oleh

Unjuk Rasa 5 Desa Kikim Barat dan 2 Desa Kikim Selatan Terhadap PT Aditarwan

-Lahat-546 Dilihat

Beritakite, Lahat – Ratusan warga dari Kecamatan Kikim Barat dan Kikim Selatan unjuk rasa di depan kantor Bupati Lahat untuk menuntaskan permasalahan lahan miliknya.

Warga tersebut berasal dari 5 Desa Kikim Barat dan 2 Desa Kikim Selatan lakukan unjuk rasa untuk menuntut lahan mereka dari PT Aditarwan.

Perwakilan warga, Sapta Susilo dan Sopyan mengatakan bahwa meminta bupati beserta jajarannya untuk menghentikan aktivitas perkebunan kelapa sawit di wilayah 5 desa Kikim Barat dan 2 desa Kikim Selatan, selain yang masih beroperasi secara melawan hukum, karena tidak memiliki HGU.

“Selain itu, untuk menindaklanjuti penyampaian rekomendasi hasil RDP komisi 1 DPRD Kabupaten Lahat dengan mitra kerja komisi Nomor 170/187/DPR.D/2024 tanggal 31 januari 2024 tentang penyetopan aktivitas perkebunan kelapa sawit yang saat ini masih bersengketa dengan warga kikim barat dan kikim selatan diduga beroperasi dengan cara melawan hukum dikarenakan tidak memiliki HGU dan mengatasnamakan PT Aditarwan,” ujarnya. (Senin, 14 Juli 2025).

Kemudian, tuntutan kedua, dilakukan verifikasi perdesa masing masing terhadap data yuridis dan data fisik kegiatan perkebunan kelapa sawit yang mengatasnamakan PT Aditarwan di Kikim selatan secara transparan, selanjutnya hasil verifikasi lahan tersebut di kembalikan kepada masyarakat tanpa syarat.

“Kami juga mohon di terapkan oknum aparat pemerintahan kabupaten Lahat yang patut diduga terindikasi melindungi kegiatan perkebunan kelapa sawit tidak memiliki HGU dan kegiatan tersebut sangat merugikan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten Lahat adalah menata kota membangun desa,” jelasnya.

Setelah masa berorasi menyampaikan aspirasinya akhirnya masa diijinkan masuk kekantor bupati untuk melakukan mediasi melalui perwakilan dan dengan dikawal oleh pihak kepolisian.

Mediasi yang dipimpin oleh Asisten 1 H. Rudi Thamrin, didampingi Kapolres Lahat, kepala Satpol PP, kepala dinas perkebunan, kepala dinas perkim, kepala dinas penanaman modal, serta mewakili BPN.

Hingga berita ini diterbitkan awak media belum mendapatkan keterangan lebih lanjut tentang hasil mediasi yang dilakukan oleh perwakilan masa aksi dengan pihak kantor Pemerintah Kabupaten Lahat.(Rk)

banner 728x700

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *