Palembang, Beritakite.com ā Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan melalui Plt. Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Berti Andriani, menjadi narasumber dalam kegiatan Penilaian Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah yang diselenggarakan oleh BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (30/6), bertempat di Aula Dapunta Hyang Lantai III BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.
Dalam kegiatan tersebut, Berti Andriani didampingi oleh staf Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Risky Egatama. Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, dan Kesejahteraan Rakyat BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan, M. Sultan, serta dimoderatori oleh Kepala Subbidang Pemerintahan, Apriyanto Sylvandri.
Peserta kegiatan terdiri atas perwakilan Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Bagian Hukum pemerintah kabupaten/kota, BAPPEDA kabupaten/kota, serta perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Dalam pemaparannya, Berti Andriani menjelaskan maksud dan tujuan Penilaian Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah sebagai upaya mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Selain itu, peserta juga diberikan penjelasan mengenai indikator penilaian, data dukung yang harus dipenuhi, serta tata cara pengunggahan dan pengisian data melalui aplikasi SipatuHAM.
Berti Andriani menekankan pentingnya kelengkapan dan ketepatan data dukung sebagai dasar penilaian kepatuhan HAM bagi instansi pemerintah. Melalui pemahaman yang baik terhadap setiap indikator, diharapkan seluruh pemerintah daerah mampu memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan sehingga memperoleh hasil penilaian yang optimal.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, dan Kesejahteraan Rakyat BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan, M. Sultan, menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman seluruh perangkat daerah terhadap indikator-indikator Penilaian Kepatuhan HAM. Dengan pemenuhan data dukung yang lengkap dan sesuai ketentuan melalui aplikasi SipatuHAM, diharapkan pemerintah daerah di Sumatera Selatan dapat meraih predikat Patuh HAM.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif. Para peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengajukan berbagai pertanyaan terkait pemenuhan indikator, mekanisme pengisian aplikasi SipatuHAM, serta penyusunan dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses penilaian.
Secara keseluruhan, kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh instansi pemerintah di wilayah Sumatera Selatan semakin memahami mekanisme Penilaian Kepatuhan HAM dan mampu memenuhi seluruh indikator yang dipersyaratkan sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia.












Komentar