Bengkulu, Beritakite.com – Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan Wilayah Kerja Bengkulu menggelar rapat analisa dan evaluasi peraturan dari perspektif hak asasi manusia (HAM) tahun 2026, Rabu (08/26).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat komitmen terhadap perlindungan HAM, khususnya dalam memastikan setiap regulasi yang berlaku tetap sejalan dengan prinsip-prinsip HAM yang universal.
Rapat yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini difokuskan pada peninjauan kembali sejumlah regulasi, terutama yang dinilai masih memiliki potensi menimbulkan pelanggaran HAM dalam implementasinya di lapangan.
Dalam suasana diskusi yang dinamis, para peserta aktif menyampaikan pandangan serta pengalaman, dengan pendekatan berbasis data dan kondisi riil di daerah. Sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian, seperti perlindungan kelompok rentan, kebebasan berpendapat, serta akses terhadap keadilan.
Selain itu, forum ini juga menghasilkan berbagai rekomendasi penting, di antaranya perlunya revisi terhadap regulasi yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, serta penguatan mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan.
Diharapkan, hasil dari rapat analisa dan evaluasi ini dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah guna mencegah terjadinya pelanggaran HAM di masa mendatang.
Melalui kegiatan ini, pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kebijakan yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga adil, inklusif, dan berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Komentar