BATURAJA, beritakite.com – Sejumlah tokoh agama di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) memberikan tanggapan terkait adanya isu people power jelang pengumuman hasil Pilpres 2019.
Menurut pandangan para tokoh agama Kabupaten OKU tetsebut people power adalah hal yang tidaklah perlu, sebab hal itu dapat mengancam keutuhan dan keamanan bangsa Indonesia.
Ketua Rois Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten OKU KH. Khaeri, M.Pdi, M.Si., pada Selasa (14/05/2019) menyerukan kepada seluruh jajaran kader Nahdlatul Ulama di Kabupaten OKU dan organisasi otonom dibawah NU untuk tidak ikut serta dalam aksi people power yang mungkin terjadi pada tanggal 22 Mei 2019 nanti.
“Saya selaku Rois Syuriah NU Kabupaten OKU menginstruksikan kepada seluruh jajaran NU di OKU beserta organisasi otonom dibawah NU untuk tidak ikut serta dalam kegiatan aksi people power pada 22 Mei nanti di kantor KPU Pusat di Jakarta” kata KH. Khaeri.
Selain itu KH. Khaeri juga menghimbau kepada seluruh kader NU di daerah lain juga untuk tidak terlibat dalam aksi people power tersebut.
Terpisah Ketua Penyelenggara Khatolik Kementerian Agama Kabupaten OKU Drs.Maryono,Ipi juga menghimbau agar jemaat Katolik Kabupaten OKU tidak turut serta dalam aksi people power itu.
“Kami menghimbau kepada seluruh jemaat Katolik yang ada di Kabupaten OKU untuk tidak turut serta dalam aksi people power yang mungkin terjadi pada 22 Mei nanti” Ujar Drs. Maryono.
Dirinya juga berharap seluruh umat beragama yang ada di Kabupaten OKU untuk tidak terprovokasi oleh isu people power tersebut.
Hal senada disampaikan oleh Ketua majelis budhayana OKU Iwan Handoko, Iwan berpendapat bahwa people power itu tidak tepat karena membuat situasi dan kondisi bangsa tidak harmonis, terlebih dapat menimbulkan gesekan antar masyarakat.
“People power tidak tepat, karena ada mekanisme yang harus dilalui. People power membuat situasi negara tidak kondusif. Kita harus hormati keputusan KPU,” Ujar Iwan.
Para tokoh agama tersebut menyerukan, apabila ada hal yang dianggap terdapat kecurangan, maka haruslah diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku dan apabila ada hal yang dinilai curang atau apapun itu, maka haruslah diselesaikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. (bw)
Komentar