budi Indra Irawan mengungkapkan terjadi kesalahpahaman antar warga dan perangkat desa terkait dana BLTT DD dan misbar.

Menurutnya, saat ini setidaknya ada tiga desa di Kecamatan Pulau Pinang yakni Lubuk Sepang, Kuba dan Jati yang warga meminta Kades untuk memasukkan dalam penerima BLT DD.
Per desa rata rata ratusan warga yang diusulkan.

Dijelaskan Indra, pada dasarnya tak masalah apa yang diususlkan warga tersebut. Hanya saja, warga yang sudah terdata sebagai penerima bantuan bentuk lain bersedia membuat surat pernyataan agar bersedia mundur dari pendataan atau bersedia mengembalikan.

“Kalau kades mau semua warga mendapatkan BLT DD agar tidak terjadi cemburu sosial dan kisruh. Tapi kades juga harus sesuai aturan karana kalau menyalahi aturan kadesnya bisa bersentuhan dengan hukum,”tegasnya.

Sementara, sebelumnya di Kantor Camat Pulau Pinang, terjadi perdebatan antara puluhan warga jati dengan Kades, Camat, perwakilan Dinas Sosial, BPMDes. Dalam pertemuan bertajuk audensi tersebut puluhan warga Jati meminta agar 147 warga jati bisa mendapatkan BLT DD. (Sr)

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

15 + three =

Berita Populer

Berita Sumsel

iklan kpu