Sidang gugatan Kades Karang Dapo kepada PT. Mitra Ogan

Majelis Hakim Tolak Eksepsi PT. Mitra Ogan Selaku Tergugat, Sidang Dilanjutkan Ke Pokok Perkara

OKU, beritakite.com – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang menyidangkan perkara gugatan Kepala Desa Karang Dapo atas PT. Perkebunan Mitra Ogan menyatakan menolak eksepsi dari tergugat dan menyatakan PN Baturaja berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Hal tersebut disampaikan majelis hakim yang dipimpin Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H., Selaku hakim ketua dan Rivan Rinaldi, S.H., Yessi Oktarina, S.H., selaku hakim anggota dalam putusan selanya, Kamis (15/10/21).

“Bahwa antara bukti Penggugat bukti P.3 yaitu Foto peta Desa Karang Dapo dan dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat di temukan fakta bahwa tergugat (PTP MO) adalah benar berada di Desa Karang Dapo, atau masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, sehingga eksepsi Tergugat tentang kompetensi relatif haruslah ditolak,” ujar Mahendra membacakan putusan sela.

Mahendra melanjutkan bahwa dengan di tolaknya eksepsi tergugat maka majelis, hakim memerintahkan kepada penggugat, tergugat dan turut tergugat untuk melanjutkan persidangan pada tahap pokok perkara.

Menanggapi putusan sela tersebut, Sapriadi Syamsudin, SH., MH., selaku kuasa hukum penggugat saat dihubungi media ini menyatakan bahwa sejak awal pihaknya selaku kuasa hukum penggugat sejak awal merasa optimis bahwa apa yang dieksepsikan oleh tergugat dan turut tergugat tentang kompetensi relatif akan ditolak oleh majelis hakim.

“Sejak awal kami optimis, karena perkara tersebut terang benderang jelas apa sudah kami rumuskan dan uraikan dalam gugatan, substansi dari gugatan kami adalah tentang CSR atau kewajiban-kewajiban perusahaan selaku tergugat terhadap Desa Karang Dapo yang harus menyalurkan CSR di Desa Karang Dapo, dan CSR tersebut pun telah dimintakan secara tertulis melalui penggugat selaku kepala desa atau kepala pemerintahan pada tingkat Desa Karang Dapo,” ujar Sapriadi, Jum’at (15/10/21).

Sapriadi menjelaskan bahwa gugat yang dilayangkan kliennya tersebut bukan objek daripada kantor PT. Mitra Ogan selaku tergugat ataupun kedudukan domisili kantornya, dan juga bukan tentang sengketa kepemilikan atau sengketa lahannya, tetapi adanya perusahaan yang berdiri di Desa Karang Dapo

“Secara fakta elah kami buktikan dimana perusahaan tersebut berada di Kecamatan Peninjauan Desa Karang Dapo. Pada saat pemeriksaan setempat atau sidang lapangan telah sama-sama kita lihat baik tergugat, turut tergugat yaitu Mitra Ogan dan Bupati OKU selaku ex officio, serta bersama-sama dengan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah kita lihat terang benderang disitu ada kantor perkebunan, di situ ada pabrik pengolahan, disitu ada tumbuhan sawit yang banyak,” beber advokad yang kondang disebut lawyer top nusantara itu.

Dengan adanya gugatan CSR yang dilakukan oleh kliennya selaku Kepala Desa Karang Dapo, Sapriadi berharap hal itu bisa menjadi pembelajaran juga bagi pelaku usaha atau investor yang ada di Kabupaten OKU bahwa CSR itu adalah kewajiban yang harus diberikan oleh perusahaan dengan disuaikan dengan kemampuan perusahaan itu.

“Terkait putusan sela kami berterima kasih kepada majelis hakim, dan kami tetap optimis bahwa apa yang kami gugat apa yang dalilkan dalam gugatan akan dikabulkan dan dimenangkan oleh majelis hakim. Dan kepada investor jangan nakallah, pelaku usaha di OKU ikuti saja aturan yang ada, ikuti saja perintah undang-undang, CSR itu perintah undang-undang,” jelasnya.

Disampaikan pula oleh Sapriadi bahwa agenda sidang berikutnya yaitu bukti surat dan pemeriksaan saksi, “Kami akan menghadirkan saksi-saksi, tokoh masyarakat, orang-orang yang berkompeten dari Desa Karang Dapo,” tandasnya.

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

1 × 1 =