Lahat, Beritakite.com – Isu perombakan besar-besaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat kian menguat. Setelah sebelumnya beredar kabar “Jumat Keramat”, kini muncul istilah baru yang lebih menggetarkan: “Selasa Merana”, yang disebut-sebut akan menjadi momentum pencopotan massal pejabat eselon II, III, dan IV.
Langkah tegas ini dikabarkan merupakan hasil evaluasi satu tahun kepemimpinan Bupati Lahat, yang menilai banyak pejabat belum mampu menunjukkan kinerja optimal. Sejumlah indikator seperti lambannya realisasi program, minim inovasi, hingga ketidaksinkronan dengan visi pembangunan menjadi sorotan utama.
Seorang sumber internal menyebut, perombakan kali ini bukan sekadar rotasi biasa.
“Ini bukan rotasi, ini pembersihan. Yang tidak bekerja, siap diganti,” ujarnya.
Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bahkan disebut masuk dalam daftar evaluasi karena capaian program yang jauh dari target. Pola kerja lama yang cenderung stagnan dinilai masih mendominasi.
Bupati disebut telah berulang kali menegaskan bahwa pejabat harus bekerja cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah.
“Kalau tidak bisa lari, jangan berdiri di barisan depan,” ungkap sumber tersebut menirukan pesan pimpinan.
Selain itu, beredar informasi bahwa beberapa posisi strategis eselon II kemungkinan akan diisi oleh pejabat dari luar Kabupaten Lahat, sebagai bagian dari upaya penyegaran birokrasi.
ASN Mulai Resah
Isu mutasi massal ini memicu kegelisahan di kalangan ASN. Sejumlah pejabat dikabarkan mulai melakukan berbagai langkah untuk mengamankan posisi.
Bahkan, ada instruksi internal agar seluruh ASN tidak melakukan dinas luar dan tetap berada di Lahat dalam beberapa hari ke depan.
“Kami diminta standby. Informasinya pelantikan bisa Selasa, Rabu, atau Kamis,” ujar seorang ASN yang enggan disebutkan namanya.
Sorotan Praktisi Hukum
Praktisi hukum Lahat, Bakrun Satia Darma, menilai langkah ini bisa menjadi titik balik, asalkan dilakukan secara objektif.
Menurutnya, rotasi jabatan memang diperlukan sebagai bentuk penyegaran, namun harus berbasis kinerja, bukan kepentingan.
“Kalau rotasi karena KKN atau tidak sesuai kompetensi, justru akan memperburuk birokrasi. Mutasi hanya jadi rutinitas tanpa dampak,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penempatan pejabat harus sesuai dengan latar belakang keilmuan dan pengalaman agar program pembangunan berjalan maksimal.
Momentum Krusial
Rencana perombakan ini disebut akan dilakukan sebelum proses lelang dan penunjukan proyek APBD 2026. Hal ini menambah spekulasi bahwa langkah tersebut juga bertujuan memastikan tata kelola anggaran berjalan lebih bersih.
Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi dari Pemerintah Kabupaten Lahat terkait jadwal pelantikan. Namun jika “Selasa Merana” benar terjadi, maka hari itu akan menjadi momen paling menentukan bagi banyak pejabat—di mana jabatan bukan lagi sekadar posisi, tetapi soal kinerja nyata.(Jn)
Komentar