oleh

Kasi Intel Kejari OKU Bahas Program Ketahanan Pangan Hingga Sosialisasi Program PPS Dihadapan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Se-Lengkiti

-OKU-657 Dilihat

OKU – Penggunaan dana desa untuk kegiatan ketahanan pangan menjadi perhatian serius Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu (Kejari OKU) Provinsi Sumatera Selatan, hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri OKU Asnath Anytha Idatua Hutagalung, SH, MH., melalui Kasi Intelijen Variska Ardina Kodriansyah, SH., MH., saat menjadi pembicara dalam kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Dibidang Hukum Pencegahan Tindak Pidana Korupsi se Kecamatan Lengkiti, Sabtu (17/12/2022).

banner 336x280

Menurut Variska Ardina Kodriansyah, SH, MH., ketahan pangan sebagai program prioritas dalam penggunaan dana desa tahun 2022 yang mendapat porsi 20% dari dana desa, maka program ketahanan pangan dalam pelaksanaannya (pembelian bibit ternak) harus dilaksanakan dengan benar sesuai dengan aturan yang ada, agar tidak menjadi permasalahan hukum dikemudian hari.

“Ketahanan pangan ini menjadi prioritas makanya perhatikan dasar pembelian hewan ternak untuk program ini harus jelas payung hukumnya, spesifikasi ternak yang akan dibeli seperti apa, standar harga seperti apa, gunakan harga standar bupati (standar harga kabupaten), jika standar harga belum ada, mintakan ke dinas terkat (Dinas PMD) untuk membuatkan standar harga,” tegas Variska.

Dijelaskan Variska bahwa standar harga tersebut nantinya akan menjadi acuan dalam pembelian bibit ternak yang akan dibudidaya oleh desa “Harus ada spesifikasi harga yang jelas mengenai umur, bobot dan  jenis hewan ternak yang akan dibeli, sehingga nantinya dalam pengadaan tersebut tidak akan menyalahi ketentuan,” jelasnya.

Dalam acara yang dilaksanakan oleh Forum Kepala Desa Kecamatan Lengkiti dan dilaksanakan di Gedung Serba Guna Desa Karang Endah tersebut, selain menjelaskan tentang program prioritas dana desa, Kasi Intelijen Kejari OKU juga menjelaskan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam kegiatan pendampingan pembangunan pemerintah.

Diuraikan oleh Variska bahwa Kejaksaan dalam Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Datun) memiliki kewenangan untuk mendampingi kegiatan pembangunan pemerintah secara formil.

“Kejaksaan selain penegakan hukum juga memiliki kewenangan pendampingan program desa melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Jika ada yang bingung dengan program yang akan dilaksanakan, silahkan kepala desa datang ke Kantor Kejaksaan, konsultasikan program yang akan dilaksanakan, gratis tidak dipungut biaya, karena payung hukumnya sudah ada, Kejaksaan sudah menjalin kerjasama dengan Pemda, silahkan manfaatkan fasilitas pemerintah ini, gratis tidak dipungut biaya” jelas Variska.

Sedangkan melalui Bidang Intelijen, dijelaskannya bahwa saat ini Kejaksaan memiliki program yang disebut Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS), program ini menurutnya merupakan pelaksanaan rekomendasi rakernas tahun 2019 lalu.

“Kalau pendampingan Datun dalam tahap formil (secara perdata) dan tidak sampai dalam tahap pelaksanaan, kalau PPS dari perencanaan sampai serah terima pekerjaan akan didampingi, namun pendampingan proyek strategis harus ada surat keputusan bupati tentang penetapan sebuah proyek disebut sebagai proyek strategis daerah,” bebernya.

Selain Variska Ardina Kodriansyah, dalam kegiatan pelatihan yang dihadiri oleh Camat Lengkiti  Yoyin Aripiyanto, AP., M.Si,. Kepala Desa dari 22 se Kecamatan Lengkiti bersama aparatur desa, dan pendamping desa tersebut, Kejari OKU juga menghadirkan Eral Fauzi, SH., dan Dedi Setiawan, SH., dari Staf Pengelola Data Intelijen sebagai pembicara.

