Pendaftaran Gugatan Pembangunan The Zuri Hotel ke PTUN Palembang oleh YALHI OKU Raya

YALHI Gugat Pembangunan The Zuri Hotel, Kuasa Hukum Optimis Menang

OKU, beritakite.com – Yayasan Lembaga Lingkungan Hidup (YALHI) OKU RAYA bersama Kuasa Hukumnya Sapriadi Syamsuddin, SH, MH & Partner, Kamis (23/4/2020) mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang. Kedatangan YALHI bersama Kuasa Hukumnya Sapriadi Syamsuddin ke PTUN Palembang ini adalah untuk mendaftarkan gugatan yang ditujukan kepada The Zuri Hotel yang dibangun di Desa Terusan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).

Menurut Sapriadi Syamsudin dalam gugatan tersebut kliennya (YALHI) meminta agar PTUN Palembang membatalkan dan atau mencabut Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Drs. H. Kuryana Azis pada tanggal 21 Mei 2018 lalu melalui Surat Keputusan Bupati OKU No:660/30/KPTS/XXV.1/2018 Tentang IIzin Lingkungan The Zuri Hotel yang berdiri di wilayah Desa Terusan, Jalan Lintas Baturaja – Prabumulih, Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan.

“Membatalkan dan atau Mencabut SK Bupati OKU No:660/30/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin Lingkungan The Zuri Hotel tersebut karena diduga cacat hukum” Tegas Sapri Syamsudin.

Bukti pendaftaran gugatan YALHI atas pembangunan The Zuri Hotel

Seperti diketahui, YALHI adalah sebuah Yayasan yang konsen dalam bidang lingkungan hidup terutama di wilayah Ogan Komering Ulu, dimana Yayasan ini selalu aktif mengkampanyekan agar lingkungan tetap hijau, bersih, asri, lestari tanpa adanya polusi, pencemaran atau pelanggaran oleh Perusahaan yang tidak memenuhi standar lingkungan, bahkan Yayasan ini sering menjadi rujukan sebagai tim penilai ketika ada pembahasan tentang lingkungan atau Amdal.

Syaiful Amin, SH., Ketua Yayasan Lingkungan Hidup (YALHI) didampingi oleh Sekretaris YALHI, Amrul Alamsyah, SE menjelaskan kepada media suaraindonesianews.com, bahwa, sesuai ketentuan UU No 32/2009 ttg PPLH juncto PP No 27/2012 tentang Izin Lingkungan, maka Permohonan Izin Lingkungan dan Izin Lingkungan yang telah diterbitkan WAJIB diumumkan melalui media massa, agar dapat diketahui oleh pihak-pihak terkait (stakeholders).

“Permohonan Izin Lingkungan & Izin Lingkungan The Zuri Hotel yang sudah diterbitkan tidak pernah diumumkan melalui media massa, yang mengakibatkan YALHI OKU Raya tidak bisa berperan serta memberikan masukan, saran dan pendapat terkait kualitas Lingkungan Hidup,” ucap Syaiful Amin.

Menurut Syaiful seharusnya Pemerintah sebelum menerbitkan izin, harus mengikuti tahapan dulu tidak langsung main keluarkan izin saja. Intinya setiap izin lingkungan harus terpenuhi semua syarat dan tahapannya tidak numbur sana nabrak sini seperti ini, dan Permohonan Izin Lingkungan dan Izin Lingkungan yang telah diterbitkan itu, wajib diumumkan melalui media massa, agar dapat diketahui oleh pihak-pihak terkait (stakeholders) atas pristiwa ini kami menggugat ke PTUN Palembang, agar izin lingkungan the zuri hotel yang sudah diterbitkan oleh Bupati OKU harus segera dicabut, karena diduga cacat prosedur (cacat hukum).

Sementara Sapriadi Syamsuddin, SH, MH Kuasa Hukum YALHI menyatakan bahwa pihaknya yakin bakal memenangkan gugatan tersebut.

“Atas gugatan ini, kami yakin menang dan izin lingkungan the zuri hotel tersebut harus segera dibatalkan dan atau dicabut, karena itu diduga cacat hukum,” ujar Sapriadi Syamsudin. (bw)

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

nine − 2 =

Berita Populer

Berita Sumsel

iklan kpu