Kejari OKU Bayu Paramesti secara simbolis menyerahkan hasil penagihan tunggakan iuran JKN-KIS kepada Kepala BPJS Kesehatan Cabang Prabumulih Yunita Ibnu

JPN Kejari OKU Berhasil Lakukan Penagihan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan PT. Minanga Ogan Sebesar 925 Juta

OKU – Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu (Kejari OKU) bersama BPJS Kesehatan Cabang Prabumulih berhasil melakukan penagihan pembayaran tunggakan iuran JKN-KIS dari PT. Perkebunan Minanga Ogan dengan total nilai pembayaran tunggakan sebesar 925 juta rupiah.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri OKU Bayu Paramesti, SH., dalam rapat koordinasi antara JPN Kejari OKU dan BPJS Kesehatan Cabang Prabumulih di Aula Kejari OKU, Kamis (10/6/21).

“Alhamdulillah berkat kerjasama JPN Kejari OKU, BPJS Kesehatan Cabang Prabumulih dan juga komitmen korporasi (PT. Minanga Ogan) baik direksi maupun maryawan, sebagian besar tunggakan iuran JKN-KIS PT. Minanga Ogan sudah di bayarkan,” tegas Kajari OKU.

Dalam rapat koordinasi yang dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Cabang Prabumulih Yunita Ibnu, SE., AAK., Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten OKU Fitrianda Aria Sasmita, S.Kep., Kasi Datun Kejari OKU Amalia Sari, SH., MH., Kasi Intel Variska Adrina Kodriyansah, SH., MH., dan Kasi Pidum Armein Ramadhani,SH., itu, Kajari OKU menjelaskan bahwa total tunggakan iuran PT. Minanga Ogan adalah sebesar 1,3 milyar rupiah, tunggakan tersebut adalah tunggakan bulan Juli 2020 hingga Februari 2021

“Ini adalah wujud Kejaksaan mendukung suksesnya program pemerintah dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional,” jelas Kajari.

Dibeberkan oleh Kajari bahwa bada bulan Februari 2021 Kepala BPJS Kesehatan Cabang Prabumulih mengkrim surat kepada Kejari OKU untuk meminta bantuan Kejaksaan melakukan negosiasi dan advokasi penagihan tunggakan korporasi yang ada di Kabupaten OKU.

Rapat koordinasi Tim JPN Kejari OKU dan BPJS Kesehatan Cabang Prabumulih

“Selanjutnya kita buatkan surat kusa khusus (kepada Tim JPN), setelah itu tim melakukan negosiasi dengan pihak PT. Minanga Ogan dan alhamdulillah berkat komitmen korporasi yang baik sebagian besar tunggakan dibayar,” bebernya.

Disampaikan pula oleh Kajari bahwa keberhasilan tersebut merupakan salah satu bukti bahwa kewenangan Kejaksaan bukan hanya menuntut dan memeriksa.

“Jadi kewenangan jaksa itu bukan hanya menuntut dan memeriksa, namun juga memiliki fungsi DATUN (Perdata Tata Usaha Negara) seperti yang telah kita lakukan ini,” tandas Kajari.

Sementara itu kepala BPJS Kesehatan Cabang Prabumulih Yunita Ibnu menjelaskan bahwa keberhasilan penagihan tunggakan iuran JKN-KIS di PT. Minanga Ogan tersebut berkat advokasi tim JPN Kejari OKU dan itikad baik dari badan usaha dalam memberikan hak kepada karyawannya untuk mendapatkan jaminan kesehatan.

“Terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tinghinya kepada Kejaksaan Negeri OKU atas advokasi dan penegakan kepatuhan yang sudah dilaksanakan terkait program JKN ini,” ujar Yunita.

Dijelaskan Yunita Ibnu bahwa kerjasama dengan Kejari OKU tersebut merupakan tindak lanjut MoU antara BPJS Kesehatan pusat dan Kejagung.

“Kerjasama ini terutama dalam penegakan kepatuhan badan usaha terkait pendaftaran, kepatuhan lembayaran iuran dan pemberian data pegawai badan usaha,” jelasnya. (bw)

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan.

*

*

1 × two =

Berita Populer

Berita Sumsel

iklan kpu