Dedi Setiawan, SH., dalam paparan materinya pada kegiatan tersebut memaparkan upaya Kejaksaan dalam menjaga desa dari penyalahgunaan dana desa. Menurut Dedi, pengelolaan dana desa harus dilakukan secara benar mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

Foto bersama Tim Intelijen Kejari OKU bersama Kepala Desa se Kecamatan Lengkiti

“Keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan pelaksanaan, penata usahakan, pelaporan dan pertanggung jawaban harus dilaksanakan dengan benar, dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa jangan sampai ada rekayasa, pengelolaan dana desa harus transfaran dan akuntabel,” jelas Dedi Setiawan, SH.

Dedi Setiawan juga memaparkan 10 isu strategis prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 yang terdiri dari : Penggunaan Dana Desa untuk operasional Pemerintah Desa; Dana Desa untuk penanganan dan penurunan stunting; Dana Desa untuk pengembangan BUM Desa dan BUM Desa Bersama, atau untuk penyertaan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama; Penggunaan Dana Desa untuk pengentasan Kemiskinan Ekstrem; Dana Desa untuk Desa Wisata; Ketahanan pangan nabati dan hewani; Perbaikan dan konsolidasi data SDG Desa; Dana Desa untuk perluasan akses layanan kesehatan; Dukungan Dana Desa untuk peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh/Desa inkslusif dan Penggunaan Dana Desa untuk Mitigasi dan Penanganan bencana alam dan nonalam.

Sementara itu Eral Fauzi, SH dalam penyampaian materinya menjabarkan Tugas dan Wewenang Kejaksaan sebagaimana diatur dalam UU 11 tahun 2021 tentang perubahan UU 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

“Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang: a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamarlan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum; b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan; c. melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri; d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan e. melaksanakan pengawasan multimedia,” urai Eral menjabarkan tugas dan wewenang Bidang Intelijen Kejaksaan.

Dijelaskan Eral, kecenderungan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa terjadi karena karena dua hal, yakni murni kesalahan kepala desa dan tidak murni kesalahan kepala desa. Penyimpangan pengelolaan yang terjadi karena murni kesalahan Kepala Desa dapat dilihat dengan indikasi : Duplikasi anggaran ; penggunaan tidak sesuai peruntukan; meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi, namun tidak dikembalikan; pungutan/ pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten; membuat perjalanan dinas fiktif; mark-up pembayaran honorarium perangkat desa;  mark-up pembelian ATK dan membuat kegiatan atau proyek fiktip dengan menggunakan dana desa.

Sedangkan kecenderungan penyimpangan pengelolaan dana desa yang disebabkan tidak murni kesalahan kepala desa dapat dilihat dengan indikasi : kesalahan bisa terjadi karena kelemahan dalam administrasi keuangan; terjadi kesalahan perencanaan; terjadi kesalahan dalam penyusunan laporan; kesalahan dalam penyusunan spesifikasi pekerjaan dan kesalahan estimasi biaya.

“Kami di kejaksaan memiliki 3 metode pemberantasan korupsi, yang pertama secara Preventif atau pencegahan, seperti kegiatan kita ini, masuk kategori preventif, pengawasan baik dari camat maupun BPD dan masyarakat juga terkategori preventif, yang berfungsi untuk pencegahan. Strategi kedua yaitu strategi restoratif, strategi ini berupa pengembalian uang negara, dilakukan jika dalam penanganan sebuah perkar ditemukan kerugian negara dan masih memungkinkan untuk dilakukan pengembalian kerugian uang negara tersebut. Dan terakhir Staregi Represif, ini strategi terakhir yaitu kita lakukan proses hukum,” tegas Eral.

Terpisah, Camat Lengkiti, Yoyin Aripiyanto dalam sambutanya saat membuka acara tersebut berharap dengan pelaksanaan pelatihan tersebut, seluruh kepala desa dan aparatur desa menjadi paham dengan hukum dan tidak terjerat permasalahan hukum.

“Kami berikan waktu seluas-luasnya kepada Kasi Intel Kejari OKU untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada kepala desa dalam pengelolaan dana desa, agar tidak bermasalah dengan hukum dan jangan sampai ada kepala desa di Lengkiti yang terjerat hukum,” ucap Yoyin.

banner 336x280

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *